Persoalan Kompleks Disabilitas, Masihkah Kita Tutup Mata?

Senin (10/06), Rochmat, Ghina, Ummy (Relawan), dan Muadin di rumah Eyang Suwariyah // Lutfiana

lpmrhetor.com – Apa yang lebih membuat kita bersyukur selain karena diri kita yang terlahir sempurna? Lantas, bagaimana bagi mereka yang dilahirkan dengan tubuh tidak lengkap ataupun dengan kebutuhan khusus lainnya? Tentu saja ada banyak hal yang menjadikannya harus berjuang lebih banyak di banding manusia lain. Sekiranya hal itulah yang terpampang di depan mata saya ketika sampai di kediaman Eyang Suwariyah, Desa Rancamaya RT 05/02, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Baru saja saya menginjakkan kaki, tiga anak penyandang disabilitas dengan ditemani ibunya dan seorang relawan dari komunitas Lelang Brownis Sodaqoh (LBS) sedang bercengkerama, bersilaturahmi dalam suasana suci Idul Fitri.

Di sana, saya berkenalan dengan Ummy, salah satu relawan LBS yang sedang melakukan pendampingan anak berkebutuhan khusus. Ia sedang mendampingi Ghina, seorang penyandang disabilitas, belajar membaca kitab suci Al-Qur’an. Saya memutuskan untuk menunggu mereka selesai sambil mendengarkan lantunan suara yang begitu menyejukkan hati ini.

Setelah mereka selesai, saya mulai melakukan perbincangan dengan Ummy dan mendapatkan banyak pengetahuan dari sana. Selain relawan, Ummy merupakan pendiri LBS, sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial. Setiap hari Jumat, Ummy dan teman-temannya menjual kue brownis dan keuntungannya digunakan untuk santunan sosial kepada kaum duafa.

Saat ini, LBS pun sedang menjalankan program Rehabilitasi Sosial Bimbingan Keluarga (RSBK). Rehabilitasi yang dilakukan berupa pendampingan bagi penyandang disabilitas grahita. Program ini diajarkan oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) Kartini Temanggung, Jawa Tengah.

“Program ini RSBK, itu dari kami sebetulnya bekerja sama, bukan bekerja sama si, tapi kami diajari dari BBRSPDI Kartini Temanggung,” ungkap Ummy dengan nada khasnya.

Sejauh informasi yang saya dapatkan, di Desa Rancamaya setidaknya ada lima anak disabilitas intelektual yang sedang di dampingi oleh Ummy, yaitu Muadin (35), Kirno (37), Ghina (19), Umi (34), dan Rokhmat (18). Kecamatan Cilongok juga menjadi kecamatan dengan penyandang disabilitas intelektual terbanyak di kabupaten Banyumas.

“Kebetulan diambil dari Cilongok karena paling banyak, ada 40 anak,” imbuhnya.

Kenapa perlu rehabilitasi?

Mengutip dari RRI.co.id jaringan Kabupaten Banyumas, kurang lebih ada 7800 penyandang disabilitas di kabupaten yang terkenal dengan semboyan Satria ini. Begitu banyaknya penyandang disabilitas membuat Ummy ingin memberdayakan mereka. Menjadi penyandang disabilitas, bukan berarti tidak mempunyai kemampuan seperti layaknya manusia normal. Penyandang disabilitas juga berhak untuk memiliki skill dan pengetahuan serta dijamin sarana dan prasarananya.

Ummy pun mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas perlu didampingi agar bisa produktif sesuai dengan kemampuan masing-masing disabilitas.

“Mereka kan juga kemandiriannya kurang, target kami kan ya itu bisa mandiri mereka harus percaya diri. Nanti juga diajari untuk wirausaha dengan bakatnya mereka masing-masing,” jelasnya.

Dari cerita yang disampaikan oleh Ummy, BBRSPDI sebenarnya telah lama melakukan progam pendampingan di berbagai daerah. Namun, sayangnya, program tersebut baru menyapa kabupaten Banyumas dari April hingga Oktober mendatang. Realita ini tentu sangat disayangkan mengingat ada ribuan anak disabilitas yang butuh pendampingan.

Selain memiliki batas waktu, kekurangan relawan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini.

“Tapi kami masih keterbatasan relawan,” ungkap Ummy.

Tidak hanya itu, permasalahan lain pun berdatangan. Program RSBK yang digadang-gadang ternyata hanya untuk penyandang disabilitas usia produktif. Sementara penyandang disabilitas usia dini belum diperhatikan.

Hal ini seperti yang dialami oleh Habibi (6) anak disabilitas grahita. Meski ia sudah memasuki taman kanak-kanak, namun ia harus menunda pendidikan sekolah dasarnya dikarenakan harus berjuang melakukan terapi.

