Alih Fungsi Lahan Gambut Menjadi Sawah Bukanlah Solusi

Tribus.id

Alih Fungsi Lahan Gambut Menjadi Sawah Bukanlah Solusi

Organisasi pangan dunia (FAO) telah memperingatkan, bahwa negara-negara di dunia akan berpotensi mengalami krisis pangan, sebagai dampak dari pandemi corona. Kebijakan lockdown di beberapa negara membuat rantai distribusi pangan menjadi terganggu. Negara-negara pengimpor beras  seperti Indonesia, berusaha menjaga lumbung padinya agar tidak defisit.

Baru-baru ini, dengan dalih mengantisipasi krisis pangan tersebut, pemerintah berencana mengonversi lahan gambut menjadi sawah. Dari yang saya baca di CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menjelaskan, dari 900 ribu hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah, sekitar 300 ribu hektar sudah siap untuk dijadikan sawah.

Jika diingat-ingat, keputusan serupa sebenarnya pernah dibuat pemerintah pada masa Orba, dan menimbulkan malapetaka. Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar di Kalimantam Tengah, yang digagas presiden Soeharto kala itu, justru menimbulkan kerugian dan kerusakan yang parah pada lahan gambut.

Oleh karena itu, keputusan alih fungsi lahan gambut menjadi sawah dikhawatirkan hanya akan mengulang kesalahan di masa lalu. Bukannya saya baper, tapi sampai sekarang, lahan bekas PLG sejuta hektar yang rusak sering terbakar dan merugikan masyarakat sekitar.

Bahkan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) mengatakan, peta satelit kebakaran hutan menunjukkan area eks PLG sejuta hektar, masih menjadi penyumbang titik panas. Sepanjang 2019 lalu, ada 36.952 titik panas berada di Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Lahan gambut yang subur pun terus-menerus berkurang.

Padahal, lahan gambut memegang peranan penting bagi keseimbangan ekosistem. Seperti yang saya baca dalam Cifor.org, gambut memiliki pengaruh terhadap perubahan iklim, karena merupakan rumah bagi lebih dari 30% cadangan karbon dunia yang tersimpan di tanah. Selain itu, lahan gambut yang subur juga dapat mencegah kekeringan, banjir, menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar serta menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya.

Lahan gambut memang sering digadang-gadang mampu menjadi alternatif sumber pangan baru yang menjanjikan. Namun, hingga saat ini para peneliti belum mencapai kata mufakat terkait standar yang benar-benar aman dan efektif untuk mengalihfungsikan lahan gambut. Proses penelitian masih terus dilakukan.

Artinya, keputusan mengalihfungsikan lahan gambut untuk mengatasi krisis pangan dalam waktu dekat, memang sangat tidak tepat dan berpotensi gagal. Lha iya, kan belum ada strategi yang pasti, agar mendapat hasil pertanian maksimal tanpa efek samping. Kalau mau dibuat pun, seharusnya membutuhkan waktu yang lama untuk menyusunnya, dan tentu dengan banyak sekali pertimbangan.

Terlebih lagi, pemerintah berencana menggunakan lahan gambut yang ada di Palung Pisau, Kalimantan Tengah. Perlu diketahui, lahan gambut di Palung Pisau adalah salah satu lahan bekas PLG sejuta hektar yang gagal. Seperti yang diungkapkan oleh Mongabay.com, kabupaten Palung Pisau menjadi kabupaten yang paling parah terbakar di Kallteng pada tahun 2015. Hal ini karena kanal yang dibuat membelah gambut ketika PLG sejuta hektar, memicu kerusakan. Lahan gambut menjadi kering dan sering terbakar. Dengan menggunakannya kembali, sama saja kita hendak mendzolimi lahan tersebut untuk yang kedua kalinya.

Selain itu, hasil pertanian dari beberapa lahan gambut yang berhasil ditanami pun masih jauh dari  hasil pertanian di lahan mineral. Contohnya seperti yang terjadi di desa Perigi Talangnangka , Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Hasil pemantauan Mongabay Indonesia mengungkapkan, dari ratusan hektar lahan gambut ynag dijadikan sawah, hanya sebagian yang bisa ditanami padi. Sementara itu, sebagian lainnya selalu gagal, karena tergenang air ketika hujan.

Agaknya saya sepakat dengan yang dikatakan Laode M Syarif Phd, pemerintah harus terlebih dahulu memikirkan alternatif lain untuk keluar dari krisis pangan, sebelum mencetak sawah baru di lahan gambut. Bahkan menurut saya, mencetak sawah di lahan gambut seharusnya tidak pernah menjadi opsi jika saja pemerintah tidak terus-menerus memangkas sawah di lahan biasa, untuk pembangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat luas lahan baku sawah pada tahun 2018 meyusut hingga 0,65 juta ha dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, alternatif lain yang bisa kita lakukan untuk mencegah krisis pangan, salah satunya adalah dengan memaksimalkan lahan yang sudah ada. Selain itu, jika beras mengalami kelangkaan, maka kita perlu mengkampanyekan konsumsi sumber karbohidrat lain, yang mudah didapatkan. Sebagian masyarakat dapat menanam secara mandiri di kebunnya berbagai jenis ubi-ubian seperti singkong, ataupun ubi jalar.

Pemerintah seharusnya belajar dari kesalahan dan tidak semena-mena mengeksploitasi alam. Jika asal-asalan dalam mengambil keputusan, bukannya menyelesaikan krisis pangan, pemerintah justru bisa memicu bencana baru. Jangan sampai kita menutupi lubang dengan menggali lubang yang lebih dalam. Sepertinya saya harus mengutip Gandhi, “Ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tapi  bukan untuk keserakahan manusia”.

 

Khusnul Khotimah, Jurnalis LPM Rhetor, Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Kalijaga.

You may also like

Perempuan dalam Kekangan Budaya Patriarki

K enapa perempuan yang mengeksistensikan dirinya di media