Buruh, Pekerja yang Tak Pernah Lepas Dari Jerat Ketimpangan

Aksi peringatan hari buruh di Titik Nol KM, Rabu (1/5). (Dok. Rhetor.)

lpmrhetor.com  Rabu (1/5). Sejak pukul 09.00 WIB, kawasan Parkiran Abu Bakar Ali sudah dipenuhi oleh massa aksi yang akan melakukan pawai menuju titik 0 km. Dalam memperingati hari buruh, setidaknya terdapat tiga aliansi yang akan melakukan longmarch. Salah satu aliansi adalah Komite Aksi Mayday 2019 yang mengangkat tema #kitasemuaadalahburuh. Aliansi ini tergabung dari LPM arena, FPPI, ASPEK Indonesia, SPSI, SPN, FSPM, FSBI, dan SBY.

Aliansi ini menyatakan bahwa buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki upah minimum yang kurang layak, meskipun buruh di DIY dinilai sudah bekerja dan memiliki produktivitas tinggi. Seperti yang tertera pada pers rillis, besaran UMK 2019  berdasarkan kabupaten/kota yang ada di Yogyakarta, jika dirata-ratakan hanyasalah sebesar RP 1.676.280.

Massa juga  menolak dijadikannya PP 78/2015 tentang Pengupahan,  serta perumahan buruh, pasalnya PP No 78 masih sangat jauh dari kata layak.

“Para buruh telah melakukan audiensi terkait dengan perumahan buruh kemudian juga melakukan demontrasi, akan tetapi pemerintah abai terhadap fakta bahwa buruh itu diupah murah kemudian harga rumah terlalu tinggi,” kata Irsyad Gunawan

Meski pemerintah telah mengeluarkan program perumahan bagi rakyat, namun bagi pekerja/buruh, khususnya yang ada di Yogyakarta masih terlalu tinggi nilainya. Sehingga ia juga menilai bahwa selama ini Sultan telah melakukan pelanggaran dengan tidak menyediakan perumahan yang murah dengan upah buruh yang sangat minim tersebut.

“Sehingga dengan demikian kami berpendapat bahwa Gubernur DIY adalah Gubernur Sri telah melakukan pelanggaran tidak langsung  terhadap hak atas perumahan yaitu upah buruh ya minim kemudian pemerintah tidak sanggup untuk menyediakan perumahan yang terjangkau terhadap buruh yang di upah murah.”

Selain dua isu tersebut, aliansi ini juga mengajukan tuntutan, di antaranya:

  1. Penghapusan outsourching
  2. Turunkan tarif dasar listrik dan harga sembako
  3. Tingkatkan kesejahtraan pengemudi ojek online
  4. Mengawasi penerapan struktur dan skala pengupahan di DIY
  5. Memberikan subsidi pendidikan kepada anak uruh
  6. Membuat peraturan daerah tentang perlindunganketenagakerjaan
  7. Membuat regulasi tentang profit sharing dan saham untuk buruh disetiap perusahaan,
  8. Perpendek hari kerja buruh menjadi 4 hari dalam seminggu. []

Reporter: M. Jia Ulhaq

Editor: Fiqih Rahmawati

You may also like

Mempertanyakan Indonesia Pasca 21 Tahun Reformasi

lpmrhetor.com –  Setelah 21 tahun Soeharto digulingkan, keberhasilan