Pekerja di Indonesia Belum Memiliki Hak Kerja yang Layak

134
dok/minhatul/lpmrhetor

lpmrhetor.com- Para pekerja di Indonesia belum mendapatkan hak kerja layak yang mengakibatkan pertikaian antar kelompok atau individu. Permasalahan yang biasa terjadi ialah besaran gaji yang tidak signifikan, beban kerja yang besar, dan permasalahan lainnya. Hal itu disampaikan oleh Husain Ilhami,  perwakilan dari Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (F-SERBUK), dalam acara Worker Fest IV : Kerja Layak sebagai Pemenuhan Kesejahteraan dan Hak di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Selasa, (20/12/2022).

Menurutnya, para pekerja informal adalah jenis pekerja yang memiliki beragam permasalahan mengenai haknya mendapatkan kerja yang layak. Hal itu terjadi karena pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada para pekerja informal yang mengakibatkan mereka mendapatkan beban kerja yang banyak dan tidak mendapatkan gaji yang layak.

“Beragam isu sosial yang menarik berdasarkan penelitian tentang kerja layak adalah tentang pekerja informal yang tidak cukup mendapat perlindungandari pemerintah. Hal ini mulai didiskusikan agar kedepannya akan ada upaya-upaya perlindungan yang lebih lanjut ,” ucap Husain

Ali, perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri menjelaskan mengenai kriteria pekerja yang memiliki hak kerja yang layak. Kriteria itu adalah mendapatkan perjanjian kontrak yang jelas. Dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kontrak itu disebut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT adalah perjanjian yang para pekerjanya dikontrak hanya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja bagi karyawan tetap dan PKWTT akan berakhir jika karyawan meninggal, masuk masa pensiun, atau mengajukan resign.

“Dalam sektor hotel, restoran, apartemen, plaza, dan pariwisata dalam enam tahun terakhir, status pekerjaannya gradasi yaitu yang dari awalnya PKWTT berubah menjadi PKWT. Dari sisi job security-nya, keamanan kerjanya tidak terjamin karena kontrak. Status pekerja merupakan salah satu faktor kerja layak, jika job security-nya tidak jelas tentunya mencapai kerja layak juga sulit,” ujar Ali.

Ali juga menyinggung persoalan upah. Menurutnya, masih banyak para pengusaha yang membayar pekerja dengan gaji minimum yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara pekerja dan perusahaan. Gaji minimum adalah upah bulanan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubenur. Dalam UU No.13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (4) mengatur tentang pembayaran gaji minimum harus sesuai dengan kebutuhan pekerja. Secara kenyataan, masih banyak pengusaha yang tidak patuh terhadap UU tersebut.

“Di sisi lain, tentunya keutamaan seorang pekerja adalah mendapatkan upah. Pemerintah menentukan upah minimum berlaku bagi pekerja yang masa kerja 0 sampai 1 tahun dan lajang. Akan tetapi, prakteknya banyak sekali pengusaha yang membayar sama dengan upah minimum walaupun sudah bekerja puluhan tahun dan sudah istri bahkan anak 5. Jadi, negosisiasi merupakan sebuah poin yang menjadi sebuah keharusan di federasi dengan memberikan anggotanya cara negosiasi upah,” jelas Ali.

Amin Subargus, Kepala Bidang (Kabid) pengawasan tenaga kerja D.I Yogyakarta, menjelaskan tentang  tiga kondisi pekerja dikatakan memiliki hak kerja layak. Ketiga kondisi itu ialah: pekerjaan yang tersedia bagi semua orang pada usia produktif, para pekerjanya terlindungi secara sosial, dan memberlakukan sistem dialog yang berasaskan kemanusiaan.

“Kondisi seperti itu yang akan menjadikan pekerja dikatakan memiliki hak kerja yang layak. Serta, para pekerja tidak menemui banyak hambatan seperti banyak terjadi di lapangan,” pungkas Amin. []

Reporter : Minhtaul Mabruroh (Magang)

Editor: Hifzha Aulia Azka

You may also like

Dugaan Kecurangan Sistematis pada Pemilwa FDK 2022

Saat Pemilwa berlangsung, informan kami mengirimkan sebuah screenshot