Silang-saling Pers Mahasiswa di Gelanggang Politik

goodreads.com

Judul buku                  : Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti

Penulis                        : Amir Effendi Siregar

Penerbit                       : PT. Karya Unipres

Cetakan                       : I 1983

Tebal                           : 141 hlm.

Keberadaan pers mahasiswa (persma) tidak terlepas dari sejarah gerakan dan politik. Di negara  berkembang seperti di Indonesia, pers menjadi salah satu alat untuk mewartakan keadaan masyarakat dan pemerintah, termasuk persma.

Kisah pers selalu menarik untuk dibicarakan, apalagi tentang hidup dan mati pers yang dipengaruhi oleh sistem politik yang berlaku di zamannya. Amir Effendi Siregar dalam buku Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti, mensyaratkan bahwa pers harus meliputi beberapa unsur. Unsur publikasi, perioderisasi, universalitas, dan aktualitas. Selain itu, pers juga menjalankan fungsi utama sebagai media yang mendidik, menghibur, dan melakukan kontrol sosial. (hlm, 1)

Perbedaan persma dengan pers umum terletak pada identitas yang dipakai yaitu, mahasiswa. Namun, saat proses kerja jurnalistik tidak jauh berbeda. Persma tidak hanya mengangkat isu di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus. Persamaan   tersebut  menimbulkan permasalahan di kalangan persma yang harus menyajikan berita yang beragam. Baik itu ekonomi, budaya, politik dan permasalahan lainnya.

Selain itu, identitas pers mahasiswa dengan pers kampus memiliki fungsi serta kerja yang berbeda. Dalam seminar  pendidikan pengembangan pers mahasiswa di Malang pada 1977, yang disebut pers kampus yaitu pers yang pemberitaanya di ruang lingkup kampus saja dan dikelola oleh civitas perguruan tinggi. Sedangkan persma adalah pers yang dikelola mahasiswa dan pemberitaannya tidak melulu berbicara tentang kampus. (hlm, 35)

Kehadiran persma punya irisan dengan pergerakan nasional. Saat itu, persma menjadi alat untuk mewartakan gagasan-gagasan kemerdekaan yang dihasilkan dari pergolakan tersebut. Pada masa ini lahirlah beberapa pers yang diinisiasi oleh mahasiswa di antaranya, Jong Java diterbitkan pada 1914, Ganesa  1923, Soera Indonesia Muda 1928, Oesaha Peomoda 1930, dan Jaar Boek diterbitkan oleh THS (sekarang ITB) 1930-1941.

Setelah kemerdekaan Indonesia, persma mengikuti arus politik yang dijalankan oleh pemerintah. Diangkatnya Soekarno sebagai presiden pertama yang menjalankan sistem politik demokrasi liberal (1945-1950), di periode ini persma dibenturkan dengan keadaan negara yang baru merdeka serta permasalahan dengan dunia internasional. Selain itu, pada masa inilah banyak didirikan perguruan tinggi yang memunculkan embrio persma seperti majalah IDEA yang di terbitkan oleh PMB 1948.

Pada 1955, beberapa kampus di indonesia melahirkan persma. Diantara persma tersebut adalah, Academica, Aesculapium (kedokteran), Bumi Siliwangi (IKIP Bandung), Intelegensia (ITB) Criterium (IAIN), Gajah Mada (UGM). Berkat munculnya persma tersebut  membuat para pegitanya untuk meningkatkan mutu dengan melakukan kongres pertamanya di Kaliurang, Yogyakarta pada 1955.

Dari kongres tersebut, disepakati terbentuknya dua organisasi presma yaitu, Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI). Dua organisasi tersebut terlibat dalam konferensi di Manila pada 1957. Kesempatan tersebut   membuka harapan baru pers mahasiswa di Indonesia untuk mendapatkan dukungan internasional. Momentum tersebut membuat persma bebas melakukan segala bentuk kegiatan. Diakhir periode ini,  SPMI dan IMWI dalam kongres ke dua melebur Menjadi Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) pada 1958.

Soekarno yang masih mencari bentuk negara Indonesia, mengubah arah politik negara. Periode ini lebih dikenal dengan  Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Persma pada periode ini mendapatkan kontrol ketat. Presiden sebagai pemeran utama dalam segala bidang pemerintahan melakukan pembatasan untuk stabilitas negara. Periode ini banyak melahirkan persoalan seperti konflik kedaerahan, pertarungan ideologi, dan masuknya imperialisme global.

Ketakutan pemerintah terhadap permasalahan yang ada memaksa pemerintah melakukan pengawasan  terhadap pemberitaan. Kontrol tersebut betul-betul  mengekang kehidupan pers termasuk presma (hlm,25). Pers yang tidak menyatakan diri masuk dalam perpolitikan tidak diberi ruang untuk berkembang. IPMI pada saat itu menyatakan diri sebagai organisasi yang independen sulit untuk berkembang. Pertarungan politik berlangsung cukup lama membuat pers mahasiswa kesulitan untuk hidup bahkan mati seperti, Gajah Mada dan GAMA di Yogyakarta serta Majalah Forum di Jakarta.

