Aksi Hari Tani: Tanah Rakyat Masih Dikorupsi

doc. lpmrhetor

lpmrhetor.com – Bertepatan dengan Hari Tani Nasional 2019, berbagai aliansi yang tergabung dalam Gerakan 24 September (G24S) melakukan aksi dari Abu Bakar Ali hingga 0 km. Massa aksi menuntut pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan petani dan menolak RUU Pertanahan yang dinilai merugikan, Selasa (24/09).

“Dalam RUU Pertanahan itu jelas banyak sekali pasal karetnya, tujuannya untuk mengatasnamakan tanah negara, tetapi merampas hak-hak tanah milik petani,” tutur Hans, koordinasi lapangan G24S.

Setiap tahunnya konflik agraria terus saja mengalami eskalasi, bahkan tak jarang disertai dengan kekerasan. Setidaknya telah tercatat 252 kasus pada tahun 2015, disusul 450 kasus di tahun 2016, dan sebanyak 659 kasus konflik agraria di tahun 2017.

“Dari berbagai pulau banyak terjadi perampasan tanah, kekerassan terhadap aktivis pro agraria, petani yang didiskriminasi, dan militer yang menggunakan jabatannya untuk melakukan bisnis terhadap proses agararia itu sendiri,” ucapnya.

Disamping itu, menurut Hans, berbicara mengenai agraria tentunya harus ada penataan asset dan hak asset tanah kepada para petani dan reformasi agraria harus terjadi.

“Dalam UUPA 1960 itu mencerminkan representasi terhadap hak kepemilikan ruang hidup rakyat diberikan seluas-luasnya kepada rakyat, makanya kawan-kawan selalu mendorong terwujudnya reforma agraria,” pungkasnya. []

Reporter: Dewi Sinta N.

Editor: Isti Yuliana

 

 

You may also like

Di Antara Penguasa dan Pengusaha

Semua pihak wajib menaati perjanjian yang telah disepakati.