Mahasiswa Konsisten Tuntut Diskon UKT, Sahiron: Tunggu Kemenag

Dispensasi waktu pembayaran UKT merupakan kebijakan yang sudah biasa dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga. Sehingga, kebijakan tersebut tidaklah realistis untuk diterapkan dalam situasi pandemi saat ini.

lpmrhetor.com – Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UIN Sunan Kalijaga, Sahiron, memberikan dispensasi waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil, tahun akademik 2020, kepada orang tua/wali mahasiswa hingga 30 Oktober mendatang. Keputusan yang  tercantum dalam surat edaran Nomor: 1627.1 Tahun 2020 ini dibuat dengan memperhatikan situasi pandemi yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Dispensasi tersebut hanya diberlakukan kepada wali murid yang mengajukan permohonan.

Namun, keputusan itu masih menuai kritik dari mahasiswa. Berdasarkan penuturan Farhan al-Faiz, mahasiswa Komunikasi dan penyiatan Islam (KPI), ia masih mengharapkan adanya kebijakan diskon UKT. Menurutnya, dispensasi waktu pembayaran UKT bukanlah kebijakan yang realistis, mengingat kondisi pandemi saat ini yang tidak menentu, sehingga berdampak pada ketidakstabilan ekonomi masyarakat, kemungkinan dalam jangka waktu yang panjang.

“Kondisi kedepannya kan nggak menentu bakalan membaik atau memburuk. Walaupun waktu bayar UKT dikasi dispensasi, tapi [kalau nantinya] uangnya nggak ada kan lucu juga. Yang lebih realistis itu dispensasi nominal pembayaran UKT nya,” jelas Farhan.

Belum lagi, dengan diadakannya perkuliahan daring, mahasiswa tidak dapat menggunakan fasilitas kampus. Farhan pun mempertanyakan kemana UKT akan dialokasikan.

Begitupun dengan Alvin Sofia, teman satu jurusan Farhan, juga keberatan membayar UKT secara penuh. Hal ini karena mahasiswa masih harus memikirkan pengeluaran lain, seperti biaya akses internet untuk perkuliah daring.

Di sisi lain, menurut Alvin perkuliahan daring tidak berjalan efektif. Dengan berbagai kendala yang ada, metode pembelajaran daring belum bisa mendorong maksimalnya penyampaian materi dan  belum cukup membuatnya paham. Terlebih beberapa dosen tidak cukup intens memberikan materi perkuliahan “sekalinya muncul tiba-tiba ujian,” keluh Alvin.

Ketidakefektifan pembelajaran daring juga dirasakan oleh Hammam Farih Syauqi, mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Ia mengharapkan adanya kebijakan subsidi kuota untuk mendukung proses pembelajaran.

“Cuma presentasi kelompok. Kadang juga nggak ada penjelasan tambahan. Terus kalau via zoom paling 30 menitan karena mengingat pemakaian kuota. Mungkin perlu juga dikawal terkait subsidi kuota untuk pembelajaran,” tutur Hammam.

Senada dengan Alvin dan Hamam, Farhan juga mengeluhkan tidak maksimalnya proses pembelajaran karena sulitnya akses ke perpustakaan, membuatnya kekurangan  bahan referensi. 

Mahasiswa disuruh menunggu

Sementara itu, Sahiron menjelaskan bahwa UIN Sunan Kalijaga sudah mengupayakan beberapa keringanan untuk mahasiswa. Keringanan tersebut berupa pengusulan banding UKT hingga 5 Juli, pemberian dispensasi pembayaran UKT hingga 30 Oktober, dan usulan pengurangan nominal UKT ke Kementerian Agama (Kemenag). 

Terkait usulan pengurangan nominal UKT  sendiri, saat ini masih menunggu persetujuan dari Kemenag.

“Saat ini Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang hal ini sedang digodok. Dalam hal keringanan nominal UKT Rektor tidak mempunyai kewenangan, hanya Menteri Agama (Menag) yang punya otirotas. Jadi, kita menunggu KMA tersebut,” jelasnya.

Selain itu, mengenai subsidi kuota, pihak kampus sudah mengusulkan pemberian bantuan kuota sejumlah 50 ribu per bulan kepada Kementerian Keuangan. Bantuan tersebut sedang diajukan untuk lima bulan kedepan. Namun, usulan tersebut masih menunggu untuk disetujui.

