Resensi Buku Melawan Dari Dalam: Pasang Surut Perjalanan Persma Malang

sumber: google.com

Judul Buku                  : Melawan Dari Dalam Pers Mahasiwa Malang Pasca Reformasi

Penulis                         : Elyvia Inayah

Penerbit                       : I:BOEKOE

Tahun Terbit              : 2018

Editor                          : Rifai Asyhari

Jumlah Halaman      : 280 hlm.

ISBN                            : 978-979-1436-50-2

Perjalanan pers mahasiswa (persma) pasca-reformasi tidaklah mudah. Meski tidak dihadapkan dengan pembredelan seperti di masa Orde Baru, persma harus menghadapi berbagai represi dan masalah internal. Jika di masa Orde Baru persma menyorot isu politik dan bersinggungan dengan pemerintah, pasca-reformasi persma dihadapkan dengan isu yang lebih dekat dengan mereka.

Malang menjadi tempat bersejarah bagi dinamika persma. Mulai dari banyaknya persma yang lahir di tahun 1980-an hingga pembentukan wadah persma bernama Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) pada 1992. Kehadiran persma di Universitas Brawijaya diyakini sebagai pionir kelahiran persma se-Jawa Timur di kurun waktu tersebut. Persma-persma itu, yakni: LPM Dianns, LPM Kavling 10, LPM Canopy, LPM Siar, LPM Civitas, LPM Inovasi, dan lembaga persma lainnya.

Kehadiran PPMI menandai kebangkitan persma pasca tumbangnya IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) dan penetapan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). NKK/BKK memaksa mahasiswa, termasuk persma kembali ke kampus. Kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan ‘back to campus’.

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak menghambat semangat persma untuk mengawal isu nasional.  Keinginan pemerintah untuk ‘back to campus’ ditolak mentah-mentah oleh persma. Hal inilah yang membuat majalah KetawangGede milik LPM Kavling 10 harus menelan pil pahit  pembredelan. Nasib tersebut mereka terima karena nekat menjamah isu pelecehan agama yang dianggap kontroversial. Hampir mirip dengan LPM Canopy yang mendapat ancaman karena pemberitaan lemak babi dalam produk makanan. Orde Baru dan segala aparatusnya memancing persma hingga getol membuat berita.

Kondisi tersebut berbeda jauh saat persma Malang pasca-reformasi. Orientasi pemberitaan persma berubah. Persma lebih konsen menyorot fenomena budaya populer yang lebih umum. LPM Dianns misalnya, menerbitkan majalah berjudul “Musik Indonesia di Ujung Jalan”,  atau LPM Perspektif yang menerbitkan majalah dengan judul “Ada Ruang dalam Pahitnya Kopi”.

Selain itu, karena berada dalam naungan kampus, persma Malang terlilit dengan masalah pendanaan. Pasalnya, satu-satunya dana persma berasal dari subsidi pihak kampus. Citra persma yang kental dengan kritik membuat hubungan persma dan birokrasi kampus kadang tidak berjalan baik. Oleh karenanya, masalah tersebut mengganggu aktivitas persma . Seperti yang dialami LPM Kavling 10 yang tidak mampu menerbitkan satu eksemplar pun majalah di tahun 2007 hingga 2010 sebab minimnya dana. (hlm, 145)

Menilik kasus lain soal pendanaan persma, LPM Inovasi UIN Malang juga tidak lepas dari ketergantungan pihak kampus. Dana organisasi mereka sempat dibekukan rektorat karena sebuah tulisan yang berisi kritik terhadap Rektor Suprayogo dalam manajemen dana asrama. Selain itu, pihak kampus juga melakukan kontrol terhadap LPM Inovasi dengan cara meminta soft file tulisan yang akan dimuat. (hlm, 154-155). Kasus tersebut menunjukkan bahwa birokrasi kampus yang tidak mengerti kaidah jurnalistik bisa dengan mudah mempersulit dana persma lantaran antikritik.

 

Persma, OMEK, dan PPMI

Jika kembali ke masa Orde Baru, bukan hanya persma yang dianggap dapat mengganggu kestabilan politik. Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Persatuan Mahasiswa Katolik Repubik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) diharuskan bergabung dalam Komite Naional Pemuda Indonesia (KNPI). Pembentukan KNPI adalah upaya Orde Baru untuk menghilangkan pengaruh OMEK di lingkungan pemerintah.

Kaitan OMEK dengan pers mahasiswa cukup erat. Keeratan tersebut dibuktikan dengan isu yang diterbitkan persma sering kali beririsan dengan gerakan mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian persma tidak pernah luput dari literatur yang menghubungkan persma dengan gerakan politik mahasiswa. (hlm, 179)

Meskipun begitu, irisan tersebut bukan tanpa kritik. Persma dan OMEK berbeda orientasi gerakan. Jika persma lebih menggaungkan dan memperjuangkan hak-hak mahasiswa, OMEK lebih berkepentingan untuk menguasai  pemerintahan mahasiswa dan jaringan kampus sebagai jalan memperluas ideologi. Tidak heran jika ada berbagai perspektif di kalangan persma Malang terkait anggota yang berlatarbelakang OMEK. Hal tersebut membuat presma menghindari bercampur baur dengan OMEK.

