Tentang Persma Suara USU; Kenikmatan Itu Bernama Pembredelan

Gambar: Surya
B IROKRASI Universitas Sumatera Utara (USU) benar-benar melakukan blunder perihal cerpen yang dirilis LPM Suara USU, selain mempertontonkan kebodohan. Dalam permasalahan tersebut, rektor USU benar-benar bertindak sebagai aristokrat alih-alih sebagai seorang birokrat yang akademis.

Ada-Ada saja yang ia lakukan, pada Senin (25/03/2019) ia memecat 17 orang anggota redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara USU karena dianggap telah menyebarkan “konten pornografi” dalam cerpen berjudul Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya yang tayang di website Suara USU. Si rektor juga diduga berada dibalik suspensi website Suara USU sebelum tindakan pemecatan tersebut.

Rektor USU, Runtung Sitepu, mengatakan kalau tindakannya benar karena telah menyelamatkan moral dan agama yang katanya sesuai dengan visi-misi USU. Sebaliknya, kata si rektor, tindakan kawan-kawan Suara USU justru mereduksi nilai-nilai keagamaan dan mengancam moralitas civitas akademika kampusnya.

Nadya Karima Melati melalui tulisannya berjudul Maudy Ayunda Tak Akan Kuliah di USU benar-benar menggelitik kami, lucu, dan, ya, benar adanya. Bahwa kampus-kampus di Indonesia jauh dari kata progresif, sebaliknya justru sangat konservatif. Coba saja perhatikan tindakan Runtung, memecat awak media, yang menurutnya bukan pers (melainkan UKM belaka), menganggap sebuah karya sastra bertema lesbianisme itu sebagai cerpen porno, dan mengedepankan moral ketimbang nalar layaknya seorang akademisi dalam pengambilan kebijakan.

Homofobia akut yang diderita para birokrat kampus ini kata Nadya berasal dari sistem pendidikan kita yang tidak menggunakan ilmu pengetahuan sebagai barometer kemajuan lembaga pendidikan, melainkan menggunakan kumulatif dan setan bernama akreditasi. Tentu saja banyak akademisi yang terjebak dalam kesibukan mengejar jabatan ketimbang memperbanyak bacaan dan karya.

Kurangnya bacaan dan karya itu yang membuat “orang-orang pintar” di lingkungan kampus tidak berkembang nalarnya. Mungkin gelarnya berkembang, tapi otaknya bertahan tidak pernah maju. Lebih kacau lagi, mereka berhasil duduk di posisi-posisi strategis kekuasaan kampus dan bebas melahirkan kebijakan-kebijakan yang kembali berdasar moralitasnya sendiri daripada hasil kajian ilmiah. Jelas, mereka politisi murni, bukan akademisi.

Sebenarnya Karl Marx sudah menganalisis fenomena macam ini jauh-jauh hari. Kata Karl Marx, melalui Politisasi Birokrasi oleh HM. Ismail (2009: 15), birokrasi adalah sosok yang membawa dan memperjuangkan kepentingan kelas dominan, mesra dengan mayoritas yang berada dalam suatu negara.

Pendapat Karl Marx itu berkebalikan dengan konsep birokrasi ala Hegel, yang katanya merupakan pihak netral yang mewakili semua kalangan dan tidak terikat pada klasifikasi manapun. Itu karena menurut Hegel, birokrasi adalah pelayan yang menjembatani masyarakat dengan kekuasaan, kata Miftah Thoha dalam Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi (2014: 22). Dalam hal ini, mungkin Runtung masuk dalam birokrasi versinya Marx.

Lihat saja, dia duduk di kursi rektorat mewakili kalangan kaum konservatif dan homofobik lagi seenaknya yang jumlahnya mayoritas, dan ia mendiskriminasi kelompok tertentu (dalam hal ini LGBT+) yang posisinya minoritas dan hampir dianggap bukan manusia.

Jelas sekali dia mempertunjukkan kalau dirinya jarang baca buku dan sudah lama tidak belajar. Biasanya, banyak baca dan banyak belajar akan membuat seseorang berdamai dengan keberagaman. Kalau dia akademisi pasti begitu. Sayangnya penguasa USU masih canggung menerima perbedaan.

Keterangannya di Tirto juga tidak kalah konyol. Katanya, “Di USU ada moral, etika, dan agama. Cerpen itu tak pantas dimuat di kampus USU.” Kalau sudah ada pernyataan seperti itu, artinya nalar si rektor sudah bebal dan hanya kemungkinan kecil membuatnya bertaubat, kembali ke jalan birokrasi yang seharusnya.

Belum lagi saat ke-17 awak media Suara USU dikumpulkan di rektorat, Runtung melarang para awak media menggunakan telepon genggam di ruang rapat. Semua telepon genggam wajib dikumpulkan, bahkan menurut seorang saksi, semuanya diperiksa ulang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Runtung mengatakan ia khawatir tersebar ke publik dan mencoreng nama baik kampus. Apa dia sudah tahu kalau tindakannya itu salah? Kalau iya, mengapa masih ia lanjutkan pemecatan itu?

Ya, lagipula tindakan pemecatan dan suspensi website itu gagal menakut-nakuti nalar kritis mahasiswanya. Lha wong mahasiswa itu anak muda, kok. Mereka akan tetap berani mempertahankan idealismenya dan pasti akan tetap berdiri di baris massa dalam memperjuangkan demokratisasi kampus dan lingkungannya.

Tindakan represif apapun, entah itu penangkapan aktivis, sanksi akademis (baca: drop out), pembredelan pers kampus, atau bahkan hanya pencabutan status keanggotaan unit kegiatan mahasiswa, tidak akan sama sekali membuat surut semangat idelistis itu.

Lihat saja kawan-kawan Suara USU yang websitenya sudah disuspensi itu, mereka kini malah memiliki hosting baru dan berhasil menghidupkan ulang websitenya. Cerpen yang diharamkan oleh pak Runtung juga kini masih bisa dibaca publik. Dukungan untuk para awak redaksi Suara USU juga justru berdatangan semakin banyak. Sekarang mereka dipecat, dicabut SK-nya, tapi masih bisa bergerak bahkan berencana membuat sebuah diskusi publik yang siap menghadirkan berbagai pakar dan si rektor untuk mendiskusikan cerpen tersebut.

Selain itu, bagusnya, wacana terkait homofobia dan keberagaman kini malah menjadi pusat perhatian publik. Menjadi bahan diskusi di mana-mana, menjadi diskursus baru untuk dipelajari oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Sebaliknya, pimpinan USU malah mendapatkan kecaman di sana-sini karena tindakannya yang konyol itu.

Jadi, tindakan yang didasari oleh nalar seenak jidat itu, malah berdampak buruk pada si birokrasi itu sendiri. Itu macam peribahasa “Sudah jatuh tertimpa tangga.” Sudah tak punya dasar, malah berdampak buruk buat dirinya sendiri.

Untuk penguasa USU dan para penguasa kampus lain yang masih homofobik nan konservatif, sebagai bagian dari pers mahasiswa, kami cuma mau bilang bahwa pembredelan adalah kenikmatan hakiki bagi pers mahasiswa.

Oh ya, satu lagi, perbanyak lagi baca buku ya pak, bu. Salam.

Redaksi

You may also like

Mencari-cari Ruang Menyusui

“Breastfeeding is not a choice, it is a