Photo Story: 1 Mei 2021, Selamat Hari Raya Buruh

lpmrhetor – Hari Buruh Sedunia atau May Day bertepatan dengan hari Sabtu, (1/05/2021). May Day merupakan hari yang bersejarah bagi kaum buruh atau pekerja. Perjuangan mereka dalam melawan kebijakan dan konstitusi negara yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada investor untuk mengeksploitasi tenaga buruh. Sehingga, May Day kerap kali diperingati dengan aksi atau demonstrasi sebagai bentuk solidaritas memperjuangkan hak-hak buruh.

Tidak hanya diperingati oleh para buruh atau pekerja, tetapi juga aktivis-aktivis dan mahasiswa. Salah satunya, Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Kampus Yogyakarta dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Dengan melakukan aksi dan long march mulai dari Asrama Papua Kamasan hingga titik 0 km, Yogyakarta sebagai titik kumpulnya.

Beda Aliansi, Satu Tujuan

Setibanya di titik 0 km, sudah banyak aliansi yang berkumpul melakukan aksi, salah satunya Aliansi Rakyat untuk Satu Mei (ARUS). Meskipun berasal dari aliansi yang berbeda, tetapi karena memiliki beberapa tujuan yang sama, maka kedua rombongan masa aksi tersebut memutuskan untuk membaur menjadi satu.
Omnibus Law Merugikan

Hadirnya Omnimbus Law (UU Cipta Kerja) No. 11 tahun 2021 ternyata ada banyak sekali keganjilan yang memang merugikan buruh. Pasalnya dengan UU tersebut justru semakin mempersempit gerak bagi buruh untuk mendapatkan hidup layak. Misalnya, penentuan upah yang dibuat flexible, seperti menjadi upah perjam atau bahkan ditentukan pengusaha berdasarkan target hasil; dan dihapuskannya cuti-cuti tertentu seperti cuti hamil dan cuti haid bagi buruh perempuan. Maka, pencabutan omnibus law dan pemenuhan hak-hak buruh menjadi tuntutan utama dalam aksi ini.

Bertepatan dengan Hari Aneksasi West Papua (Papua Barat)

Bagi masyarakat asli Papua, tanggal 1 Mei memiliki sejarah tersendiri selain peringatan hari buruh internasional. Berawal dari perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, dimana Amerika Serikat dan sekutunya, pemerintah Belanda bersama pemerintah Indonesia membuat kesepakatan untuk mengintegrasikan wilayah Papua Barat dalam kesatuan republik Indonesia. Dalam perjanjian itu, seharusnya masyarakat Papua Barat diberi waktu 6 tahun untuk menentukan keputusan, hendak merdeka sendiri atau bergabung dengan republik Indonesia.

Akan tetapi, hanya setahun dari perjanjian tersebut, tepatnya 1 Mei 1963, Soekarno menjadikan wilayah Papua Barat sebagai bagian dari wilayah republik Indonesia tanpa kesepakatan dari bangsa Papua.
Hal ini mereka sebut sebagai aneksasi dan dianggap sebagai tindakan inkonstitusional (melanggar HAM dan hukum internasional). Oleh karena itu, pembebasan West Papua, penarikan aparat militer dari Papua, dan keadilan lainnya untuk bangsa Papua menjadi tuntutan yang turut disuarakan dalam aksi ini.
Tuntutan lainnya

Selain tuntutan yang telah disebutkan diatas, masih ada lagi tuntutan lainnya. Seperti tuntutan pengesahan RUU PKS, RUU- PRT, dan RUU Masyarakat Adat. Tuntutan pencabutan Pergub No.1 tahun 2021 yang dianggap sebagai bentuk pembatasan ruang berpendapat, serta hentikan represif aparat dan tegakkan keadilan HAM.
Aksi berlangsung damai. Semangat dari masa aksi mengeluarkan aura positif dan harapan bagi kehidupan buruh yang lebih sejahtera.

Fotografer: Halimatus Sakdiyah EM dan Muamar Asnafi (Magang)

Editor: Lutfiana Rizqi S

You may also like

Photo Story: Pameran Poster “Stop Pelemahan KPK”

lpm rhetor – Selasa, 01 Juni 2021 sebagai