lpmrhetor.com – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) melakukan demonstrasi di Nol Kilometer Malioboro, Jum’at (12/9/2025). Terjadinya demonstrasi tersebut dikarenakan pemerintah abai terhadap tanggung jawab konstitusionalnya dan sewenang-wenang memangkas anggaran pendidikan.
Dari aksi ini aliansi GNP menyortir dan mendorong pembenah pendidikan dengan menolak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan serta mewujudkan pendidikan gratis dan bervisi kerakyatan.
Pada aksi demonstrasi tersebut, GNP membawa dua belas tuntutan* yang mendesak pemerintah dan aparat supaya lebih bertanggung jawab atas kinerja konstitusionalnya dan berpihak kepada masyarakat.
Iko selaku Koordinator Umum GNP, menjelaskan bahwa pemerintah telah abai terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia. Seperti yang tergambarkan dalam Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut akan membuat semakin sedikitnya anak bangsa yang akan melanjutkan pendidikan.
“Apabila efisiensi anggaran pendidikan ini diteruskan maka dampak terburuknya adalah keinginan anak bangsa untuk menempuh pendidikan akan semakin pudar, di tengah ketidakpastian kerja dan upah buruh yang kian tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan di satu sisi biaya pendidikan semakin mahal,” ujar Iko.
Kondisi pendidikan diperparah dengan anggaran 20% yang proses penyalurannya tidak sesuai amanat UUD 1945. Anggaran pendidikan Indonesia untuk tahun 2025 sebesar Rp 724,3 triliun (20% dari APBN). Dana ini yang seharusnya dialokasikan untuk akses, kualitas, kesejahteraan guru, dan renovasi sekolah, termasuk beasiswa.
Rincian anggaran ini terbagi menjadi: belanja pemerintah pusat (Rp 297,17 triliun), transfer ke daerah (Rp 347,09 triliun), serta untuk BOS, BOP PAUD, TPG, dan DAK. Pembiayaan Rp 80 triliun untuk LPDP dana riset. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa alokasi ini gagal. Infrastruktur dan kualitas pendidikan, serta kesejahteraan tenaga pendidik semakin menurun.
“Anggaran pendidikan memang belum sampai pada tahap pelaksanaannya karena anggaran 74 triliun sekian malah mangkrak di tengah jalan lewat efisiensi anggaran dan beberapa kebutuhan pendidikan yang kian banyak,” lanjut Iko.
Hidayatullah selaku koordinator aksi juga mengatakan bahwa 20% dari dana APBN yang dialokasikan untuk pendidikan akan memiliki dampak buruk bagi paradigma kampus. Yang awalnya kampus merupakan sebuah lembaga pendidikan akan bergeser sebagai ke lembaga komersial.
“Jika efisiensi anggaran ini tetap dilakukan maka lembaga pendidikan akan kesulitan membiayai operasional pendidikan. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi paradigma kampus, yang awalnya knowledge oriented (red: berorientasi pada ilmu pengetahuan) akan bergeser ke profit oriented (red: berorientasi pada keuntungan finansial),” jelas Hidayatullah.[]
(*) Berikut isi 12 tuntutan tersebut:
- Bebaskan seluruh massa aksi yang ditahan oleh Kepolisian Republik Indonesia tanpa proses hukum yang jelas.
- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, copot Kapolri dan adili aparat pembunuh Rakyat.
- Reformasi kebijakan fiskal yang berkeadilan, mensejahterakan rakyat dan terapkan pajak progresif untuk orang kaya.
- Sahkan RUU perampasan aset.
- Sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga.
- Bentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru tanpa Omnibus Law.
- Cabut UUPA dari Prolegnas dan laksanakan reforma agraria.
- Cabut Undang-Undang TNI dan kembalikan militer ke barak.
- Tarik militer dan hentikan seluruh kekerasan yang terjadi di tanah Papua!
- Tolak efisiensi anggaran pendidikan, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.
- Tolak segala upaya penggusuran rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kedok World Heritage UNESCO.
- Hapuskan SG dan PAG serta hapuskan Undang-Undang Keistimewaan.
Reporter : Abdul Kadir
Editor : Agus Irawan