lpmrhetor.com- PKL Malioboro melakukan aksi dengan berjualan di luar Teras Malioboro 2, Jumat (12/7/2024). Langkah ini sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah DIY yang tidak kunjung mewujudkan komitmen politiknya.
Menurut Upik Supriyadi, salah satu anggota PKL Malioboro, gagalnya evolusi relokasi yang seharusnya dilaksanakan dua tahun lalu menjadi penyebab anjloknya pendapatan. “Dari segi infrastruktur tidak memadai, tidak layak. Kemudian omzet anjlok. Kita baru beradaptasi. Baru dua tahun diminta pindah lagi,” keluhnya.
Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya sosialisasi terkait kejelasan tempat relokasi dari pemerintah daerah kepada PKL Malioboro.
Pihak DPRD DIY sebelumnya berkomitmen, dalam kurun waktu seminggu akan ada penundaan relokasi PKL Malioboro. Selain itu, akan ada dialog partisipasi antara pedagang dengan pihak pemerintah daerah.
“Tapi hingga satu minggu kita sampaikan di ruang audiensi pada hari Jumat, itu tidak ada respon signifikan dari DPRD DIY maupun pemerintah DIY. Nasib teman-teman pedagang. Ini adalah suatu bentuk ekspresi dari teman pedagang yang diabaikan haknya sebagai warga negara. Khususnya dalam konteks mereka sebagai korban dari adanya kebijakan penataan kawasan Malioboro ini,” tutur Raka Ramadhan dari Divisi Advokasi LBH Yogyakarta.
Komitmen politik dari hasil audiensi Jumat (5/7/2024), baik penundaan relokasi maupun dialog terbuka, tidak ada kejelasan.
PKL Malioboro berharap dengan adanya komitmen politik yang dijanjikan di ruang audiensi dapat terjalin komunikasi dua arah. Sangat disayangkan. Hingga waktu yang dinantikan, pihak dinas terkait tidak kunjung memberi kabar. Tidak ada dialog terbuka antara para pedagang dan pihak pemerintah.
Oleh karenanya, para pedagang memutuskan untuk melakukan aksi dengan berjualan di luar Teras Malioboro 2.
“Aksi ini dilakukan setiap hari sampai nanti ada pemerintah untuk turun, atau dinas terkait turun membuka ruang dialog. Kalau tidak ada tindak lanjut berarti kami diperbolehkan berjualan kembali di Terasa Malioboro,” ucap Upik.
PKL Malioboro menuntut kesejahteraan dan pelibatan. Namun, pada kenyataannya pemerintah tidak mau tahu.[]
Reporter: Abdul Kadir
Editor: Ruhana Maysarotul Muwafaqoh
