Kota Layak Anak Vs Kekerasan

S EPERTIGA (33,4 %) dari jumlah penduduk Indonesia adalah anak-anak, namun eksistensi anak-anak dalam dinamika masyarakat Indonesia pun belum terlalu diakui.

Dapat dikatakan bahwa mereka adalah termasuk ke dalam kelas kaum marjinal dalam peran pembangunan di Indonesia. Pasalnya, banyak sekali anak-anak yang justru menjadi subjek kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan dalam masyarakat.

Untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak-anak dan pengusahaan peran anak sebagai subjek pembangunan, pada tahun 1990, pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional secara yuridis dan politik mengenai hak-hak anak.

Tujuan Konvensi Hak Anak tersebut adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia manapun, terutama anak-anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian.

Setidaknya terdapat lima kluster dalam Konvensi Hak Anak yang di dalamnya terdapat indikator dalam penentuan kota layak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan; serta perlindungan khusus.

Namun, upaya tersebut tidak dapat sedikitpun menurunkan angka kekerasan terhadap anak secara signifikan.

Selain karena kurang adanya sosialisasi yang memadai, pemerintah daerah juga kurang mengimplementasikan indikator-indikator yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak ke dalam program-program pemerintahan yang ada.

Artinya, dengan adanya Konvensi Hak Anak pun, pemerintah belum mampu merealisasikan lingkungan yang ramah anak.

Kemudian pemerintah membuat rancangan baru, yakni Perencanaan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang memiliki suasana ramah, aman, dan nyaman bagi anak-anak karena mereka terlindungi dari berbagai macam kekerasan dan semua hak mereka mampu dipenuhi oleh Negara.

Selain sebagai pemenuhan hak dan melindungi anak secara keseluruhan di suatu wilayah, Kota Layak Anak ini nantinya juga dapat menempatkan anak-anak sebagai bagian dari pembangunan.

Meskipun demikian, tren kasus pelanggaran anak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 mencapai 5.066 kasus, tahun 2015 4.309 kasus, dan pada tahun 2016 mencapai 4.620. (jawapos.com, 23 Juli 2017).

Belakangan media-media mainstream marak memberitakan perilaku kekerasan anak terhadap teman sebayanya, atau kita kenal dengan istilah bullying.

Mereka banyak yang menjadi korban bullying namun juga sekaligus menjadi pelaku bullying. Hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak, sehingga kasus-kasus tersebut tidak terus meningkat.

Selain itu, mengenai program-program untuk mengentaskan kekerasan anak, pemerintah seharusnya juga memberikan sosialisasi yang tidak hanya sekadar pengumuman sebagai bentuk formalitas belaka, namun sosialisasi yang memberikan pemahaman mengenai tujuan serta pemanfaatan program-program tersebut ke ranah yang lebih menjurus, seperti ke ranah desa, tidak hanya sampai kabupaten maupun provinsi saja.[]

Fiqih Rahmawati. Wartawan aktif LPM Rhetor yang juga seorang mahasiswi KPI.

You may also like

Santri dan Perjuangan Menolak Mahalnya Biaya Pendidikan

Oleh : Ahmad Hedar Berperang menolak dan melawan