Kartel Merajalela, Pemerintah Harus Bertindak

ilustrasi

Oleh: Nur Rifqi

 

Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel ialah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu, di mana dalam ilmu ekonomi diistilahkan sebagai persaingan tidak sempurna.

Dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Meskipun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel di dalam Undang-undang (UU) tersebut, dari Pasal 11 dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Unsur yang bisa diartikan sebagai kartel menurut pasal 11 yaitu:

  1. Perjanjian dengan pelaku usaha saingannya
  2. Bermaksud mempengaruhi harga
  3. Dengan mengatur produksi dan atau pemasaran
  4. Dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Apabila kita lihat dalam kacamata Islami, Islam sebenarnya tidak memberikan ruang sedikit pun baik kepada pemerintah atau seseorang yang memiliki kekuasaan penuh dalam hal ekonomi untuk menetapkan harga, kecuali pada kondisi darurat. Dikarenakan apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga maka pemerintah dapat membatasi kebebasan dan merugikan pihak pedagang ataupun produsen. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak wajar, seperti adanya penimbunan barang (ihtikar) oleh pedagang dan adanya permainan harga maka dalam keadaan demikian pemerintah boleh menetapkan suatu harga demi kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana dalam konsep Ibn Taimiyah, Wilayatul Hisbah, negara tidak boleh mengintervensi pasar, tapi harus menjamin fairness pasar.

Dalam pasar persaingan yang sehat, harga suatu komoditas akan naik ketika permintaan lebih tinggi ketimbang pasokannya. Harga semakin tinggi manakala jumlah permintaan semakin tinggi melebihi jumlah ketersediaan komoditas tersebut. Sebenarnya dinamakan kelangkaan bukan berarti stok barangnya yang tidak ada, namun pola distribusi barang tersebut yang tidak normal.

UU yang dilahirkan pasca reformasi 1998 ini mandatnya cuma dua yakni terwujudnya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik sudah kita nikmati dengan adanya pemilu secara langsung, tapi untuk menciptakan demokrasi ekonomi tampaknya masih angan-angan, sebuah wacana saja, atau bahkan masih sebatas mimpi.

Ketika ketersediaan dinyatakan cukup oleh pemerintah, sangat tidak wajar jika kemudian harga masih naik. Ketidakseimbangan harga selama ini dikarenakan ada kartel, mafia, sehingga terjadi monopoli, dan mereka ini yang menentukan harga. Semua pebisnis wajar bila mencari untung, namun keuntungan yang sangat memberatkan kehidupan rakyat banyak harus ditindak.

“Harga daging ayam masih mahal karena permainan dari perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini yang memegang kendali semuanya, makanya tidak heran kalau ada kartel. Bukan cuma dua perusahaan, tapi banyak. Yang hancur ya pedagang kayak saya ini.” ucap Dedi sebagaimana dalam m.liputan6.com (4/9).

Jalur rantai pasok distribusi daging ayam, dia menjelaskan, selama ini adalah dari perusahaan berlanjut ke bandar. Baru kemudian ke pedagang atau pengecer dan sampai ke tangan konsumen. Hanya saja setiap tingkatan ini, rata-rata mengambil untung paling kecil Rp 5.000 per kilogram (kg). Sementara pedagang kecil di pasar paling banter memungut untung Rp 2.000-Rp 3.000/kg.

“Belum lagi harga pakan ternak yang mahal karena pakai dolar AS alias impor, sehingga membuat daging ayam semakin susah turunnya.” tuturnya.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengungkapkan, KPPU telah menginvestigasi dan menemukan praktik kecurangan yang dilakukan para distributor ataupun retailer sehingga menyebabkan harga-harga pangan melambung saat puasa dan menjelang lebaran. Dia membeberkan temuan pertama praktik kartel di komoditas daging ayam. Harga ayam hidup di peternak tidak naik, masih sekitar Rp 15 ribu/kg. Kenyataannya sampai di pasar, harga jual daging ayam mencapai Rp 35 ribu, bahkan di beberapa tempat menembus Rp 40 ribu/kg.

“Ini mengindikasikan ada persoalan di tengah antara peternak dan end user atau konsumen, yakni di distributor dan retailer,” tegas Syarkawi.

Dalam menetapkan harga, pemerintah harus memikirkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen agar tidak saling merasa dirugikan. Bisa dengan cara menetapkan harga acuan bahan pangan yang meliputi Harga Pokok Pembelian (HPP) di tingkat produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Hal ini bisa dijadikan solusi agar terciptanya keharmonisasian harga yang berujung pada stabilitas harga di tingkat petani, peternak, hingga ke konsumen yang masih dalam koridor wajar. Upaya ini setidaknya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat khususnya di pasar barang kebutuhan pokok maupun barang kebutuhan pangan.

Sebenarnya, apabila boleh saya katakan secara kasar, negara kita ini hingga sekarang masih melakukan gali lubang, tutup lubang. Kebutuhan dalam negeri kurang, langsung melakukan impor. Begitulah setidaknya beberapa tahun akhir-akhir ini. Andaikan saja Indonesia mampu mewujudkan swasembada kebutuhan pokok secara mandiri, mulai dari kebutuhan pangan hingga kebutuhan musiman (daging sapi misalkan), tidak menutup kemungkinan kita tidak perlu lagi membuka kran impor ke negeri orang. Bahkan bisa ekspor hasil dalam negeri, di mana hal ini akan berdampak positif terhadap fundamental perekonomian negeri ini, yang ujung-ujungnya nilai tukar rupiah semakin kompetitif. Tidak menutup kemungkinan, kartel yang telah menjamur pun terbabat habis.

You may also like

Santri dan Perjuangan Menolak Mahalnya Biaya Pendidikan

Oleh : Ahmad Hedar Berperang menolak dan melawan