lpmrhetor.com, UIN-Suka – Menjelang Ujian Tengah Semester (UTS), mahasiswa berbondong-bondong menemui Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Tujuan utama mereka adalah untuk meminta tanda tangan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian. Begitu pula yang terjadi pada mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Siang itu, salah satu kawan Rhetor menemui seorang dosen yang pernah menjabat sebagai kepala jurusan prodi KPI, Khoiro Ummatin. Alasannya terkait keresahan yang diiungkapkan salah satu mahasiswa peserta UTS ganjil tahun 2016-2017, yang sempat dikeluarkan dari ruang dan tidak bisa mengikuti ujian.

“Sebenarnya aku sudah tahu kalau DPA-ku ke luar kota, tapi itu pun sempat  dimintai tanda tangan. Sayangnya terjadi miss komunikasi, sehingga KRS-ku belum tertanda tangani. Saat UTS hari pertama aku ketahuan memanipulasi tanda tangan DPA di KRS sehingga dikeluarkan dari kelas oleh pengawas waktu itu.” ungkap Majid, mahasiswa jurusan Pengembangan Masayarakat Islam.

Ketika di temui oleh kawan Rhetor, bu Atin—nama sapaannya—memaparkan bahwa sebenarnya dia sudah tahu kejadian semacam itu bakal terjadi. Tapi dia ingin tahu sampai sejauh mana sehingga banyak mahasiswa dari semester atas sampai bawah yang sering memenipulasi tanda tangan DPA. Bahkan, lanjutnya dalam intonasi yang sama, banyak yang tidak diketahui oleh DPA-nya sendiri.

Suatu civitas akademik, terutama dalam Universitas pasti memiliki elemen-elemen yang tidak bisa dipisahkan. Terutama peran dan fungsi dosen pembimbing akademik. Peran dan fungsi DPA secara umum yaitu untuk membimbing mahasiswa bimbingannya dalam proses belajar mengajar baik di bidang akademik maupun non akademik. Tapi yang di alami oleh sebagian mahasiswa malah sebaliknya.

“Kalau DPA memang benar-benar membimbing mahasiswanya, pasti akan terkontrol semuanya, termasuk tanda tangan. Karena DPA mempunyai catatan tatap muka, nah ini enggak ada. Kesimpulan yang kuambil, fungsi DPA untuk saat ini belum maksimal, dan yang menjadi pertanyaan yaitu: ‘Apakah peran DPA hanya menjadi formalitas belaka?” lanjut Majid ketika ditanyai salah seorang kawan Rhetor pada selasa (1/10).

Di sisi lain, pernyataan mengenai fungsi dan peran seorang DPA dipaparkan secara jelas oleh Khoiro Ummatin. Dirinya mengatakan bahwa mestinya, seorang DPA mengawal mahasiswa untuk mampu berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Di sini tidak disinggung sama sekali perihal KRS maupun tanda tangan.

“Membimbing dan mengarahkan mahasiswa untuk efektif dalam berkuliah, lulus maksimal 4 tahun dengan IPK mnimal 3, menjadi peran penting seorang DPA.” tutur perempuan berbaju batik warna cokelat, kala dijumpai kawan Rhetor (1/10).

Tapi, lanjutnya dengan suara serak dikarenakan kesehatan yang kurang fit, hanya untuk menanda tangani KRS sebagai administrasi ujian pun banyak yang dipersulit. Alasannya karena susah dihubungi, ditemui dan sebagainya. Itulah, perihal kronologi kejadian pada mahasiswa yang sempat tidak bisa mengikuti ujian sebab memanipulasi tanda tangan pada KRS.

“Kalau menemukan kasus semacam itu, di atas DPA ada Ketua Jurusan (Kajur). Saya tidak membenarkan tindak kriminalitas manipulasi tanda tangan. Seharusnya mahasiswa konsultasi ke Kajur mereka masing-masing untuk menanggapi kesulitan yang dialami ketika DPA sedang tidak bisa dihubungi atau berada di luar kota, semisalnya.” sambung beliau.

Dirinya juga mengatakan kejadian ini termasuk keteledoran mahasiswa karena tidak jauh-jauh hari mempersiapkan tanda tangan KRS-nya. Begitu pula dengan DPA yang semestinya berperan sebagai orang tua di kampus, ternyata belum mampu berfungsi sebagai pengayom. Tidak hanya pada aspek kognitif tapi juga sosial, afektif, psikologis maupun membantu membangun spiritual mahasiswanya. Namun sekali lagi, pada faktanya tidak semua Dosen menerapkan dan mengiplementasikan fungsi dan perannya sebagai DPA.

Dalam hal ini, DPA sebetulnya mempunyai akses atau link untuk membuka Sistem Informasi Akademik (SIA) mahasiswa bimbingannya. Fungsinya guna mengawal proses maupun hasil akademik mahasiswanya melalui online. Apabila setiap DPA benar-benar memanfaatkan akses yang ada, kemungkinan adanya kasus seperti tanda tanga palsu tersebut tidak akan terjadi.

Harapan untuk ke depan, DPA memiliki kesadaran bahwa mahasiswa butuh bimbingannya. Ketika ditanyai Rhetor. Ibu Khoiro Ummatin sendiri memililiki harapan yang besar terhadap DPA maupun mahasiswanya agar dapat saling berkolaborasi dan berproses secara maksimal dalam tatanan pendidikan yang ada di kampus.

Beliau sempat bertutur, seharusnya tingkatan universitas—terutama UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah dan Komunikasi—memiliki forum khusus untuk mengumpulkan seluruh Dosen Pembimbing Akademik. Guna pengumpulan DPA itu adalah sebagai wadah evaluasi untuk kebaikan mahasiswa ke depannya dan diterapkan beberapa bulan sekali.[]

Reporter: S. A. Rizkia

Editor: Ika Nur K.

You may also like

Sulitnya Warga Tamansari Bertahan di Rumahnya Sendiri

Program Rumah Deret membawa beragam petaka. Warga RW