lpmrhetor.com – Ekonomi sulit menjadi salah satu isu yang dipaparkan dalam refleksi advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta 2025 di Kalya Hotel Yogyakarta pada Rabu (28/5/2025). Amalinda Savirani, dosen FISIPOL UGM, menyebut sulitnya ekonomi erat kaitannya dengan HAM. Seperti apa yang terjadi pada pedagang kaki lima (PKL) Malioboro, parkiran Abu Bakar Ali, dan hak pendidikan pelajar atau mahasiswa asal Jogja.
Amalinda menjelaskan bahwa ekonomi dan HAM itu berpola. Jika ekonomi suatu negara naik, maka HAM akan menurun (berlaku sebaliknya). Inilah yang terjadi pada rezim Orde Baru.
“Ada pola yang biasanya ekonominya jelek, HAM-nya tinggi, karena warganya protes terus, warganya lapar, warganya tidak mendapat pekerjaan dan seterusnya. Tapi, kita lihat yang sekarang ini, rezim sekarang ini. Belum kelihatan mungkin ya, karena baru enam bulan. Ini masalahnya kok kaya belum. Belom konsolidasi, belum savage yang kemudian menghasilkan reaksi balik terhadap rezim,” ujarnya.
Yusril, Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Yogyakarta, menyinggung tentang sumbu filosofis yang berdampak kepada hak PKL Malioboro dan penggusuran parkiran Abu Bakar Ali. Menurutnya, jika implementasinya tidak memperhatikan hak bagi warganya, program pemerintah tersebut tidak ideal. Apapun dalih yang digunakan, baik sebagai perbaikan tata ruang, pelestarian kebudayaan, atau pengaplikasian cagar budaya.
“Jadi, pembangunan perbaikan tata ruang itu harus tetap memperhatikan nasib, memperhatikan hak-hak rakyat yang terdampak dan pemerintah daerah harus selalu mengingat bahwa mereka punya tanggung jawab untuk menjamin kehidupan bagi seluruh masyarakatnya,” tegas Yusril.
Baik Non Governmental Organization (NGO), LBH, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat terdampak harus mengambil perannya masing-masing, sehingga dapat berkolaborasi untuk melawan setiap upaya perampasan ruang hidup.
Setiap elemen gerakan perlu menurunkan ego sektoral, sentimen, dan macamnya untuk membangun kekuatannya yang lebih besar. “Karena yang seringkali menjadi tantangan dalam pembangunan persatuan itu adalah sentimen-sentimen atau ego yang tinggi sesama atau antar lembaga,” ucap Yusril.
Di sisi lain, hak pendidikan turut terancam. Julian Duwi Prasetia, Direktur LBH Yogyakarta, menyebut pendidikan di wilayah DIY sulit untuk dapat diakses warganya sendiri. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi di Yogyakarta. UMR hanya sebesar Rp 2.655.041,81, sedangkan biaya di SMA dan perguruan tinggi mahal.
Ia juga mempertanyakan perihal persentase mahasiswa asal Jogja yang menempuh perkuliahan di kampus negeri maupun swasta dengan beban UKT tinggi. Padahal pendidikan adalah hak dasar warga Indonesia.
Pada kepemimpinan Prabowo-Gibran, struktur politik Indonesia didominasi oligarki yang mengabaikan kepentingan marginal. Investor luar juga memiliki dampak negatif, baik itu bagi kesenjangan maupun kebijakan ekonomi di Indonesia.
“Kita bisa lihat ada banyak kebijakan-kebijakan yang nggak jelas itu apa. Kaya tadi tiba-tiba investasi. China jelas yang menjadi andalan sekarang dari semua konflik-konflik sumber daya alam, di berbagai tempat sektor-sektor itu kebanyakan investasi China,” pungkas Amalinda.[]
Reporter : Qobilal Fikri Nasution
Editor : Ruhana Maysarotul Muwafaqoh