Surat Pernyataan Keputusan Bersama Bukan Akhir dari Perjuangan

Selasa (30/06/2020), audiensi di Gedung Rektorat UIN Sunan Kalijaga//doc. Ridho

lpmrhetor.com – Selasa (30/06/2020), puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat UIN Sunan Kalijaga. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pihak kampus untuk merealisasikani lima (5) pokok tuntutan, yakni: pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 50% bagi mahasiswa dengan syarat yang tidak memberatkan, penundaan waktu pembayaran UKT tanpa syarat, pengangsuran pembayaran UKT, pembebasan UKT untuk mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan skripsi, serta pencabutan Surat Keputusan (SK) Rektor terkait Dana Pengembangan Institusi (DPI).

Aksi tersebut berhasil mendorong adanya audiensi secara lansung antara perwakilan mahasiswa dengan pihak kampus yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Rektor, Wakil Rektor 3, dan Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK).

Meski berjalan alot, audiensi membuahkan Surat Pernyataan Keputusan Bersama yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat pernyataan tersebut berisi 4 poin:

  1. Penundaan waktu pembayaran UKT dengan syarat yang berlaku dan setiap mahaiswa yang mengajukan wajib diterima.
  2. Pengangsuran/ penyicilan pembayaran UKT semester ganjil.
  3. Pembebasan UKT minimal 50% untuk mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir/skripsi.
  4. Pembahasan tentang penurunan UKT dan pencabutan DPI akan dilakukan setelah turunnya perpanjangan SK wakil-wakil rektor dan dekan, serta direktur pascasarjana dalam rapat pimpinan.

Berdasarkan surat pernyataan tersebut, Plt. Rektor telah mengeluarkan Surat Edaran No. 1811.2 Tahun 2020 tentang Penundaan dan Pengangsuran/Penyicilan Pembayaran UKT/SPP Mahasiswa Semester Ganjil TA 2020/2021 pada 1 Juli 2020. Di hari yang sama, Plt. Rektor juga mengeluarkan Surat Edaran No. 1811.3 Tahun 2020 tentang Keringanan UKT Mahasiswa S1 Semester Akhir TA 2020/2021.

Meskipun kesepakatan telah diperoleh, massa aksi merasa belum puas. Pasalnya, dua dari lima tuntutan yang diajukan justru tidak langsung disetujui. Padahal kedua tuntutan tersebut merupakan poin utama. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Suhaendi, mahasiswa Sosiologi Agama yang turut turun aksi.

“Belum! Jelas belum [puas-red]. Karena keresahan yang menjadi-jadi itu ada di persoalan UKT dan DPI. Dan keduanya belum ada keputusan,” jelasnya via whatsapp kepada lpmrhetor.com, Rabu (01/07/2020).

Koordinator Umum Massa Aksi, Akhmad Faizin, pun menuturkan hal yang sama. Ia belum merasa puas dengan hasil audiensi yang telah disepakati.

“Saya dan sahabat-sahabat masa aksi belum puas. Karena masih ada tuntutan yang belum terpenuhi dan masih menunggu rapat pimpinan rektorat,” ungkap Akhmad via whatsapp, Selasa (30/06/2020).

Ketua Dema-U, Ahmad Rifaldi, juga menyayangkan sikap pihak kampus yang selalu mengelak tuntutan dengan dalih rapat pimpinan.

“Memang sangat tidak masuk akal ketika kampus selalu mengelak dengan alibi rapat pimpinan, makanya kemarin kami tetap bersikukuh untuk meminta kepastian, itulah salah satu penyebab audensi kemarin berlangsung sangat lama. Namun, karena menemui kebuntuan dan adu argumen yang sudah lebih mengarah pada debat kusir, makanya kita coba cari jalan tengahnya,” tegas Rifaldi, Rabu (01/07/2020).

Kampus menjawab

Menanggapi berbagai keluhan dari mahasiswa, Plt. Rektor, Sahiron mengatakan bahwa penetapan nominal diskon UKT sebesar 10% sudah dikalkulasikan dengan matang sesuai kebutuhan kampus. Selain itu, pihak kampus sudah memberikan subsidi kuota dan bantuan lainnya.

“Ya karena UIN Sunan Kalijaga sudah menghitung secara cermat terkait keringanan ini dan yang cocok adalah 10% dan sudah menjadi kesepakatan pimpinan UIN. Selain itu, UIN memberi kuota internet kepada mahasiswa mulai kuliah 2020 ini hingga nanti Desember 2020. Jadi, itu sudah fair,” jelas Sahiron pada lpmrhetor.com, Rabu ( 01/07/2019).

Perihal laporan pengalokasian UKT, Sahiron menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran hanya boleh dilihat oleh orang yang punya wewenang, seperti: Inspektorat Jendral, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tim auditor resmi. Ia menambahkan bahwa dalam hal ini mahasiswa tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui detail pengalokasian UKT.

Tidak hanya menjelaskan tentang persoalan UKT. Sahiron juga menerangkan bahwa DPI memang dibutuhkan oleh UIN Sunan Kalijaga untuk pengembangan sarana dan prasarana kegiatan akademik.

“Semua itu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di UIN Sunan Kalijaga. Semua akan kembali manfaatnya untuk civitas akademik UIN Suka, termasuk mahasiswa,” tutur Sahiron.

Urgensi dan perjuangan yang belum usai

Setelah pembatalan diskon UKT dari Kementrian Agama (Kemenag) melalui Surat Edaran No. B-802/DJ.I/PP.00.9/04/2020 menuai kontroversi, Kemenag akhirnya mengeluarkan surat edaran baru sebagai angin segar.

Melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 515 Tahun 2020, Kemenag menetapkan kebijakan tentang keringanan UKT pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) atas dampak bencana wabah Covid-19.  Dalam surat tersebut disebutkan bahwa PTKN dapat memberikan keringanan dalam bentuk pengurangan UKT atau perpanjangan waktu pembayaran UKT.

Berdasarkan Keputusan Kemenag, UIN Sunan Kalijaga melalui Surat Keputusan Rektor No. 114 Tahun 2020 memberikan potongan UKT sebesar 10% bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19 dengan berbagai persyaratan. Namun, keputusan tersebut dinilai kurang bijak.

Seperti yang tercantum dalam press release aksi, mahasiswa menuntut pengurangan UKT sebanyak 50%. Tuntutan tersebut hadir atas dasar mahasiswa tidak mendapatkan fasilitas yang memadai dari kampus ketika perkuliahan menggunakan sistem daring. Terlebih persyaratan untuk memperoleh keringanan tersebut dinilai cukup rumit.

Akhmad Faizin pun mengatakan bahwa pemotongan UKT 10% tidak sebanding dengan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi.

Selain itu, dalam KMA No. 515 Tahun 2020, Kemenag tidak mencantumkan batasan nominal pengurangan UKT pada PTKN. Menurut Akhmad, pihak kampus seharusnya bisa memberikan diskon lebih dari 10%.

Belum usai dengan masalah pemotongan UKT, UIN Sunan Kalijaga melalui Surat Keputusan Rektor No. 103.1 Tahun 2020 membuat kontroversi baru. Pasalnya, keputusan tersebut menetapkan adanya DPI bagi mahasiswa baru jenjang S1 yang diterima melalui jalur mandiri tahun akademik 2020/2021.

Tuntutan untuk mencabut SK DPI pun sudah digaungkan sejak audiensi mahasiswa dengan Plt. Rektor pada tanggal 5 Juni dan 16 Juni lalu.

Suhaendi, pun turut mengkritik penerbitan SK DPI. Menurutnya, penerapan DPI di kala pandemi sangat menyengsarakan mahasiswa. Tidak hanya itu, ia menambahkan bahwa penetapan DPI juga bisa menjadi biang komersialisasi pendidikan yang lebih besar.

“Dan kami dalam pembahasan aksi kemarin juga patut menduga bahwa DPI ini akan jadi biang komersialisasi pendidikan lebih besar. Dengan alasan membesarkan kampus lah, menambah fasilitas lah, akreditasi lah. Bullshit itu semua,” tegasnya.

Senada dengan Suhaendi, Rifaldi juga mengungkapkan bahwa jika sampai DPI diterapkan, maka bisa jadi setiap tahunnya nominal DPI akan terus  meningkat, sama halnya dengan UKT.

Suhaendi menambahkan bahwa walaupun di masa pandemi pihak kampus juga mendapatkan kesulitan biaya, tetapi permasalahan tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada mahasiwa. Menurutnya, masalah keuangan kampus seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Kemenag. Ia pun menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tak acuh dan abai terhadap masyarakat menengah ke bawah.

“Sekali lagi saya tekankan bahwa bagaimana pun keadaan birokrasi kampus, kala pandemi seperti ini tidak dibenarkan menurunkan kebijakan yang menyengsarakan mahasiswa,” jelasnya.

Kebijakan pemungutan DPI ditetapkan berdasarkan KMA No. 1195 Tahun 2019 yang baru disahkan pada 27/12/2019 lalu. Pada diktum keenam KMA tersebut tertulis, PTKN diperbolehkan memungut dana pengembangan institusi dari mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri.

Keputusan tersebut jauh berbeda dengan diktum keenam KMA No. 151 Tahun 2019 yang diterbitkan sebelumnya (27/03/2019). Dalam KMA tersebut, perguruan tinggi justru dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lain selain UKT.

Isi diktum keenam pada KMA No. 1195 Tahun 2019 dengan diktum keenam KMA No. 151 Tahun 2019 bertolak belakang. Padahal, setelah dikaji, keduanya menggunakan landasan yang hampir sama.

Menurut Rifaldi, KMA No. 1195 Tahun 2019 ini bisa dikatakan cacat secara yuridis lantaran memakai landasan yang sama dengan KMA sebelumnya, tetapi menghasilkan keputusan yang jauh berbeda.

Dengan segala urgensi yang ada, Rifaldi menambahkan bahwa masa aksi akan terus melakukan pengawalan hingga dua tuntutan lainnya mendapatkan kepastian yang memuaskan. Jika hasil rapat tidak sesuai tuntutan, maka tidak menutup kemungkin mahasiswa akan kembali turun aksi.

Ia juga berharap bahwa seluruh mahasiswa turut berkontribusi memperjuangan dua tuntutan tersebut. Meski tidak dapat turun aksi secara langsung, setidaknya mahasiswa turut menyebarkan informasi atau dengan cara-cara lain.

Senada dengan Rifaldi, Suhaendi pun berhadap adanya partisipasi dari seluruh mahasiswa. Semakin banyak mahasiswa yang ikut terlibat dalam aksi, protes mahasiswa pun semakin mempunyai daya tekan secara politis.

“Tidak ada perjuangan yang dititipkan, semua harus terlibat!” tegas Suhaendi. []

Reporter: Khusnul Khotimah

Editor: Isti Yuliana

You may also like

Catatan Seorang Wartawan: Nyali yang Berceceran di Sepanjang Jalan Malioboro

Mengenang satu minggu sejak peristiwa aksi penolakan UU