Kilas Balik Perjuangan Perempuan di Masa Kolonial

lpm rhetorsumber: satunama.org
S ejarah panjang perjuangan kemerdekaan  Indonesia tidak lepas dari peranan perempuan di dalamnya. Sayangnya, kebanyakan buku sejarah kemerdekaan yang kita pelajari sejak duduk di bangku SD hingga SMA masih bercorak audrency, atau menggunakan laki-laki sebagai tokoh utama. Perempuan dalam kepenulisan  sejarah lebih sering diposisikan sebagai second sex atau dengan kata lain hanya pemeran pendukung saja. Padahal, pada masa kolonial, wanita selain melawan persepsi masyarakat tradisional yang merendahkan kedudukannya juga turut melawan penjajah.

Pergumulan perempuan di panggung sejarah untuk membela tanah air sudah dimulai sejak abad ke-19. Pada saat itu, beberapa pahlawan perempuan mulai tampil secara individu di beberapa daerah. Akan tetapi, belum memiliki kesadaran untuk berorganisasi. Beberapa tokoh yang muncul yakni seperti Nyi Ageng Serang XIX, Christina Martha Tiahahu (1817-1819), dan Cut Nyak Dien (1873-1904).

Selain tokoh-tokoh tersebut, sosok RA Kartini pun hadir sebagai pahlawan yang memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi angin segar bagi perempuan di masa penjajahan. Nafas emansipasi yang dihembuskan oleh Kartini lewat surat-surat yang ditulisnya pun berhasil dihimpun oleh kawannya, Rosa Manuela, dalam sebuah buku yang berjudul Door duisternichs totlicht.

Pemikiran Kartini berhasil memantik perhatian dari berbagai pihak termasuk Ratu Belanda. Pada tahun  1912, yayasan Kartini resmi dibentuk. Selain menggunakan dana hasil penjualan kumpulan surat Kartini, yayasan tersebut juga mendapatkan subsidi dari pemerintah Belanda. Tujuan yayasan ini adalah untuk mendirikan Sekolah Kartini di berbagai daerah. Dengan usaha keras, akhirnya berdirilah Sekolah Kartini pertama pada tahun 1913 di Jakata dan Semarang.

Sebelum berdirinya sekolah Kartini, Dewi Sartika, seorang tokoh perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat, yang juga sadar akan pentingnya pemberdayaan kaum perempuan, membuka semacam pendidikan untuk meningkatkan keterampilan wanita. Sekolah yang kamudian disebut Kautamaan Istri atau Sakola Gadis pertama dibuka pada tahun 1904 di daerah Paseban, Bandung.

Tak tumbang direndahkan, Sakola Kautamaan Istri lambat laun meluas di berbagai daerah, seperti Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Cicurug, Kuningan, Sukabumi. Begitupun dengan Sekolah Kartini, mulai tersebar di daerah Madiun, Malang, Cirebon, Pekalongan, Indramayu, Surabaya, dan Rembang.

Muncul Kesadaran Berorganisasi

Akses pendidikan yang lebih baik akhirnya membawa perempuan pada kesadaran untuk berkumpul dan berorganisasi. Berbagai perkumpulan dan organisasi perempuan mulai menjamur di berbagai daerah, seperti Pawiyatan Wanito berdiri di Magelang dan Wanito Hadi di Jepara pada 1915, Purborini di Tegal pada 1917, Wanito Susilo di Pemalang pada 1918, dan masih banyak lagi.

Ada pula perkumpulan yang berbasis keagamaan seperti Sopo Tresno berdiri pada 1914, kemudian pada 1917 menjadi bagian Muhammadiyah dengan nama Aisyiah. Ada juga Sarikat Siti Fatimah berdiri di Garut dan di Yogya dengan nama Wanodya Utomo sebagai bagian dari Sarikat Islam pada 1920, kemudian pada 1925 berganti nama menjadi Sarikat Putri Islam.

Perkembangan perkumpulan atau organisasi perempuan di seluruh Indonesia hingga tahun 1928 berjumlah sekitar 50-100 perkumpulan. Di antaranya ada yang berhaluan politik, seperti organisasi Istri Sedar. Ada pula yang berkecimpung di bidang sosial seperti Wanita Utama, Wanita Katolik, Aisiyah, dan Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT).

lpm rhetor

Kongres Perempuan

Kongres perempuan Indonesia pertama berhasil dilaksanakan pada 22 Desember 1928. Diketuai oleh Ny SA Sukonto, berlangsung di Yogyakarta. Walaupun hanya 30 organisasi yang mengirimkan perwakilannya, kongres tetap berjalan lancar dan berhasil membuahkan kesepakatan utama untuk membuat Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

Dalam Kongres PPPI 1929, federasi ini diubah namanya menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Pada 1930 PPII kembali mengadakan kongres di Surabaya, yang disusul kongres di Solo pada 1932, dan kongres di Jakarta 1933.