Padahal melalui tulisan Rima Vien Permata Hartanto dalam Jurnalnya, Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Daksa Dalam Meningkatkan Akses Pekerjaan, dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial, memperoleh habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas memilih rehabilitasi yang akan diikuti, serta mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Disamping itu, Rima juga menambahkan bahwa rehabilitasi sejak dini juga diperlukan agar tercapainya pengembangan kemandirian dalam bermasyarakat, serta sebagai sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup.

Ibu dari Habibi, Mei bahkan mengaku tidak tahu menahu dengan adanya program rehabilitasi baik dari LBS maupun pemerintah.

Kulo malah mboten ngertos mba [saya malah tidak tahu, mbak-red],” kata Mei.

Mengetahui hal tersebut, saya pun sangat menyayangkan dengan perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas yang dirasa sangat kurang. Terutama terkait sosialisasi program, dimana para orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas tidak mengetahui haknya sebagai warga negara.

Sejauh ini, Mei hanya mendapatkan susu pertumbuhan untuk Habibi. Selepasnya, belum pernah mendapatkan perhatian khusus ataupun bantuan dari pemerintah.

“Hanya pas umur tiga tahun, dapet bantuan susu pertumbuhan untuk Habibi,” imbuhnya.

Mei hanya bisa berharap agar pemerintah lebih fokus terhadap anak berkebutuhan khusus, serta adanya program yang merata.

“Nggih, berharap pemerintah lebih fokus pada ABK [Anak berkebutuhan khusus-red] dan program yang merata,” tegas Mei, ketika saya hubungi melalui pesan singkat Whatsapp, Rabu (10/07).

Penyandang disabilitas kerap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan

Obrolan kami mulai bersinggungan dengan pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialami oleh Ghina. Raut wajah Kushartati mulai berubah, nada bicaranya nampak marah bercampur sedih.

Ia mulai bercerita, ada kejadian dan pertanyaan tidak menyenangkan yang dilontarkan oleh A, salah seorang kepala sekolah di Kecamatan Cilongok. Ironisnya, seorang tenaga pendidik yang seharusnya lebih berpendidikan, justru kurang memahami bagaimana seluk beluk anak disabilitas.

Ketika itu, Kushartati sedang mengantarkan Ghina ke sekolah menaiki transportasi umum. Dengan raut muka biasa saja, A pun melontarkan pertanyaan yang tidak seharusnya dikatakan dihadapan penyandang disabilitas.

“Pertama-tama nanya, ‘kan ora idiot bu, deng di sekolahna SLB? [Kan tidak idiot bu, kok disekolahkan SLB? – red]’” kata Kushartati saat menceritakan kejadian tersebut.

Disabilitas ringan yang dialami Ghina, masih membuatnya bisa mencerna pertanyaan tersebut. Secara langsung di depan banyak orang, Ghina pun bertanya apakah dirinya idiot. Hal itu tentu menohok hati Kushartati.

Tidak hanya sekali, ketika bertemu lagi dengan A di transportasi umum yang sama, ia kembali menanyakan pertanyaan serupa. Sebagai seorang ibu yang selama ini merawat dan membesarkan Ghina, secara terus terang Kushartati mempertanyakan pengetahuan A tentang disabilitas.

“Bu maaf ya, Ibu kan kepala sekolah, tahu ngga tingakatan IQ? Apa saya pinjemin bukunya?” begitu jawaban Kushartati untuk sang kepala sekolah.

Perlakuan tidak menyenangkan lainnya juga pernah dialami saat berada di lingkungan SLB. Saat itu Ghina dan Kushartati dalam perjalanan pulang sekolah. Mereka memilih jalan alternatif, sehingga harus melewati salah satu sekolah menengah kejuruan swasta yang ada di Purwokerto.

“Anak anak kan tak biarin jalan nih. Ghina, Laras, saya biarin aja jalan, saya dari belakang agak jauh, di ledekin sama anak-anak SMK  ‘SLB SLB Seleb’,” jelasnya.

Banyaknya kejadian tidak menyenangkan turut dibenarkan oleh Ummy, menurutnya memang penyandang disabilitas rawan mengalami tindak diskriminasi.

“Kadang mereka kurang diterima, hanya karena keadaan mereka seperti itu, kadang ada juga yang menyalahgunakan, dibully, dan lain sebagainya.” tegas Ummy.

Tak hanya pelecehan secara verbal, penyandang disabilitas juga rawan mendapatkan tindakan pelecehan secara fisik. Kushartati kembali menuturkan bahwa Ghina sempat mengalami trauma yang cukup lama, akibat sentuhan fisik yang tidak diinginkan dari laki-laki saat belanja di warung sendirian.

