Peran Ulama Perempuan Indonesia dalam Mengatasi Permasalahan di Pedesaan

242
dok/lpmrhetor/putri

lpmrhetor.com–Berbagai permasalahan di desa lebih berdampak besar pada perempuan, hal ini disampaikan Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) dalam Talkshow bertajuk “Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai-Nilai Kebangsaan, Kemanusiaan, Kesemestaan, dan Penguatan Perempuan di Pedesaan”.

Talkshow ini merupakan inti dari serangkaian acara pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Bangsri, Jepara.  Pada Kamis (24/11/2022).

“4,85 juta perempuan menerima BLT dari 8 juta penerima BLT. Itu kalau dipersentase kecil, tapi kalo dipetakan yang kemudian ini agak mengusik juga. Kok, sebesar itu data yang ada di Kemendes. Itu baru satu permasalahan, belum lagi permasalahan yang ada di desa yang jumlahnya 74.961,” terang Halim.

Menurut Halim akses luas ulama perempuan terhadap komunitas-komunitas perempuan menjadi faktor penting besarnya andil ulama perempuan dalam mengurusi permasalahan perempuan di desa. Maka, ketika berbicara desa arah kebijakan yang dibangun akan lebih berfokus terhadap perempuan.

“Makanya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi coba membangun arah kebijakan desa yang berdampak pada kepentingan perempuan,” tutur Halim.

Kemudian Halim menjabarkan 17 permasalahan di dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang keseluruhan lebih banyak berdampak dan berbicara perempuan. Ia lebih menekankan terhadap permasalahan stunting yang korban terbanyaknya adalah bayi-bayi perempuan dan kini menjadi perhatian besar negara. Dampak yang nantinya terjadi akan sangat serius bagi kehidupan.

“Nah, itu juga permasalahan tersendiri, padahal masa depan bangsa itu dikendalikan atau dipengaruhi oleh seribu hari kehidupan pertama.” Ungkapnya.

Setelah pemaparan masalah di desa, Halim menekankan bahwa di dalam perumusan kebijakan bukan lagi berdasarkan pada keinginan saja. Melainkan masalah, kebutuhan, hingga alasan yang mendasar yang menjadi acuan dalam merumuskan dan kemudian menetapkan kebijakan yang melayani kebutuhan perempuan.

Karena permasalahan di desa lebih banyak merugikan perempuan, kebijakan di desa pun perlu representatif pada perempuan. Sehingga perlu adanya keterlibatan perempuan di dalamnya. Namun, sangat disayangkan jumlah perangkat desa perempuan masih relatif sedikit.

Di Indonesia terdapat 74.961 desa yang artinya wilayah di Indonesia 91% adalah pedesaan. 74% Warga Negara Indonesia (WNI) tinggal di desa. Perempuan yang mendiami wilayah desa menjadi kelompok yang terdampak karena kebijakan yang ditetapkan tidak memihak kepada mereka. Dengan arah kebijakan pembangunan yang berpihak terhadap perempuan, sama saja dengan menyelesaikan permasalahan bangsa.

”Saya yakin menyelesaiakan berbagai permasalahan di desa, setara dengan menyelesaikan totalitas dari permasalahan bangsa,” pungkasnya.

Melihat permasalahan perempuan yang terdapat di desa, Presiden menginstruksikan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kementerian PPPA) untuk ikut andil dalam membenahi permasalah-permasalahan yang dirasakan perempuan di desa.

Ulfah Mawardi, selaku staff ahli menteri bidang penanggulangan kemiskinan anak, bahwa presiden mengamanatkan kepada Kementrian PPAA untuk meningkatkan ekonomi perempuan.

“Yang pertama yaitu pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Bagaimana langkah-langkah strategi kita dalam keumatan, pemberdayaan umat khususnya pemberdayaan perempuan yang berperspektif gender.” Ungkap Ulfah.

Ulfah juga menjelaskan bahwa gadget menjadi hal yang penting saat ini. Perempuan-perempuan di desa diharapkan dapat menguasai pemahaman dasar mengenai digitalisasi dan dapat menggeluti bidang ekonomi digital

Selain pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, Presiden juga mengarahkan meningkatan pendidikan dan pengasuhan keluarga, mencegah kekerasan terhadap ibu dan anak, meminimalisir angka pekerja anak, serta perkawinan anak.

“Kita tahu bersama kongres pertama KUPI sudah memperjuangkan terkait dengan stop perkawinan anak. Sudah berhasil undang-undang nomor 16 tahun 2019 revisi terhadap Undang-undang perkawinan no.1 Tahun 1974,” jelasnya.

Ulfah menambahkan dengan melihat pada tafsir-tafsir agama, jika perempuan bersatu maka akan berdampak baik terhadap lingkungan bahkan hingga negara. Sehingga, ia sangat mengapresiasi pula bahwa fatwa KUPI dikeluarkan berdasarkan pengalaman perempuan. Harapnya adalah kegiatan kongres kedua ini dapat disinergikan bersama menjadi suatu kebijakan.

“Saya kira bukan hanya kebijakan tapi juga menjadi kebajikan bagi kita semua,” pungkasnya. []

Reporter: Aida Husna Ramadhani

Editor: Hifzha Aulia Azka

 

 

You may also like

Dugaan Kecurangan Sistematis pada Pemilwa FDK 2022

Saat Pemilwa berlangsung, informan kami mengirimkan sebuah screenshot