Di akhir periode ini represi terhadap presma makin garang. IPMI dituduh  kaum kiri sebagai underbow Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Apalagi, IPMI tidak mencantumkan MANIPOL-USDEK dalam AD/ART-nya membuat organisasi ini hampir dibubarkan. Untuk menyelamatkan IPMI, dibuat surat pernyataan bersama bahwa IPMI adalah pembawa suara mahasiswa. IPMI tidak boleh membawa golongan tertentu di kalangan mahasiswa. Puncak dari pertentangan tersebut meletus  G30S, sekaligus penanda berakhirnya rezim Soekarno.

Rezim Soekarno jatuh, tampuk kepemimpinan diambil alih Jendral Soeharto. Peta politik baru yang dilakukan Soeharto membuat pers mendapat angin segar yang kemudian dikenal dengan istilah Orde Baru. Pada masa ini, IPMI mendapat tempat di panggung politik, menjadi biro penerangan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan diakui oleh Departemen Penerangan. Hal inilah yang dianggap persma sebagai kerja pers profesional.  Pemberitaan yang dilakukan IPMI pun sama dengan KAMI yaitu  menjelekan-jelekan Soekarno dengan demokrasi terpimpin.

Namun, romantisme pers dengan kekuasaan tidak berlangsung lama. Format baru pemerintah untuk menjamin stabilitas kekuasaan menciptakan pergeseran politik liberal ke arah otoriter. Pergeseran politik tersebut menghasilkan kebijakan membatasi kegiatan yang dinilai mengganggu rezim. Di dunia mahasiswa, ada program “back to campus” yang membuat IPMI terganggu karena terus dikontrol.

Perubahan tersebut membuat IPMI mencari formulasi baru untuk keberlangsungan hidup.  Pada kongres ketiganya di Jakarta pada 1971, IPMI menyatakan diri sebagai pers umum. Dua tahun sebelum kongres IPMI tersebut lahirlah BKSPMI (Badan Kerjaasama Pers Mahasiswa Indonesia) pada 1969. BKSPMI hadir sebagai usaha pemerintah untuk mendukung arena politik Orde Baru. Hal ini membuat presma berkubu sehingga terjadi persaingan antara dua organisasi tersebut.

Tahun 1971-1974 menjadi tahun yang memilukan bagi persma. BKSPMI tidak terdengar lagi, dan peristiwa Malari membuat persma, seperti gerakan mahasiswa lainnya, harus kembali ke kampus. Selain itu, Malari membuat beberapa persma harus dibredel, termasuk salah satunya Harian KAMI yang pernah menjadi pendukung Orde Baru.

Melihat kondisi tersebut membuat IPMI kembali menggelar kongres ke IV di Medan pada 1976. Pada kongres tersebut IPMI membahas dua persoalan utama: menjadi bagian struktur negara di bawah Departemen Penerangan atau kembali ke kampus seperti saran pemerintah. Namun, kongres tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Ambivalensi tersebut membuat IPMI semakin problematis.

Selain itu, IPMI lebih dikenal sebagai pers umum. Hal itu membuatnya tidak dikenal di kalangan persma yang tumbuh subur di beberapa Perguruan Tinggi. Persma juga mendapat subsidi dari kampusnya masing-masing. Meskipun begitu, persma tetap menjadi watchdoc kekuasaan dan protes politik masyarakat. Saat itu, persma lebih dipercaya daripada pers umum.

Walaupun diminati masyarakat, hantu pemberedelan selalu menghampiri persma. Pemberedelan tersebut akhirnya menimpa persma SALEMBA di UI, Kampus di ITB, dan Gelora Mahasiswa di UGM. Keadaan tersebut membuat IPMI menggelar kongres kelimanya pada Mei 1980 di Jakarta. Namun, seperti kongres sebelumnya, kongres tersebut tidak menghasilkan apa-apa selain program dan pergantian pengurus.

Keberadaan persma sejak awal kemunculannya bersilang-saling dengan politik. Dari masa ke masa, persoalan tersebut selalu menjadi perdebatan yang tak pernah usai. Selain itu, ketidakpastian organisasi seperti IPMI tidak mampu mengentaskan persoalan tersebut. Hasilnya, persma pun terus-menerus mencari identitasnya sebagai media mahasiswa atau media massa umum yang mengabarkan segala hal persoalan.

 

M. Jiaul Haq, Jurnalis LPM Rhetor, Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga.

FacebookTwitterWhatsApp

 

You may also like

The Lobster: Tentang Kebebasan dan Ruang Privat

Sebelum fiksi ilmiah yang bercerita tentang tema distopia