Kenaikan upah DIY yang tidak signifikan serta tidak mendongkrak kesejahteraan pekerja dan buruh, seharusnya dicarikan alternatifnya oleh pemerintah DIY. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh perwakilan MPBI, Irsyad Ade Irawan dalam aksi yang bertajuk “Jogja Istimewa Tanpa Politik Upah Murah” di Titik Nol Kilometer. Aksi tersebut diikuti oleh aliansi buruh DIY dan mahasiswa, pada Rabu (24/11).
Aksi dimulai dari Alun-alun Utara hingga Titik Nol Kilometer. Setelah berjalan, massa aksi mulai melingkar sembari membentangkan banner dan poster yang berisikan tentang penolakan UU Ciptaker. Selain itu, massa aksi juga melakukan aksi simbolik dengan boneka manekin yang digantung dengan tali.
Menurut Irsyad, boneka manekin yang digantung memiliki makna tersendiri bahwa, itu merupakan simbol kondisi buruh saat ini dari bobroknya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang disampaikan dalam perss rilis, bahwa jika dilihat dari upah yang ditetapkan oleh
Gubernur DIY untuk tahun 2022 , telah menunjukkan betapa tidak seriusnya pemerintah DIY
mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Fotografer: Ghifar (Magang)
Penulis: Yasmin (Magang)
Editor: Lutfiana Rizqi Sabtiningrum
