#GejayanMemanggil: Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!

doc. LPM Rhetor // Halida

lpmrhetor.com – Senin (30/09/2019), massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak kembali melakulan aksi damai yang bertajuk #GejayanMemanggil2. Massa yang terdiri dari berbagai elemen ini berangkat dari dua titik: UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gajah Mada. Massa aksi kemudian berkumpul di pertigaan Colombo, Yogyakarta. Setidaknya ada sembilan tuntutan yang dibawa oleh massa aksi, salah satunya adalah mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Desakan pengesahan RUU PKS ini juga telah disampaikan pada aksi #GejayanMemanggil yang pertama (23/09/2019).

Dosen sekaligus penggiat dari Lavender Study Club, Pipin Jamson, mengutarakan bahwa RUU PKS sangat penting untuk disuarakan. Pengupayaan keadilan sosial dan ruang demokrasi yang seluas-luasnya, termasuk untuk kawan-kawan perempuan dan korban kekerasan seksual menjadi salah satu concern dalam meraih keadilan, Senin (23/09/2019).

“Urgensi dari RUU PKS ini adalah sebagai pintu masuk untuk mencapai tadi, keadilan sosial untuk perempuan atau siapa saja yang mengalami kekerasan seksual,” jelasnya.

RUU PKS memang hadir karena data kekerasan terhadap perempuan jauh lebih tinggi dibanding korban laki-laki. Namun, bukan berarti RUU PKS hanya melindungi perempuan tanpa memperhatikan korban laki-laki. Sebab definisi korban dalam RUU PKS adalah “Setiap orang yang mengalami peristiwa kekerasan seksual”.

Pipin pun mengungkapkan bahwa semua orang bisa menjadi korban. RUU PKS hadir untuk melindungi semua pihak.

“Karena sekali lagi korban kekerasan seksual bukan hanya perempuan, tetapi semua bisa kena, makanya RUU PKS ini menjadi penting,” imbuhnya.

Ketika seseorang mengalami kekerasan seksual, kata Pipin, korban akan mengalami kekerasan berlapis. Lapisan pertama, masih banyak korban yang enggan mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, karena takut disalahkan. Lapisan kedua, ketika korban sudah berani untuk speak up kepada instansi atau lembaga terdekat, seperti: kampus, tempat kerja, kepolisian, atau visum di rumah sakit, korban kerap mendapat komentar yang bersifat seksis dan victim blaming pun didapatkan kembali.

“Persoalan victim blaming menjadi situasi yang sangat menggerus dan sangat merugikan bagi korban kekerasan seksual, bahkan bisa terjadi berkali-kali, tidak hanya sekali dua kali. Setiap proses yang dilalui, baik di rumah sakit atau di kepolisian pasti mengalami victim blaming,” ungkap Pipin.

Di akhir wawancara, Pipin menegaskan bahwa tujuan utama dari RUU PKS adalah memberikan keadilan sosial bagi korban, bukan memberi kebebasan yang sebebas-bebasnya pada zaman.

“Kita tidak sedang berusaha memenuhi penjara dengan orang-orang yang melakukan kekerasan seksual, yang sedang kita lakukan adalah memberikan landmark, memberikan statement pada publik bahwa kekerasan seksual bukanlah hal yang sepele, kekerasan seksual memberi dampak serius pada penyintasnya, dan hak penyintas harus dipenuhi apapun kondisinya,” pungkasnya.

Dalam orasinya, Perwakilan Jaringan Perempuan Yogyakrta (JPY) juga menyerukan urgensi dari RUU PKS ini (30/09/2019). Ia mengatakan bahwa di Indonesia hanya memiliki dua undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual: UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU NO. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam perkara penyiksaan.

Menurutnya, seseorang yang mengalami kekerasan seksual, namun ia tidak berstatus menikah dan usianya bukan lagi anak-anak, tidak mendapat payung hukum yang jelas. Payung hukum yang tersedia hanya KUHP dengan segala kerumitannya.

Salah seorang dari perwakilan Srikandi Indonesia juga menyebutkan bahwa setidaknya ada 90% kasus kekerasan seksual tidak pernah masuk pengadilan, artinya ada 90% pelaku kekerasan seksual yang masih berkeliaran. Pernyataannya tersebut didasarkan atas survei yang dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation pada 2016 lalu.

Seperti yang diungkapkan Pipin, perwakilan dari Srikandi Indonesia juga menyebutkan bahwa  korban seringkali mendapatkan pelecehan berlapis.

“Korban dilecehkan 2 kali, pertama oleh pelecehnya, kedua oleh sistem hukumnya.”

Ia melanjutkan, berbagai tekanan yang diterima oleh penyintas telah mengakibatkan banyak masalah: stress, depresi, trauma, hingga bunuh diri. Oleh karena itu, di akhir orasi, ia mendorong massa aksi untuk ikut mendesak pengesahan RUU PKS ini.[]

Reporter: Khusnul Khotimah

Editor: Isti Yuliana

You may also like

Di Antara Penguasa dan Pengusaha

Semua pihak wajib menaati perjanjian yang telah disepakati.