IWD, KPP Yogyakarta Gelar Aksi Damai

(Dok : Aksi KPP Yogyakarta memperingati IWD/Faris)


Massa aksi Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta menggelar aksi solidaritas pada Selasa, 8/2. Aksi yang sekaligus memperingati International Woman Day’s ini, digelar di perempatan nol Kilometer.
Massa aksi yang tergabung dari banyak organ pergerakan dan individu organisasi ini dalam aksinya, menyikapi berbagai permasalahan yang di alami oleh para kaum buruh terkhusus buruh perempuan.  Berbagai tuntutan, disertai pernyataan dilontarkan dalam aksi ini. “perempuan-perempuan sekarang secara tidak sadar telah lama terbelenggu oleh rezim kapitalis, ini yang seharusnya kita bangun kesadaran diantara mereka “ tutur Riska, salah satu massa aksi.
Dia juga menambahkan bahwa aksi ini juga tidak hanya menyuarakan hak-hak perempuan, melainkan untuk melakukan penyadaran kepada kaum buruh yang haknya tertindas dalam struktur kapitalisme. Selain itu, Dalam aksi ini Fullah selaku Koordinator Umum (Kordum), ditengah-tengah massa aksi melakukan pernyataan secara umum terkait 30 tuntutan yang disampaikan siang itu. Adapun tuntutan yang disampaikan adalah : 
11. Turunkan harga kebutuhan pokok
22. Kesetaraan hak dan perlakuan adil di tempat kerja dan ruang publik
33. Naikkan upah 100 % dan upah yang setara untuk kerja yang setara
44. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan RUU perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI)
55. Bebaskan Rita Krisdianti dan semua BMI dari ancaman hukuman mati
66. Cuti menstruasi, cuti melahirkan, dan merawat anak, juga cuti bagi pedampngan melahirkan tanpa syarat
77. Jaminan hak dan kesejahteraan bagi perempuan yang mengambil cuti menstruasi dan melahirkan
88. Cuti hamil minimal 9 bulan dengan tetap di upah
99. Terapkan 8 jam kerja perhari atau lima hari kerja bagi PRT dan BMI 
10. Hapus semua biaya penempatan BMI diluar negeri dan berikan jaminan sosial bagi BMI dan keluarganya secara gratis
11.  Perluas layanan umum pada kerja-kerja domestik seperti penyedian dpur umum, tempat cuci umum, perawatan lansia dan anak
12.  Penyediaan ruman aman dan perlindungan unuk perempuan, anak, lansia dan kaum minoritas lainnya
13.  Pendidikan gratis, ilmiah, terakses, dan demokratis
14.  Sahkan pendidikan kurikulum kesehatan reproduksi dan seksualitas sejak dini
15.  Akses dan layanan kesehatan gratis, mudah, dan tidak diskriminatif terutama atas hak kesehatan reproduksi dan seksual
16.  Hak untuk perempuan mengontrol tubuhnya sendiri, cabut semua hukum anti aborsi, sediakan fasilitas aborsi aman dan informas yang mendukung tanpa memandang usia, pad setiap tempat yang mereka pilih, serta biaya harus GRATIS
17.  Pemerintah menyediakan akses dan informasi kontrasepsi yang ramah, gratis bagi semuanya yakni orang muda, pasutri dan lainnya
18.  Sediakan pusat keluarga berencana dan pendidikan seksualitas gratis di sekolah, pemukiman, rumah sakit, dan tempat kerja
19.  Menolak semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, Queer) anak, dan disabilitas, hapus Perda-perda yang mendiskriminasikan perempuan dan undang-undang anti demokrasi, serta serta kriminalisasi aborsi, prostitusi, LGBTIQ, dan gelandangan pengemis
20.  Perempuan bukan ojek eksploitasi media dan seni
21.  Perlindunngan perempuan dan anak di wilayah konflik
22.  Adanya mekanisme dan aturan dalam tiap lembaga bedasarkan penghormatan atas hak perempuan
23.  Jaminan kebebasan beragama, berideologi, berkeyakina, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
24.  Pengakuan dan perlindungan terhadap keragaman orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi (SOGIE) warga negara
25.   Pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual ada malapetaka 1965 di ACEH, Timor leste, Papua dan, kerusuhan Mei, 1998
26.  Naikkan pajak pengusaha
27.  Bangun industri Nasional yang kuat
28.  Laksanakan Reforma Agraria sepenuhnya
29.  Hukum dan sitta harta koruptor
30.  Membangun persatuan dengan gerakan rakyat tertindas lainnya


“ayo perempuan berorganisasi dan bangun persatuan rakyat, rebut demokrasi, hancurkan kapitalisme dan patriarki” Teriak Fullah diakhir pernyataan.
Aksi yang digelar secara damai ini, di awali dengan long march dari parkiran Abu Bakar Ali, berlanjut ke depan gedung DPRD DIY, kantor Gubernur DIY, pasar Beringharjo, dan berakhir di perempatan nol kilometer Malioboro, Yogyakarta. (Ikhlas Alfarisi)

You may also like

Menuntut UGM Tuntaskan Kasus Kekerasan Seksual

UGM dituntut menangani kasus Agni secara serius dan