Banyak Masalah yang Timbul, LPPM Seperti Tak Serius Melaksanakan KKN

633
Ilustrasi/Nizar

Lpmrhetor.com- Di tahun 2022, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga meluncurkan 4 jenis program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu, Tematik, Mandiri, Konversi dan Reguler.  Namun, pada pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah yang fatal, seperti telatnya pembagian Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bagi mahasiswa yang mengikuti KKN Mandiri dan telatnya pembagian kelompok bagi mahasiswa yang mengikuti KKN Reguler. Keterlambatan ini membuat banyak peserta mengeluh karena dianggap mengganggu proses persiapan KKN.

Ketua kelompok 24 KKN Mandiri, Fatimatus Zahro ketika diwawancara oleh lpmrhetor melalui sambungan telepon pada (01/07/2022), mengaku merasakan banyak kesulitan dalam mempersiapkan segala kebutuhan yang harus terpenuhi sebelum melakukan KKN tanpa didampingi oleh DPL . Dengan begitu dirinya harus mempersiapkan KKN dengan benar-benar mandiri oleh kelompoknya.

“Untuk pembuatan proker dan sebagainya masih kayak kurang arahan gitu. Aku awalnya berekspetasi kalau nanti bisa konsultasi sama DPL. Nanti kalau ada yang bingung-bingung bisa ditanyain, ada yang ngarahin,” ujarnya.

Perempuan yang biasa dipanggil Fatim itu sangat menyayangkan sikap LPPM yang telat dalam membagikan DPL. Karena hal tersebut, kebuntuan berfikir terkait persiapan KKN sering dialami oleh dirinya.

“Tapi menurutku itu kayak menyebabkan mahasiswa itu jadi ngawang gitu. Kayak gatau ini harus apa, ini harus gimana, kalau mau gini itu harus pake cara apa. Kayak gitu,” keluhnya.

Fatim beserta teman-teman kelompoknya melaksanakan KKN di Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Waktu yang dibutuhkan oleh Fatim dan teman-temannya untuk bisa sampai ke lokasi KKN jika mengendarai sepeda motor mencapai 10 jam.

Saat mereka ingin menyusun program kerja, sudah barang tentu mereka melakukan survei ke lokasi agar memudahkan dalam proses penyusunan. Mereka berangkat menuju lokasi KKN menggunakan kereta dan menginap di rumah teman. Tetapi, Ketika mereka sudah sampai dan sedang melakukan survei, terdapat banyak kendala yang harus mereka selesaikan.  Tentu saja, Fatim bersama teman-teman kelompoknya tidak didampingi oleh DPL saat melakukan survei di lokasi KKN.

“Sebenernya aku lihat beberapa contoh KKN  Itu biasanya bisa survei sama DPL. DPL-nya yang mewakili gitu. Tapi  gara-gara DPLnya telat kan jadi kita benar-benar semandiri itu,” ungkapnya.

Selain itu, Fatim juga mengungkapkan bahwa pembahasan terkait program kerja akan dilakukan seminggu setelah penerjunan kelompoknya ke lokasi KKN. Sementara hal tersebut sudah disusunnya sebelum penerjunan. Sehingga, perkara-perkara yang harusnya sudah selesai malah harus dikonsultasikan kembali bersama DPL-nya.

“LPPM bilangnya emang minggu pertama itu dijadwalkan untuk membicarakan proker untuk minggu pertama setelah pelepasan. Ya, aku ikut aturan dari LPPM. Besok baru mau konsultasi masalah proker [sama DPL], dan lain sebagainya. Udah selesai semua ga sih harusnya,” paparnya.

Muhammad Rizkita, yang juga seorang ketua kelompok KKN Mandiri, juga merasakan hal yang serupa dengan Fatim terkait telatnya pembagian DPL. Rizkita menganggap bahwa pihak kampus tidak mempersiapkan secara matang kegiatan KKN tahun ini. Karena, menurutnya, DPL merupakan manifestasi tanggung jawab kampus.