Selama empat kali Kongres PPPI/PPII itu masalah yang menjadi perhatian serta fokus pembicaraan adalah terkait kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan, perlindungan perempuan dan anak dalam perkawinan, mencegah perkawinan anak-anak, dan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, khususnya bagi anak-anak gadis yang tidak mampu membayar biaya sekolah.

Lambat laun sikap perkumpulan atau organisasi semakin tegas, berani, dan terbuka. Perkembangan ke arah politik pun semakin jelas. PPII bahkan menyatakan bahwa pergerakan perempuan Indonesia adalah bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Para perempuan akan menjadi partner laki-laki dalam usaha meraih kemerdekaan.

Peran Perempuan untuk Kemerdekaan

Salah satu kerjasama yang berhasil dilakukan perempuan dan laki-laki muncul dalam usaha mempertahankan Taman Siswa. Pada 1932, Taman Siswa dilarang beroperasi oleh pemerintah Belanda, karena dinggap sebagai realisasi dari berlakunya Wilde Schoo/en Ordonantie atau undang-undang Sekolah Liar. Namun, Ki Hadjar Dewantara tak gentar dan tetap melangsungkan kegiatan pembelajaran. Perkumpulan Wanita Taman Siswa pun turut memiliki andil besar dalam usaha mempertahankan Taman Siswa tersebut.

Salah satu pergerakan yang dilakukan oleh Wanita Taman Siswa, apabila ada guru yang dirumahkan atau bahkan  ditangkap karena aksinya yang terang-terangan, maka Wanita Taman Siswa bersama sukarelawan dari anggota Taman Siswa lain akan maju menggantikan tugas guru yang ditangkap dan dipenjarakan itu. Begitu juga ketika sekolah-sekolah Taman Siswa ditutup, wanita-wanita Taman Siswa turut mendatangi rumah-rumah murid untuk mengajar mereka.

Kegigihan dan kekompakan anggota Taman Siswa untuk mempertahankan pendidikan yang dirintis oleh Ki Hadjar dan Nyi Hadjar Dewantara ternyata mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Dukungan tersebut antara lain berasal dari segenap Organisasi Perjuangan Nasional, Pers Nasional dan organisasi perempuan lainnya, seperti Organisasi Istri Sedar. Dukungan mereka pun semakin memperkuat gelombang pembangkangan terhadap pemerintah kolonial.

Pergerakan yang semakin masif akhinya membuat Pemerintah Belanda kewalahan. Untuk pertama kali dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia sejak kedatangan mereka pada 1956, Pemerintah Belanda mencabut undang-undang yang sudah diundangkan sebagai akibat perlawanan yang masif dilakukan berbagai pihak.

Selain di dunia pendidikan, perempuan juga turut terjun membantu perjuangan melalui keikutsertaannya dalam dunia perpolitikan. Dalam usaha terjun di dunia politik, organisasi Istri Sedar mendapatkan serangan dan kritikan baik dari pemerintah Belanda maupun dari pihak yang masih berpikiran feodal dan statis.

Namun, perjuangan yang tiada henti akhirnya berbuah manis. Pada 1938 Pemerintah Hindia Belanda akhirnya memberikan hak kepada wanita Indonesia untuk dipilih (passief kiesrecht). Empat orang wanita yang kemudian bisa terpilih sebagai anggota Dewan Kota yaitu Ny. Emma Puradiredja di Bandung, Ny. S. Sunaryo Mangunpuspito di Semarang, Nn. Sri Umiyati di Cirebon, dan Ny. Siti Sundari Sudirman di Surabaya

Perjuangan yang dilakukan perempuan ketika masa kolonial tidaklah mudah. Dalam usahanya untuk meraih kemerdekan, perempuan masih harus melawan pemikiran feodal yang membatasi gerak perempuan. Mendalami sejarah kemerdekaan perempuan tidak cukup jika berhenti di tulisan ini. Kita perlu membaca lebih banyak sumber agar bisa mengetahui besarnya kerja keras dan dedikasi perempuan demi memperjuangkan kemerdekaan, baik bagi kaumnya maupun bagi Indonesia.[]

 

Khusnul Khotimah, Jurnalis LPM Rhetor, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

 

You may also like

Perempuan dalam Kekangan Budaya Patriarki

K enapa perempuan yang mengeksistensikan dirinya di media