Gerakan Mahasiswa, Piye Kabare?

Demonstrasi 98 yang di lakukan oleh mahasiswa menjadi catatan kelam sejarah kepemimpinan Indonesia. Tragedi tersebut sebagai akibat, kepemimpinan Orde Baru (Orba) yang otoriterian. Indonesia sebagai Negara demokrasi yang menghalalkan kebebasan berekspresi, dimanfaatkan betul oleh gerakan mahasiswa kala itu. Pemerintah dianggap sudah tidak berpihak lagi kepada masyarakat. Sebagian besar  kursi di parlemen di kooptasi militer, sehingga kebijakan yang di ambil, sara akan kepentingan satu kalangan (Militer).  
            Pada massanya, gerakan mahasiswa yang turun jalan secara bersama-sama waktu itu juga tidak berjalan mulus. Gerakan mahasiswa menuntut turunya presiden Soeharto juga mendapat perlawanan dari militer. Akibatnya, banyak mahasiswa yang menjadi korban kebringasan Orba. Tak habis akal, mahasiswa sebagai kaum intelek yang melihat situasi nasional makin memprihatinkan secara serentak menggelar aksi menuntut turunya Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia.
                        Zaman terus berlanjut, presiden juga berganti dengan model kepemimpinanya. Runtuhnya orde baru secara simbolis yang di tandai  dengan turunya Soeharto ternyata tidak berbeda jauh dengan hari ini. Sebagai Negara demokrasi yang membebaskan warga Negaranya berpendapat, ternyata tak ada kebebasan dan jaminan keamanan dari Negara. Upaya pengkerdilan substansi Negara demokrasi massive dilakukan oleh apparatus Negara sendiri.
Pertama, penulis mengamati masih banyak kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh apparatus Negara. Terakhir, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Puluhan warga Papua meregang nyawa tertembus timah panas aparat Negara. Alasanya, masyarakat papua yang di tembaki merupakan pemberontak yang ingin merdeka, sehingga anggapan terhadap masyarakat sudah menjadi bagian dari stigma. Akibatnya, masyarakat Papua dianggap sebagai binatang buruan oleh watak-watak warisan Orba.
            Yang kedua, bukti konkrit Indonesia belum seutuhnya sebagai Negara Demokrasi juga masih di batasinya warganya untuk berpendapat. Pengekangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa sebagai kaum akademisi masih terjadi. Pelarangan-pelarangan seperti berdiskusi dan nonton film masih gencar dilakukan. Penulis teringat, salah satu kasus waktu itu ketika terjadi pelarangan pemutaran film “Senyap” oleh mahasiswa di kampus-kampus.
Padahal bagi mahasiswa, diskusi dan nonton film merupakan bagian dari kegiatan akademis. Harusnya ada jaminan bahkan fasilitas dari Negara untuk menunjang kegiatan akademis. Nyatanya, kegiatan tersebut malah di larang bahkan di bubarkan oleh aparat Negara. Alasan tak masuk akal yang paling tidak dapat di terima bagi penulis ialah, menonton film seperti senyap bisa melunturkan Nasionalisme.
Yang ketiga, tingkat represivitas terhadap aktifis masih tinggi dilakukan oleh apparatus Negara. Mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasi tak luput dari kekerasan. Pemukulan bahkan pengkroyokan terhadap aktifis saat melakukan aksi masih gemar di lakukan oleh aparat.  Tindakan represif terakhir di ketahui saat aparat membubarkan aksi memperingati hari kebangkitan Nasional seperti di tanggerang, Jakarta dan makasar. Aktifis yang melakukan aksi menjadi bulan-bulanan beberapa polisi waktu itu. 
Memaang sulit untuk mengurai satu persatu persoalan tersebut apalagi mengatasi. Gerakan mahasiswa sudah saatnya bangun. Saatnya kaum intelek sebagai pelopor terdepan penegakan demokrasi. Sadarlah, Era reformasi paska runtuhnya Orba yang di impikan oleh gerakan mahasiswa itu hanyalah impian. Nyatanya, hari ini Negara demokrasi yang di impikan belum final. Nyatanya, Negara Indonesia baru proses menuju Demokrasi. Jika menggunakan paradigma kritis ternyata tindakan pelanggaran HAM dan Represifitas bukanlah sepenuhnya kesalahan aparat Negara. Ada sistem yang mengatur sehingga membuat aparatus negara juga tunduk kepada sistem..
Sadar dan mulailah bersikap serta turut berperan menghadappi persoalan sosial. Mulailah menjadi pelopor menghilangkan stigma terhadap masyarakat Papua. Pelanggaran HAM yang ada di Papua merupakan masalah bersama bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya masalah masyarakat sipil Papua. Persoalan represiv dan pelarangan berpendapt harusnya juga tidak menghalangi gerakan mahasiswa mengembangkan wacana dan keilmuan. Memiliki rasa berani melawan karena benar, wajib di  tanamkan dalan diri masing-masing Mahasiswa.

Mental sangat di perlukan guna menyusun kerangka gerakan untuk menghasilkan kondisi lebih baik dari pada hanya bisa menjadi penonton permasalahan sosial. Bukan berarti, mahasiswa bermental harus melawan dengan otot saat melakukan aksi sebagai kelompok pendesak. Analoginya, mahasiswa yang memegang pena tidak mungkin melawan aparat yang dalam keseharianya memegang senapan. Mahasiswa menjadikan buku sebagai konsumsi keseharian sementara aparat olah fisik sebagai konsumsinya.  Di akhir tulisan ini penulis menarik benang merah bahwa, di era reformasi harusnya mahasiswa menjadi inisiator melawan kesewenang-wenangan sistem pemerintahan.[eko]

You may also like

Santri dan Perjuangan Menolak Mahalnya Biaya Pendidikan

Oleh : Ahmad Hedar Berperang menolak dan melawan