PP 78/15 Tak Lagi Relevan: Buruh dan Pekerja Mengalami Penindasan

doc. lpmrhetor.com

PP 78/15 dianggap tidak sesuai dalam menentukan upah minimum buruh/pekerja. Namun, jika dilandaskan pada UU Nomor 13 tahun 2003 dimana kenaikan UMP didasarkan pada KHL, maka kenaikan upah minimum bisa naik mencapai 15 persen dari nilai sebelumnya.

lpmrhetor.com – Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Yogyakarta telah ditetapkan oleh Gubernur pada 1 November 2019 lalu. Ketetapan tersebut mengundang pro dan kontra dari berbagai macam kalangan, diantarannya dari DPD K.SPSI DIY-ATUC, DPD SPN DIY, F SPM Indonesia Regional DIY- Jawa Tengah, F SP LEM DIY, F SP NIBA DIY, F SP TSK DIY, ASPEK Indonesia-DIY, LBH SIKAP Yogyakarta, dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia, yang tergabung dalam aksi pada Kamis (31/10/19) di Titik Nol Kilometer, Malioboro, Yogyakarta.

Masa aksi menuntut agar UMP dan UMK ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL), bukan pada perhitungan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun pada pelaksanaannya UMP dan UMK tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015, tentang pengupahan yang hanya berdasarkan inflasi pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB) yang tidak seimbang.

Upah buruh/pekerja berlandaskan PP 78/15

Dilansir dari tirto.id, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DIY, Adhung Prihadi Santosa, menyatakan hasil rapat terkait besaran UMP dan UMK tahun 2020, yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah di Kantor Gubernur DIY, Rabu (30/10/19).

Berlandaskan atas PP 78/15, besarnya UMP menjadi Rp1.704,608,25. Sedangkan UMK untuk masing-masing kabupaten yakni kota Yogyakarta Rp2.004.000; Bantul Rp1.750.500; Sleman Rp1.846.00; Kulon Progo Rp1.750.00; dan Gunung Kidul Rp1.750.500.

Bekaca pada tahun 2019, ketika penetapan UMK jauh dari standar KHL. Hal tersebut menyebabkan upah buruh dan pekerja mengalami defisit pendapatan.

 

Sehingga untuk tahun 2020, jika masih mengacu pada PP 78/15 maka tidak adanya perubahan lebih dalam upah buruh/pekerja. Karenanya PP 78/2015 ini tidak relevan untuk mensejahtrakan buruh/pekerja, pasalnya di masing-masing kota di DIY rata-rata mengalami defisit ekonomi sebesar Rp. 935.933.

Ketua dalam aksi yang dilakukan di Titik Nol Kilometer, Irsyad, menyatakan hal yang senada bahwa PP 78/15 tidak mampu dijadikan sebagai acuan untuk mengentaskan kemiskinanan.

“Bila tetap mengacu pada PP 78/15, ya kaum buruh pasti akan selalu mengalami defisit, percuma punya program pengentasan kemiskinan jika upah buruhnya rendah, walaupun ada kenaikan 8,5 persen tapi  itu berlaku secara nasional, sementara Jogja kan upah buruhnya paling murah, jadi tidak akan merubah bahwa Jogja sebagai provinsi dengan upah yang paling murah, kemudian tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi mustahil bisa teratasi,” pungkasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dilansir dari antaranews.com (19/10/19) menyatakan, penetapan upah minimum harus dilandaskan pada UU ketenagakerjaan yaitu UU Nomor 13 tahun 2003 dimana kenaikan UMP didasarkan pada KHL, jika penetapan upah minimum didasarkan pada KHL maka kenaikan upah minimum bisa naik mencapai 15 persen dari nilai sebelumnya.

“Penentuan UMP harus melalui survey KHL, kalau tidak itu melanggar UU ketenagakerjaan,” ungkap Iqbal.

Keistimewaan Yogyakarta dipertanyakan

Bambang PS Brodjonegoro yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri PPN/Bapenas berbicara mengenai tingginya presentase kemiskinan di Yogyakarta, yang dikutip dari detiknews.com, (24/8/2017).

“Kemiskinan di Yogyakarta lebih tinggi dari nasional. Tahun 2016 di Jogja (kemiskinannya) padahal nasional hanya 10,7 persen, jadi Jogja ini menarik, pengangguran rendah, kemiskinan tinggi, ketimpangan tinggi,” ucap Bambang.

Ia juga mengapresiasi rendahnya pengaguran di Jogja. Namun dibalik itu semua Jogja mempunyai persoalan pelik mengenai kemiskinan.

“Jadi persoalannya apa? Banyak orang di Yogyakarta yang bekerja dengan upah minimum, atau upah rendah. Yang mengakibatkan ketimpangan lebih tinggi. Karena upahnya rendah dibanding kelompok lain, professional, pengusaha yang pendapatnya lebih tinggi,”tuturnya.

Dalam press release aksi di Titik Nol Kilometer, menyinggung tentang D.I.Yogyakarta dengan label ‘istimewa’nya. Menurut release tersebut, Jogja dengan label istimewa harus memiliki putusan yang juga istimewa, dalam rangka memberikan kesejahtraan bagi masyarakat khususnya pekerja/buruh.

Reyhan Majid selaku Koordinator Lapangan dalam aksi (31/10/19) menyatakan, bahwa dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta seharusnya mampu menggunkan UU keistimewaannya untuk membangun perekonomian agar lebih maju.

“Yogyakarta itu labelnya istimewa dia punya Dana Keistimewaan (Danais), dia punya wewenang sendiri untuk menentukan di undang-undang keistimewaan, terus di soal perburuhan tidak ikut istimewa itukan menjadi rancu padahal ketika itu terjadi pastikan Yogyakarta punya otonomi untuk membangun, apalagi dengan kota pelajar, perputaran ekonominya deras gitu di Yogyakarta, tapi kok kemudian cipratannya tidak sampai keranah buruh, itukan lucu,” cakapnya seusai aksi.[]

Reporter: M. Jiaul Haq

Editor: Siti Halida Fitriati

 

You may also like

Surat Pernyataan Keputusan Bersama Bukan Akhir dari Perjuangan

lpmrhetor.com – Selasa (30/06/2020), puluhan mahasiswa melakukan aksi