lpmrhetor.com – “Angka perkawinan dini di tingkat nasional memang turun, tapi di beberapa provinsi justru angkanya lebih tinggi dari angka nasional,” ucap Pribudiarta Nur Sitepu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam Seminar Nasional bertajuk Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan Rahima di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga, Rabu (10/12/2025).
Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat angka perkawinan dini di Indonesia menurun drastis dari 8.804 pasangan (2022) menjadi 4.150 pasangan (2024). Persentasenya menunjukkan angka 5,9 persen. Meski demikian, data tersebut perlu ditilik kembali karena tantangannya adalah perkawinan tidak tercatat di lapangan.
Provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi yaitu NTB 14,96 persen, Papua Selatan 14,40 persen, Sulawesi Barat 10,71 persen, Kalimantan Barat 10,05 persen, dan Kalimantan Tengah 9,89 persen.
Beberapa provinsi tersebut mengindikasikan kebutuhan pendekatan yang berbeda di setiap daerah untuk pencegahan perkawinan anak. “Walaupun di NTB (angka perkawinan anak) tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi sudah melakukan inisiatif. Jadi mereka akan jemput bola anak yang masih mau sekolah formal, informal ataupun nonformal nanti setelah lahiran, karena biasanya drop out,” ungkap Pribudiarta.
Dalam beberapa kasus di NTB, ada anak sekolah yang mengalamai kehamilan tak diinginkan atau hamil di luar pernikahan. Namun, menikahan anak bukan satu-satunya solusi. Dinas Pendidikan Provinsi akan mengusahakan agar anak tersebut tidak putus sekolah dengan memberikan dukungan untuk kembali melanjutkan sekolahnya pasca menikah/melahirkan.
Menanggapi persoalan angka perkawinan anak yang tidak tercatat, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati mengatakan bahwa terdapat keterkaitan dengan angka perempuan pekerja migran dan perempuan yang mengidap penyakit kronis seperti kanker serviks dan kanker rahim. Ditambah dengan kasus love scamming (salah satu modus penipuan online) yang menghantui anak-anak karena kasus tersebut dapat membawa anak-anak berhadapan dengan pedofilia.
Indonesia menduduki urutan ke-4 di dunia dalam kasus perkawinan anak yang cukup serius. Mike merekomendasikan agar antar sektor saling bersinergi karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sektor pemimpin sekalipun tidak dapat berjalan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Sinergi antar sektor ini dapat memunculkan data baru, seperti data perkawinan anak yang dari sektor kepariwisataan.
“Dalam hal ini, perkawinan anak juga berkelindan dengan perdagangan orang, pengantin pesanan itu usianya 18 tahun ke bawah dan sedih sekali karena yang mempersiapkan orang tuanya sendiri. Mungkin iming-imingnya akan dikawini, tapi ternyata tidak. Mereka masuk ke prostitusi, masuk ke sektor konstruksi yang itu adalah pekerjaan yang tidak aman dan tidak layak untuk anak-anak,” jelasnya.[]
Reporter : Ruhana Maysarotul Muwafaqoh
Editor : Agus Irawan