“Dengan DPL dibagikan di akhir, itu memperlihatkan bahwa kampus itu tidak serius mengawasi jalannya KKN. Jadi selama persiapan ini kita itu, setidaknya kelompok aku, itu seperti anak ayam, lari ke sana lari ke sini. Mengumpulkan dana, misalnya. Dan yang paling krusial itu sebetulnya soal keamanan,” tegas Rizkita ketika diwawancarai pada (30/06/2022) di rumah kontrakannya.

Rizkita dan teman-teman kelompoknya melaksanakan kegiatan KKN di desa Tegalsari, kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum melaksanakan kegiatan KKN ini, Rizkita dan teman-temannya juga harus menyusun proposal yang menyoal Program Kerja dan lain sebagainya.

Ia mengakui bahwa kelompoknya merasa kebingungan ketika menyusun Program Kerja. Ia dan teman-temannya membutuhkan masukan dan arahan dari DPL karena ia menganggap bahwa DPL dapat memberikan masukan Program Kerja yang realistis sesuai dengan kondisi sebenarnya di lokasi KKN.

“Kadang kan mahasiswa idealis. Tidak sesuai dengan realita di lapangan. Jadi harus bolak-balik bolak-balik untuk menyesuaikan proker. Proker yang tadi dicanangkan sedemikian rupa, ya akhir-akhirnya harus disesuaikan dengan realita di lapangan. Kan itu menyita waktu, toh?,” jelasnya.

Tanpa kehadiran DPL, Rizkita dan teman-temannya kesulitan ketika melakukan koordinasi dengan desa. Terlebih ketika melakukan persiapan pra-KKN seperti survei lokasi KKN. Rizkita dan teman-temannya belum sah menjadi peserta KKN, sebab belum melakukan kegiatan KKN. Ia mengkhawatirkan jika terjadi hal-hal yang diinginkan, siapa yang semestinya bertanggung jawab? Sebab, desa belum bisa bertanggung jawab.

Permasalahan lain yang harus diselesaikan oleh Rizkita dan teman-temannya secara ‘mandiri’ adalah masalah mencari dana. Ia mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan dana yang sumbernya berasal dari perusahaan, perlu lembar pengesahan yang ditandatangani oleh DPL dan juga perangkat desa. Karena absennya DPL, lembar pengesahan tidak ditandatangani oleh DPL.

“Terus dengan berbekal surat pengesahan ini nanti kita bisa mengajukan ke perusahaan-perusahaan. Artinya ada legitimasi bahwa proker ini disupervisi sama kampus dan desa.  Engga tau apakah ini menjadi aspek yang dinilai perusahaan, ya intinya dari sekian banyak perusahaan yang kami tembusi, mungkin ada 20 perusahaan, cuma satu yang ngasih,” ungkapnya.

Dalam buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN): Integrasi-Interkoneksi yang disusun oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) yang merupakan unit kerja di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), menjelaskan bahwa KKN Mandiri adalah suatu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang “diinisiai sendiri oleh mahasiswa, baik waktu maupun program kegiatannya.”

Di dalam buku yang sama, mahasiswa diharuskan membuat proposal yang dibimbing langsung oleh DPL dan nantinya akan disetujui oleh LPPM. Dengan berbekal persetujuan dari LPPM, mahasiswa dapat melaksanakan KKN Mandiri yang didasarkan pada proposal tersebut.

Tetapi, Fatim dan Rizkita tidak mendapatkan bimbingan dari DPL kala menyusun proposal. Mereka menyusun proposal secara “Mandiri” dan menemui banyak kesulitan.

Fatim mengungkapkan bahwa pembagian DPL sebaiknya dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan KKN Mandiri.

