PKL Malioboro Lakukan Audiensi dengan DPRD DIY, Desak Penundaan Relokasi

79
Foto: Minhatul Mabruroh

lpmrhetor.com- PKL Malioboro melakukan aksi dan audiensi dengan tujuan untuk menunda relokasi dan DED (Detail Engineering Design). Para PKL Malioboro yang tergabung dalam paguyuban Tri Dharma menilai bahwa perancangan DED tidak melibatkan mereka dan tidak transaparan dalam proses perencanaan relokasi. Audiensi dilakukan di Gedung DPRD DIY, Jumat (05/07/2024).

“Kami mendesak para pemerintah kota untuk menunda relokasi, menunda DED, dan membuka ruang dialog dengan para pedagang” tegas Raka Ramadhan, perwakilan dari LBH Yogayakrta.

Setelah menunggu selama 50 hari, PKL Malioboro yang berdagang di Teras Malioboro 2 telah mengirimkan permohonan audiensi sebanyak tiga kali sejak 13 mei 2024, akhirnya baru dibalas pada 3 Juli 2024. Hal ini menandakan bahwa adanya ketidakseriusan DPRD DIY dalam menangani persoalan tersebut dan cenderung mendiamkan persoalan yang sedang dihadapi oleh rakyatnya. Dalam agenda audiensi itu turut mengundang dari Dinas Kebudayaan DIY, Dinas PU DIY, Paniradya Keistimewaan.

“Saya sendiri 14 hari tidak laku. Kalau njenengan-njenengan pegawai dapat gaji, kita pedagang 14 hari tidak laku. Dimana tanggung jawab pemerintah. Turun, rasakan, njenengan semua punya hati Nurani. Kebijakan apapun akan kami terima selama itu bisa meningkatkan ekonomi kita. Tapi kalau kebijakan itu membuat kita sengsara, apa kita salah bersuara disini?” terang Upik Supriyadi selaku salah satu anggota Tri Dharma.

Terdapat 1041 pedagang yang berada di teras Malioboro 2 yang mengalami krisis ekonomi akibat relokasi yang diadakan oleh pemerintah. Dari semua pedagang tersebut banyak yang omzetnya anjlok.

Dalam audiensi ini, PKL Malioboro Tri Dharma mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ekwanto, karena dinilai memecah belah para pedagang bukan menyatukan pedagang.

Pemerintah dinas kota yang diundang tidak ada yang hadir sehingga pengambilan keputusan untuk menunda relokasi dan DED masih belum dipastikan akan dijalankan.

Para PKL Malioboro mengharapkan adanya jaminan yang lebih baik dan pemerintah harus memberikan gambaran yang jelas kepada para  PKL Malioboro yang sudah terdaftar agar terakomodasi  dan dapat menggiring wisatawan ke Teras Malioboro II.

Adriana Wulandari, selaku ketua komisi B DPRD DIY, memberikan arahan kepada para pemerintah provinsi yang hadir untuk melakukan komunikasi secepatnya dengan pemerintahan kota, “Ini adalah forum yang luar biasa kami memberikan tugas kepada pak Wisnu dan kawan-kawan untuk segera berkomunikasi dengan pemerintahan kota. Terus nanti monggo segera komunikasi dengan temen-temen kota Yogyakarta. Yang penting itu komitmen komunikasi saja” pungkas Adriana.[]

Reporter: Minhatul Mabruroh

Editor: Hifzha Aulia Azka

You may also like

Berjualan di Teras Malioboro 2; Bentuk Kekecewaan PKL Malioboro Atas Ketidakjelasan Komitmen Politik DPRD DIY

lpmrhetor.com- PKL Malioboro melakukan aksi dengan berjualan di