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menghadapi penyandang disabilitas terus saja langgeng seiring tidak adanya perhatian ataupun sosialisasi dari pemangku kebijakan. Hal ini pun menjadi persoalan pelik.

Kushartati hanya bisa berharap, masyarakat mampu menerima keberadaan dan perbedaan yang dimiliki disabilitas grahita. Tentu saja, ia juga berharap adanya perhatian dari pemerintah kepada anak berkebutuhan khusus.

“Harapannya si memahami dan menerima, ya itu sulit kayaknya mbak, kalaupun menerima biasanya dibully, pemerintah juga harusnya minimal ya ada lah,” imbuhnya.

Pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas

Tingginya angka putus sekolah juga dialami oleh penyandang disabilitas intelektual. Hal ini dipengaruhi oleh sulitnya menemukan sekolah inklusi. Menurut data SUPAS (Survai Penduduk Antar Sensus) tahun 2015, populasi penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sebanyak 8,56 persen atau 22.855.200 orang.

Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menyebutkan bahwa setidaknya baru ada 18 persen dari 1,6 juta anak-anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Bahkan masih ada 62 kabupaten atau kota yang belum mempunyai SLB.

Jikapun kabupaten/kota sudah memiliki SLB, akses yang ditempuh dari desa ke kota cukup sulit dan kemiskinan pun menjadi halangan. Sehingga dari sekian anak disabilitas intelektual di desa saya, hanya hitungan jari yang pernah melakukan tes IQ dan bersekolah.

Ghina merupakan satu diantara sekian orang yang beruntung. Ia sempat menjalani tes IQ dan menempuh pendidikan di SLB C Yakut, Tanjung.

Ghina mengenyam pendidikan setara TK hingga lulus SMA tahun 2018 silam. Ia berharap bisa meneruskan ke Perguruan Tinggi, namun tidak adanya biaya kuliah menjadi alasan utama mengapa ia mengurungkan niatnya.

Suwariyah, Ibu dari Muadin penyandang disabilitas intelektual juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan, bahkan Muadin tidak pernah mengenyam pendidikan khusus atau SLB dengan alasan keuangan.

“Ngga mampu, nggak ada yang menafkahi, karena jarak yang jauh juga, harus ke daerah purwokerto,” tutur Suwariyah.

Meskipun sudah ada transportasi umum yang memadai, namun biaya untuk mengantarkan anak ke sekolah juga menjadi persoalan utama. Bahkan Ghina yang seharusnya bersekolah dari hari senin sampai jumat pun terpaksa hanya berangkat pada hari-hari tertentu saja.

Kushartati yang seorang singel parent pun selama bertahun-tahun harus menempuh jarak kurang lebih 15 km untuk memperjuangkan pendidikan bagi anaknya.

“Transport ya pulang pergi pakai angkot, kan saya nggak punya motor, makanya nggak tiap hari, harusnya kan hari senin sampai jumat,” ungkap Kushartati.

Sulitnya mengakses sekolah inklusi, menjadi alasan utama mengapa penyandang disabilitas menyenyam pendidikan di sekolah umum yang dekat dengan tempat tinggal mereka.

Namun, hal itu tentu tidak mengoptimalkan kemampuan anak disabilitas grahita, diperlukan layanan pendidikan yang tidak diskriminatif dan adanya guru khusus agar bisa disesuaikan dengan kemampuan dan  kebutuhan mereka.

“Pernah di SD daerah sini, tapi katanya pusing pelajarannya “pepek” [sumpek-red] banget, temen-temennya juga kayak yang nggak nerima gitu,” aku Kushartati.

Kendati pemerintah sudah menganjurkan agar sekolah umum bisa menjadi sekolah inklusi, nyatanya persoalan juga tak selesai sampai di situ.

Ada atau tidaknya tenaga pendidik yang siap dan memiliki kemampuan untuk memenuhi hak pendidikan bagi pelajar penyandang disabilitas juga harus menjadi perhatian pemerintah, seperti yang diharapkan Mei.

“Di kelas inklusi pun harus ada guru khusus, sehingga lebih sabar dalam menghadapi dan memberi pelajaran kepada ABK,” harap Mei.

Kushartati mengakhiri wawancara dengan harapan adanya peran guru yang bisa menunjang perkembangan anak disabilitas. Selain itu, guru juga diharapkan dapat memperkenalkan dunia sosial kepada mereka, sehingga penyandang disabilitas mampu menjalankan perannya di masyarakat.[]

Reporter: Lutfiana Rizqi Sabtiningrum

Editor: Isti Yuliana

You may also like

Perempuan dalam Kekangan Budaya Patriarki

K enapa perempuan yang mengeksistensikan dirinya di media