“Harusnya sih jauh-jauh hari sebelum pelepasan dimulai. Tiga minggu sebelum, atau sebulan sebelum itu. Kayaknya dua minggu sebelum pelepasan udah cukup sih DPL udah dibagiin,” imbuh Fatim

Sedangkan, Rizkita berharap bahwa DPL dapat bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan di lokasi KKN. Walaupun, dalam hal supervisi tidak terlalu dibutuhkan kembali oleh Rizkita dan teman-temannya.

“Kalau dalam tahap perencanaan kan sudah selesai. Tidak perlu supervisi-supervisi lagi. Palingan DPL semoga tetap bisa update dan mengawasi jalannya kegiatan KKN meskipun hanya via laporan harian, syukur-syukur bisa langsung terjun melihat situasi di lapangan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab,” ujarnya.

Namanya Reguler, ya mesti ikut peraturan!

Peserta KKN Reguler pun menghadapi problematika yang sama (keterlambatan) pembagian kelompok sekaligus DPL. Bahkan, pembagian kelompok KKN Reguler ini cenderung sangat mepet, yakni pada tanggal 9 Juli 2022. Padahal, pelaksanaan KKN Reguler dimulai pada tanggal 14 Juli 2022.

Pada surat edaran dari LPPM sendiri dengan No: B-933/Un.02/L3/P.03.1/03/2022, pembagian kelompok KKN akan dilaksanakan pada tanggal 20-24 Juni 2022. Kemudian pada pengumuman kelolosan peserta mandiri pada pengumuman dengan No : B-1637/Un.02/L3/PM.03.1/04/2022, jadwal pembagian kelompok KKN masih tertulis sama. Sementara pada kenyataannya pembagian kelompok baru terlaksana H-5 dari penerjunan.

Puan (Bukan nama sebenarnya) merisaukan pembagian kelompok KKN Reguler yang mundur dari jadwal yang telah dijanjikan.

“Tentunya menimbulkan pertanyaan, ya. Kenapa harus [terlambat], waktu pembagian itu pertengahan Juli, ya. Taruhlah minggu kedua bulan Juli. Padahal, sebelumnya itu dikasih surat edaran bahwa pengumuman kelompok reguler tidak sampai bulan Juli pertengahan atau awal,” imbuh Puan ketika diwawancarai lpmrhetor pada (11/07/2022).

Bersama kelompoknya, Puan akan melaksanakan KKN di desa Planjan, Kecamatan Saptosari, Gunungkidul. Dengan mepet dan terlambatnya pembagian kelompok sekaligus DPL pada KKN Reguler, menjadikan mereka cukup kesulitan untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan sebelum terjun langsung ke lapangan nanti.

“Kalau ditanya tentang kesiapan tentu masih jelas kurangnya, ya. Yang paling kurang kesiapan pasti yang reguler. Itu jelas kita belum kepotong surveinya, diskusi sama dosen juga belum. Belum tentu dosennya menyanggupi langsung bertemu atau dosennya kan kadang-kadang disibukkan dengan kesibukkannya sendiri-sendiri ya,” lanjutnya.

Puan juga mengeluhkan bahwa ia dan kelompoknya sulit dalam mencari DPL tertera, sehingga cukup memotong pula persiapan-persiapan pra-KKN. Belum lagi, pengumuman yang mendekati Idul Adha menambah kesulitan Puan, sebab DPL yang dimaksud perlu merayakan Idul Adha bersama keluarga di kampung halaman. Sehingga interaksi dan arahan hanya dapat dilakukan via grup WhatsApp.

”Ada juga dosen yang belum tau kalo ternyata dikasih tanggung jawab sebagai DPL, itu kan kita harus cari nomor DPL nya. Nah, kemarin tuh sempet ada kayak miss dari informasi kaya (nama) dosennya tuh salah penulisan. Jadi kita searching di web untuk mencari dosennya itu gak ada namanya dan kita bingung mau nyari ke siapa dan di mana,” ujarnya.

