Kemenag Tidak Konsisten, Diskon UKT Dibatalkan

Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia

Mahasiswa kecewa dan dirugikan atas kebijakan pembatalan diskon UKT. Kebijakan Kementerian Agama dan Forum Pimpinan PTKIN dianggap tidak pro mahasiswa, semena-mena menabrak aturan hukum, dan tidak memiliki rasa empati di tengah pandemi Covid-19.

lpmrhetor.com – Harapan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terkait potongan atau diskon Uang Kuliah Tunggal (UKT) pupus di tengah jalan. Pasalnya, rencana tersebut dibatalkan akibat dari pemotongan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp2,2 triliun.

Keputusan pembatalan itu berdasarkan surat edaran nomor B-802/DJ.I//PP.00.9/04/2020 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Plt. Dirjen Pendis) Kemenag, Kamaruddin Amin, Senin (20/04/2020).

Sebelumnya, Kemenag telah mengedarkan surat dengan nomor B-752/DJ.I/HM.00/04/2020 tentang penurunan UKT sebesar 10 persen, Senin (06/04/2020). Potongan tersebut berlaku untuk program diploma, sarjana, magister, hingga doctoral pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021, dalam rangka meringkankan beban mahasiswa di tengah wabah Covid-19.

Kebijakan tak konsisten, mahasiswa kecewa

Sebagai seorang mahasiswi yang menanggung beban biaya kuliah sendiri, Yusniar Regita mengaku kecewa atas kebijakan yang terkesan tidak konsisten, terlebih surat edaran melenceng dari niat awal untuk meringankan beban mahasiswa.

“Kecewa, udah ada surat edaran sebelumnya bahwa ada keringanan, tapi ini ditarik lagi. Justru ini menambah beban mahasiswa. Untungnya [di tengah pandemi ini] aku bisa dapat gaji, dan masih ada kerjaan sampingan, bagaimana yang lainnya?” tutur Yusniar, yang kini tengah menempuh pendidikan semester enam jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Senin (27/04/2020).

Tidak hanya berujung kecewa, Putri Wahyuni, mahasiswi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), juga mengaku dirugikan atas tidak adanya potongan UKT di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Saya pribadi merasa rugi karena hak yang saya dapatkan sebagai mahasiswa tidak terpenuhi, dan harus mengeluarkan budget ekstra untuk kuliah online,” ungkap Putri pada lpmrhetor.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (28/04/2020).

Senada dengan Putri, ketidakadilan karena pembatalan kebijakan oleh Kemenag juga dirasakan Regina Cahyanti, seorang Mahasiswi Sosiologi. Mengingat perkuliahan di semester tahun ini tidak maksimal dan justru menambah pengeluaran.

“Pastinya kecewa. Ngerasa nggak adil gitu. Kuliah bayar penuh, yang didapat cuma setengah-setengah,” kata Regina.

Ketiganya mengalami keluhan yang sama, biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang diperoleh. Menurut mereka, meski universitas telah memberi akses gratis untuk beberapa laman kampus, tetapi itu tidak membantu banyak karena setiap dosen menggunakan aplikasi yang berbeda.

Mereka juga berharap agar Kemenag dapat mempertimbangkan ulang keputusannya.

Sikap Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema)

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), UIN Sunan Kalijaga, Ahmad Rifaldi mengungkapkan, bahwa sudah sewajarnya jika mahasiswa menuntut cashback UKT, dikarenakan pada semester genap tahun ini, mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus secara penuh. Ia juga menganggap bahwa sikap Kemenag justru menjilat ludahnya sendiri.

“Lagipula apa yang sekarang terjadi adalah bentuk inkonsistensi dari Kemenag, khususnya Dirjen Pendis Kemenag. Setelah sempat memutuskan bahwa akan ada penurunan UKT, justru malah menjilat ludahnya sendiri hanya setelah berselang beberapa hari,” tulis Ahmad dalam pesan WhatsApp kepada lpmrhetor.com, Selasa (28/04/2020).

Ahmad menambahkan bahwa pihak DEMA pusat telah menjalin koordinasi dengan Ketua Forum Rektor PTKIN, Badun Suharto. Hal ini dilakukan agar Forum Rektor dapat mendesak Kemenag sehingga kebijakan terkait diskon UKT tetap diberlakukan.

Statement Ahmad juga dikuatkan dengan adanya protes dari DEMA PTKIN Se-Indonesia. Melalui surat tuntutan nomor 03/DEMA-PTKIN/IV/2020, DEMA menganggap regulasi dan kebijakan Kemenag Dirjen Pendis dan Forum Pimpinan PTKIN tidak pro mahasiswa, menabrak aturan hukum, dan tidak ada rasa empati terhadap mahasiswa di tengah wabah yang terjadi.

Dalam surat tersebut, DEMA meminta agar Menetri Agama, Dirjen Pendis, dan Forum Pimpinan PTKIN dapat merespon aspirasi mahasiswa perihal pemotongan UKT dan diimplementasikan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama. Bertujuan agar mahasiswa PTKIN tidak hanya dijadikan sebagai objek Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

DEMA juga menuntut untuk melakukan dialog terbuka, membahas kebijakan dan problematika sistem kuliah online free akses, serta pemotongan UKT. Mengingat Surat Terbuka yang telah ditujukan sejak 22 April 2020 oleh DEMA belum juga ditanggapi Kemenag.[]

Reporter: Isti Yuliana

Editor: Siti Halida Fitriati

You may also like

Surat Pernyataan Keputusan Bersama Bukan Akhir dari Perjuangan

lpmrhetor.com – Selasa (30/06/2020), puluhan mahasiswa melakukan aksi