BOS Dan Masa Depan Pendidikan Bangsa

Sumber: edunews.id

Oleh: Muttaqin Subroto

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Pembukaan UUD 1945 –

D ALAM tulisan ini penulis akan memaparkan kegelisahan saat berada di dunia pendidikan, serta melihat potret program nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tulisan ini diawali dari persoalan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) sebesar 20% untuk subsidi pendidikan. Anggaran itu menurunkan sekian banyak program dalam mengentaskan kebodohan yang dialami anak bangsa, serta mensejahterakan para pendidik yang katanya kurang sejahtera.

Salah satu yang bisa dilihat dengan mata telanjang adalah bagaimana proses berjalannya pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui  lembaga pendidikan, baik yang statusnya negeri atau swasta.

Program pemerintah yang paling baru adalah program Indonesia Pintar (PIP). Di mana seluruh anak di berbagai daerah kawasan Negara indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak sekolah, apalagi putus sekolah.

PIP dimaksudkan untuk merealisasikan program nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum ada PIP, Negara juga membantu lembaga pendidikan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keberadaannya agar setiap lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan tanpa memungut biaya kepada wali murid.

Artinya, wali murid tidak dibebani untuk membayar pendidikan anaknya. Kecuali lembaga pendidikan swasta diberi kewenangan untuk memungut biaya pendidikan, jika BOS dari pemerintah tidak cukup untuk menutup program sekolah. Logika sederhanya adalah PIP diperuntukan kepada peserta didik, dan BOS diperuntukkan untuk lembaga pendidikan (sekolahan).

Dampak yang ditimbulkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS memang diperuntukkan untuk menopang program sekolahan dalam menjalankan program nasional; mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun pada praktiknya, dampak yang ditimbulkan justru menjadikan setiap lembaga pendidikan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan banyak calon peserta didik.

Besaran jumlah BOS ditentukan dari berapa banyak jumlah siswa. Semakin banyak siswa, maka jumlah BOS yang diterima juga besar. Setiap siswa dihargai Rp700.000/tahun untuk siswa SD sederajat, dan Rp1.000.000/tahun untuk siswa SMP sederajat. Jika dana BOS digunakan secara tepat sasaran, maka dampak yang ditimbulkan akan bagus.

Akan tetapi, pada kenyataannya justru sebaliknya. Jika kita telisik lebih dalam, akan terlihat bahwa lembaga pendidikan sudah tidak lagi seperti lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi seperti pasar.

Logika yang dipakai adalah logika persaingan. Di mana ketika dagangannya bagus, dan menarik, akan banyak peminatnya. Sekolahan membungkus dirinya dengan berbagai brand seperti sekolahan bermutu, akreditasi A, gedung yang megah, ruang ber-AC, dan brand-brand lainnya untuk menarik.

Di daerah-daerah terpencil persaingannya lebih ekstrim. Saat Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), lembaga pendidikan sampai berani mengeluarkan uang yang jumlahnya fantastis untuk mendapatkan calon peserta didik baru.

Seperti dengan datang ke rumah calon peserta didik baru dengan membawa tas sekolah berisi buku, seragam sekolah, atau sepatu, serta sepeda. Jika ditaksir, pengeluarannya sekitar satu juta lebih.

Ini jelas masalah. Masalahnya adalah lembaga pendidikan akhirnya hanya berorientasi pada keuntungan lembaga atau pribadi, dan tidak fokus pada peserta didik. Peserta didik hanya dijadikan sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan layaknya sapi perahan.

Kurang perhatiannya kepada siswa karena sekolahan sibuk mengurusi administrasi BOS, sertifikasi tenaga pendidik, pencairan tunjangan, dan segudang strategi pengumpulan dana dari negara.

Masa depan pendidikan bangsa

Dari permasalahan di atas, dapat kita bayangkan logika dunia pendidikan yang sangat kapitalistik. Di mana setiap kepala siswa dihargai dengan 700 ribu sampai dengan satu juta pertahun. Artinya, orientasi pendidikan yang awalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, kini berubah menjadi lembaga layaknya ember uang yang siap menampung uang negara.

Selain itu juga, produk dari pendidikan yang dihasilkan selama ini hanya melahirkan tenaga-tenaga murah yang siap dipekerjakan di berbagai pabrik. Pendidikan kehilangan rupa sebagai pemecah masalah, dan malah menjadi penambah masalah. Karena pengangguran justru dihasilkan dari lulusan-lulusan pendidikan tinggi.

Terakhir, penulis berpandangan bukan berarti BOS atau PIP mesti dihilangkan untuk menyelesaikan masalah di atas. Melainkan keberadaan sebuah lembaga pendidikan hendaknya melibatkan berbagai elemen. Seperti kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan, serta lembaga pendidikan itu sendiri.

Hal itu dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan dapat sesuai dengan kondisi suatu masyarakat. Bukan berdasarkan penyeragaman melalui sistem pendidikan nasional. Melainkan sistem pendidikan lokal yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat menyelesaikan masalah disekitar dia hidup.

Muttaqin Subroto. Alumni UIN Sunan Kalijaga prodi Aqidah Filsafat. Kini berkarir sebagai guru matematika di sebuah sekolah swasta di kampung halamannya, Cilacap.

You may also like

Santri dan Perjuangan Menolak Mahalnya Biaya Pendidikan

Oleh : Ahmad Hedar Berperang menolak dan melawan