Langit (Bukan nama sebenarnya) juga merasakan hal yang sama seperti Puan. Ia menyayangkan jarak pembagian kelompok KKN Reguler dengan waktu pra-KKN yang sangat singkat. Keterlambatan pembagian kelompok ini sangat tidak efektif menurutnya.

“Persiapannya tidak hanya seminggu atau dua minggu. Minimal, ya boleh dua minggu bisa saja, tapi lebih tepatnya sebulan,” Tuturnya ketika diwawancarai lpmrhetor melalui sambungan telepon pada (16/07/2022).

Desa Planjan, Kecamatan Saptosari, Gunungkidul yang menjadi tujuan Langit dan kelompoknya menuntaskan salah satu dari tiga kewajiban di perguruan tinggi. Langit beserta temen-teman kelompoknya pun lebih memilih untuk mengikuti kegiatan yanng telah dikerjakan terlebih dahulu di awal-awal KKN. Dalam artian, program kerja yang ada disusun bersamaan dengan jalannya waktu KKN.

“Kalo kelompok saya itu kita mempersiapkan, gak bukan mempersiapkan, ya. Kita lebih mengoptimalkan, ya jadi kita lebih opsional dan kondisional. Jadi, yang ada di masyarakat dusun kita ikuti terlebih dahulu. Untuk program kerja kita berjalan dengan seiringnya waktu,”

Dengan ramainya problematika terkait KKN, baik mandiri maupun reguler, lpmrhetor mendatangi kantor LPPM untuk mengonfirmasi berbagai perihal mengenai KKN. Kami mencoba untuk meminta kesediaan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Kapus PPM) untuk wawancara pada(07/07/2022). Namun kondisinya saat itu sedang berada di luar kota.

Kemudian, pada tanggal (11/07/2022) kami kembali mendatangi kantor LPPM yang bertempat di lantai tiga Gedung Rektorat Lama. Kami berhasil menemui ketua PPM, namun ia berdalih bahwa LPPM masih sibuk.

“Untuk saat ini, kami belum bisa memberikan jawaban terbaik. Kami, sih, open-open aja.” ujar Trio Yonathan Teja Kusuma Selaku Kapus PPM.

Jika dilihat pada buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN): Integrasi-Interkoneksi, idealnya KKN Reguler menanamkan empat prinsip, yakni co-integration-interconnection, co-sinergy, intensive cooperation, dan sustanaibility. Sehingga, berdasarkan bermacam  prinsip tersebut dilakukan dalam bentuk pengabdian dengan bersama membantu pemecahan permasalahan pembangunan pada masyarakat. Agar mencapai tujuan pembagunan SDG’s (Sustainable Development Goals).

Namun, bagaimana tujuan tersebut dapat terwujud dengan mulus? Jika pada pembagian kelompok KKN saja mundur sangat jauh dari jadwal, padahal permasalahan tersebut justru akan menimbulkan kesulitan dan permasalahan baru.

Yang dapat dilakukan Puan dan Langit beserta kelompoknya hanyalah memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan KKN mereka agar dapat berjalan dengan baik.

“Kalo dari kelompok saya sendiri, sih, lebih menekankan kesolidaritasan. Ya, udah mepet semuanya harus nimbrung ga ketang ngasih ide, ngasih masukan,” kata Puan pasrah.

Puan pun berharap agar KKN di tahun selanjutnya dapat berjalan dengan stabil. Sehingga, masalah-masalah yang ada di tahun ini tidak kembali terulang.

“Kalo harapannya tahun depan semoga tidak seperti ini gitu jadi banyak keluhan dari temen-temen reguler. Perihal ini perlu diatasi,” pungkas Puan. []

Reporter : Hifzha Aulia Azka dan Aida Husna Ramadhani

Editor : Muhammad Rizki Yusrial

You may also like

Menggapai Keindahan Melalui Pernikahan yang Berkeadilan

lpmrhetor.com- “Keputusan apapun itu di dalam hidup harus