Omnibus Law Sah, Bagaimana Nasib Pekerja Perempuan?

sumber: https://noticiasanarquistas.noblogs.org

Sejak tahun 2014, Presiden Joko Widodo acap kali mengatakan keinginannya untuk menyederhanakan regulasi yang dapat menghambat iklim investasi di Indonesia. Hal tersebut pun mulai direalisasikan dengan adanya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Omnibus Law akan merevisi 79 Undang-Undang dengan 1224 pasal, yang mencakup 11 klaster: penyederhanaan perizinan tanah; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengendalian lahan; investasi dan proyek pemerintah; kawasan ekonomi khusus.

Pada awal tahun, Omibus Law telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Munculnya banyak aksi demonstrasi dan penolakan terhadap Omnibus Law, ternyata tidak membuat pemerintah menggagalkan rancangan undang-undang tersebut. Akhirnya, pada Senin, 5 Oktober 2020, DPR dan pemerintah mengesahkan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Hal ini tentu menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dikutip dari tempo.co, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai bahwa Omnibus Law berpotensi mengeksploitasi pekerja. Lebih uniknya lagi, dari 1028 halaman RUU Cipta kerja, hanya ada satu kali penyebutan kata perempuan, yaitu pada Pasal 153 Ayat 1e di halaman 569.

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.

Jika hanya dibaca dengan sederhana, Omnibus Law sepintas menjamin pekerjaan pekerja perempuan ketika hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, pasal tersebut masih cacat. Omnibus Law hanya menjamin pekerjaan, tapi tidak menjamin pemenuhan hak dari pengusaha untuk pekerja perempuan.

Mari menilik Pasal 82 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Namun, dalam Omnibus Law, hal itu justru dihilangkan.

Ketidakjelasan tersebut pun menyiratkan bahwa pemerintah tidak mau ambil pusing atas kepentingan pekerja perempuan. Kebijakan cuti melahirkan akan diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, yang rentan menggerus kepentingkan pekerja perempuan.

Bisa saja, pekerja perempuan justru kehilangan pekerjaan karena tidak menemui kesepakatan cuti dengan pengusaha. Seharusnya pengusaha juga memahami pentingnya cuti hamil dalam waktu yang tidak sebentar. Dilansir dari hellosehat.com, cuti kehamilan dengan jangka waktu minimal 3 bulan menjadi penting agar tidak menimbulkan masalah pada kehamilan, ibu, dan bayi.

Tidak hanya ketiadaan penjelasan mengenai hak cuti hamil, keberadaan Pasal 93 Omnibus Law yang mengganti Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga dinilai bermasalah.

Dalam Pasal 93 Omnibus Law diatur tentang pemberian upah bagi pekerja yang tidak masuk bekerja akibat berhalangan. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kata berhalangan. Sedangkan, pada Pasal 93 ayat 2 UU Ketenagakerjaan, telah diatur dengan rinci tentang kata berhalangan tersebut, termasuk bagi perempuan yang berada dalam masa haid hari pertama dan kedua.

Di Indonesia, prevelensi premenstrual syndrome (PMS) mencapai 85% dari jumlah populasi perempuan usia subur (Suparman & Ivan, 2011), 60-75% di antaranya mengalami PMS sedang dan berat (Andrews, 2009).

Jika tidak ada pengaturan yang jelas mengenai cuti haid, pekerja perempuan akan terpaksa mengkonsumsi obat pereda nyeri secara terus menerus. Hal tersebut akan tentu akan berakibat buruk bagi kesehatan. Mengutip dari tirto.id, mengkonsumsi obat anti nyeri saat haid yang berkepanjangan dapat memicu iritasi pada lambung dan menekan fungsi ginjal.

Ingin rasanya suudzon, mengingat hak pekerja perempuan yang telah diatur pada pasal 83 UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai hak menyusui atau memerah ASI pada jam kerja saja belum banyak dipenuhi oleh pengusaha. Ruang laktasi atau ruang khusus menyusui sering diabaikan. Lantas bagaimana nasib pekerja perempuan, jika Omnibus Law disahkan, yang jelas-jelas tidak mengatur hak pekerja perempuan secara detail?

Mungkin, menurut wakil rakyat yang tidak mewakili, hak wanita tampak remeh dan mengganggu fleksibilitas investasi pemerintah, sehingga tidak dihadirkan dalam rancangan undang-undang tersebut.

Isti Yuliana, Jurnalis LPM Rhetor dan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

You may also like

Cerita-Cerita Jakarta: Jakarta Mungkin Cukup Menyeramkan bagi Kucingku

Judul Buku: Cerita-Cerita Jakarta Penulis: Ratri Ninditya, Hanna