Omnibus Law Sah, Upah Buruh Tetap Rendah

doc.lpm rhetordoc.lpm rhetor

lpm rhetor – Sabtu (01/05), rendahnya upah buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan meningkatnya kesenjangan di masyarakat. Begitulah yang diungkapkan humas Aliansi Rakyat Untuk Satu Mei (ARUS), Restu Baskara, saat diwawancarai lpmrhetor pada aksi Hari Buruh Sedunia di Titik 0 km, Yogyakarta.

Restu mengungkapkan bahwa upah minimum Provinsi DIY masih jauh dari standar Upah Layak Nasional. Hal tersebut tidak sebanding dengan semakin meningkatnya biaya hidup dan menjamurnya industri maupun pusat perdagangan di Yogyakarta.

“Kalau kita bicara tentang upah buruh di Yogyakarta, itu kan upahnya terendah se-Indonesia, padahal biaya hidup makin tinggi. Padahal DIY sendiri juga ada industrinya dan juga banyak sekali pusat-pusat perdagangan,” ungkap Restu.

Permasalahan rendahnya upah buruh menurut Restu tidak lepas dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu. Menurutnya, pasal-pasal pada UU tersebut bukannya melindungi buruh, tetapi justru malah mencelakakan dan menyengsarakan buruh.

“Omnibus Law yang sudah disahkan itu bukannya melindungi kelas buruh, tapi malah mencelakakan, menyengsarakan kelas buruh itu sendiri. Dengan pemotongan pesangon dan juga status kerja bisa diperpanjang, itu malah ketidakpastian kerja terjadi. Sehingga kami menuntut kepada negara, berikan kepastian kerja bagi rakyat Indonesia,” jelas Restu.

Bukan hanya Restu, salah satu massa aksi, Antalo Sub, juga menilai bahwa UU Omnibus Law memang merugikan buruh dan hanya berpihak kepada elit politik dan kaum kapitalis. Sehingga mengakibatkan tidak ada ruang bagi rakyat. Oleh karena itu, massa aksi menuntut pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja Omnibus Law.

“Kita harus tolak undang-undang Omnibus Law karena berpihak kepada elit politik, kapitalis, terutama kaum borjuis, jadi wewenang rakyat sudah tidak ada. Jadi ya tentu, kita rakyat bersatu, buruh bersatu, petani bersatu, mahasiswa bersatu,” tegas Antalo. []

 

Reporter: M. Hasbi Kamil dan Muammar Asnafi (Magang)

Editor: Lutfiana Rizqi S

You may also like

Pameran Poster sebagai Bentuk Kritik Kejanggalan TWK KPK

lpm rhetor – Bertepatan dengan hari lahir Pancasila,