“Per bulan 50 ribu, dan draft awal dua bulan. Tapi kami usulkan lagi hingga lima bulan sampai November. Semoga disetujui,” jelas Sahiron melalui pesan whatsapp pada lpmrhetor, Minggu (14/06/2020).

Mahasiswa targetkan penghapusan UKT penuh

Kebijakan diskon UKT oleh Kemenag sebesar 10% yang kemudian dicabut berdasarkan surat edaran Nomor B-802/DJ.I//PP.00.9/04/2020, lantas memantik berbagai protes dari mahasiswa. Hingga kemudian pada 6 Juni 2020 diadakan lah rapat antara pimpinan kampus dengan mahasiswa.

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran rektorat dan dekanat UIN Sunan Kalijaga, bersama Sema dan Dema baik tingkat Universitas maupun Fakultas, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), serta Lembaga Kegiatan Mahasiswa (LKM) lainnya.

Rapat itu menghasilkan beberapa kasimpulan diantaranya, akan diberlakukannya keringanan UKT, akan terus diwujudkannya pemenuhan minimal 5% golongan UKT 1, dan akan dikirimkan rincian pengeluaran UKT 2019 kepada mahasiswa. 

Menyusul rapat pertama, rapat kedua akan segera dilaksanakan untuk membahas Dana Pengambangan Institut (DPI). Ketua Sema-U, Sepadyon al-Hidayat menerangkan, rapat kedua tersebut rencananya  akan dibuka untuk  mahasiswa umum. Namun, waktu pelaksanaannya masih belum bisa dipastikan, menunggu jadwal dari birokrasi kampus.

“Menunggu jadwal birokrasi. Namun, dalam tiga hari ini bila tidak ada juga kejelasan terkait tanggal, maka kita dari Sema-U dan Dema-U akan mengirim surat undangan terbuka kepada birokrasi, agar bersedia mengadiri dialog terbuka tersebut dan juga medengar suara mahasiswa secara langsung,” jelas Sepdyon pada lpmrhetor, Minggu (14/06/2020).

Selain membahas DPI,  pada rapat tersebut, pihak Sema dan Dema Universitas rencananya akan kembali menegaskan tuntutan terkait penghapusan UKT dan pengadaan subsidi kuota.

Terkait penghapusan UKT, Dyon dan kawan-kawan menargetkan adanya penghapusan UKT secara penuh, atau paling tidak memotong UKT hingga 50%.

Menurutnya, ada dua alasan tuntutan tersebut penting untuk direalisasikan. Pertama, dengan adanya kuliah daring mahasiswa tidak bisa menikmati fasilitas kampus seperti listrik, wifi, dan sebagainya, sehingga alokasi dana UKT pun dipertanyakan. Kedua, adanya pandemi membuat kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa kian menurun. 

Sepdyon juga mengungkapkan jika keputusan dispensasi jangka waktu pembayaran UKT sudah biasa dilakukan UIN Sunan Kalijaga di tahun-tahun sebelumnya. Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak akan cukup membantu mahasiswa dalam kondisi pandemi kali ini.

“Pengunduran pembayaran UKT sudah menjadi  hal yang biasa di UIN, bukanlah kebijakan yang meringankan beban mahasiswa di masa pandemi ini,” tuturnya. 

Selain melalui rapat dengan birokrasi kampus,  untuk menolak UKT penuh, Sema-U juga mengajak mahasiswa untuk melakukan aksi virtual tolak UKT penuh.  

Mahasiswa yang ingin berpartisipasi diminta untuk   mengirimkan video virtual penolakan  UKT penuh, maksimal hingga 20 juni mendatang. Video tersebut rencananya akan disatukan dan dipublikasikan secara serentak pada 23 Juni 2020, pukul 19.00 WIB. 

Jika berbagai audiensi yang sudah dilakukan tidak berhasil. Dyon mengatakan, mereka akan mendorong aksi mogok bayar UKT untuk semester depan.[] 

Reporter: Khusnul Khotimah

Editor: Halida Fitri

You may also like

Surat Pernyataan Keputusan Bersama Bukan Akhir dari Perjuangan

lpmrhetor.com – Selasa (30/06/2020), puluhan mahasiswa melakukan aksi