Pandangan itu senada dengan apa yang diungkapkan oleh Tri Budi Saiful Anwar, dari LPM Kompen. “Kita memang tidak diperbolehkan untuk berelasi dengan OMEK. Sebenarnya tidak ada peraturan tertulis kalau kita dilarang ikut OMEK. Tetapi, ketum-ketum terdahulu mewanti-wanti kita, soalnya ditakutkan merusak Kompen.” (hlm, 182).

Selain bersinggungan dengan OMEK persma pasca-reformasi dihadapkan dengan persoalan PPMI. Insiden walk-out beberapa persma saat kongres PPMI ke V di Lombok pada 2000 silam menandai pecahnya PPMI sebagai wadah pemersatu persma. Meski demikian, PPMI nasional dan PPMI di berbagai wilayah masih menjalankan fungsi berjejaring, tidak terkecuali PPMI Malang. Bahkan, saat itu di Malang muncul wadah-wadah persma baru seperti Perhimpunan Pers Mahasiswa Malang (PPMM). Khusus di Universitas Brawijaya, dibentuk Dewan Pers Kampus Universitas Brawijaya yang lebih dikenal dengan sebutan DPK-UB.

Berbeda dengan PPMI, PPMM kurang dikenal generasi masa kini. PPMM adalah wadah berbagi antar persma di Malang dengan format nonformal. Dan jika melihat dari keberadaannya, PPMM telah ada sebelum PPMI Malang lahir. Meski demikian, keduanya sering disamakan. Hal tersebut disebabkan karena pegiat dalam PPMM adalah orang-orang yang aktif dalam PPMI.

Setelah itu, meski terhimpun dalam satu wadah, sejarah mencatat bahwa pada tahun 2006-2008 sempat terjadi konflik antar-persma di Malang. Ketidakakuran persma Malang saat itu terindikasi perbedaan visi dalam organisasi dan orientasi media. (hlm, 213).

Konflik tersebut membuat hubungan antar persma di Malang merenggang. Persma di Malang semakin jarang berhimpun. PPMM yang saat ini dikenal sebagai PPMI Malang kurang dimaksimalkan dengan baik. Pasca-Refomasi dan insiden dualisme PPMI di tahun 2000 membuat generasi selanjutnya meragukan manfaat dan fungsi PPMI di saat kekuasaan negara tidak lagi terpusat.

Dari fakta tersebut, menunjukkan bahwa terjadi egoisme dan pesimisme di kalangan persma Malang. Perbedaan karakter yang seharusnya menjadi pengaya sumber pengetahuan justru dianggap sebagai faktor penghalang kekompakan antarpersma. (hlm, 223).

Usai mengurangi perhatian terhadap PPMI, permasalahan internal persma semakin kompleks. Mulai dari persma yang dinilai megesampingkan pembaca, “mengagungkan” media cetak, kaderisasi dan militansi hingga persoalan missing link antargenerasi.

Menurut Elyvia Inayah, persma Malang menerbitkan media tanpa benar-benar mengetahui keinginan pembaca. Dampaknya, mahasiswa enggan mengikuti isu-isu terbitan persma. Elyvia mengemukakan hal ini dalam bukunya setelah bertanya kepada 16 lembaga persma di Malang saat survei pembaca. (hlm, 237).

Selain itu, persma Malang hanya menjadikan media cetak sebagai tolak ukur kesusksesan mereka. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa persma Malang terlalu mengagungkan media cetak. (hlm, 240). Persma Malang dinilai tidak memanfaatkan kecanggihan internet sebagai ladang publikasi. Banyak alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. LPM Civitas misalnya, jarang memperbaharui tulisan di blog karena pengelolaan media daring yang tidak konsisten. LPM Fenomena mengaku media daring organisasinya belum dikelola dengan baik, dan LPM Mimesis yang menjadikan kesibukan pengurus sebagai alasan tidak fokus mengurusi media daring.

Masalah kaderisasi dan militansi anggota juga menjadi permasalahan internal persma Malang. Hal ini diakibatkan adanya kebijakan pemerintah di tahun 2014 untuk mempersingkat waktu kuliah. Masa kuliah yang awalnya tujuh tahun menjadi lima tahun menuntut mahasiswa lulus cepat. Hal tersebut mereduksi minat mahasiswa untuk mengikuti organisasi termasuk lembaga persma.

Selain itu, persoalan yang menjangkiti tubuh persma adalah militansi anggota. Banyak dari anggota persma menganggap bahwa persma hanya sebagai wadah untuk melakukan aktivitas selingan supaya dapat menambah pengalaman. (hlm, 246).

Persoalan terakhir yang diungkap Elyvia dalam bukunya adalah Missing Link antargenerasi persma. Keberadaan alumni dibutuhkan sebagai tempat bertukar pikiran untuk membahas kondisi yang dialami saat ini. Koneksi dengan alumni dapat menghindari generasi seterusnya dari kebutaan terhadap sejarah organisasi mereka sendiri. Persma yang hanya sibuk di lingkungan sendiri akan memiliki wacana sempit. Dan hal tersebut akan membuat mereka gagap dalam menjalankan roda organisasi di masa yang akan datang.

Dian Pratiwi, Jurnalis LPM Rhetor dan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

You may also like

Alih Fungsi Lahan Gambut Menjadi Sawah Bukanlah Solusi

Alih Fungsi Lahan Gambut Menjadi Sawah Bukanlah Solusi