Konflik Agraria Yang Tak Pernah Usai

sumber:kampungcempluk.com
T anah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan, tak hanya  membantu keberlangsungan hidup semua spesies di bumi, tanah juga sebagai tempat tumbuh dan tempat menopang. Ada pula berbagai bahan tambang yang berharga di dalamnya.

Maraknya ketimpangan penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan atas tanah menjadi bukti nyata bahwa semua orang menginginkan tanah dan menganggap tanah itu penting. Tak mengherankan, jika tanah bisa dikatakan sebagai memicu konflik.

Persoalan agraria pun terus menjadi permasalahan pelik, walaupun rezim terus saja berganti, konfik tanah dan lahan justru tak pernah terselesaikan hingga akar-akarnya. Tak ayal, pembangunan infrastruktur dan modernisasi yang begitu masif dijadikan sebagai tameng pembenaran diri atas semua konflik yang terjadi.

Yogyakarta setidaknya telah menyumbang 20 titik konflik agraria dan tata ruang. Angka ini tentu menyayat hati. Perlu digarisbawahi bahwa pengalihfungsian tanah bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Konflik pun berujung pada penggusuran ruang hidup warga. Lalu siapa yang diuntungkan atas masalah ini?

Image result for jogja darurat agraria

Di konawe Sulawesi selatan, warga dari pulau jawa yang mengikuti program transmigrasi dari pemerintah, justru harus mengalami kenyataan pahit. Lahan yang dijanjikan oleh pemerintah malah bersengketa, mereka terpaksa berhadapan dengan perusahaan kelapa sawit dan warga setempat yang terlebih dahulu menempati lahan tersebut.

Pada tahun 2018, Organisasi nonpemerintah, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) telah mencatat berbagai konflik agraria. Sekitar 410 sektor dengan jumlah luas wilayah 807.1777,613 mmenuai banyak permasalahan.

KPA menuturkan bahwa jumlah konflik agraria terbesar ditempati oleh sektor perkebunan dengan 144 konflik, kemudian 137 konflik di sektor properti, 16 konflik di sektor infrastruktur, 53 konflik di sektor pertanian, 19 konflik di sektor kehutanan, 29 konflik di sektor pertambangan, dan 12 konflik di sektor pesisir pantai.

Senada dengan KPA, sepanjang tahun 2018 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga telah menangani sebanyak 300 kasus konflik agraria yang terjadi di 16 provinsi. Sektor yang paling banyak terkena konflik agraria yakni pertanian atau permukiman, perkebunan, dan hutan.

Masyarakat adat rentan mengalami diskriminasi.

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku adat. Tentu ini harus dilestarikan dan dilindungi oleh negara, tetapi puluhan juta Masyarakat Hukum Adat (MHA) justru menghadapi masalah ketidakpastian atas wilayah adatnya. Ketidakpastian atas hak dan wilayah adat tersebut berwujud pada pengabaian keberadaan dan hak-hak MHA. Penggusuran dan pemindahan paksa MHA dari wilayahnya adalah sebagian kecil bentuk pengabaian keberadaan mereka. Ribuan masyarakat adat pun harus kehilangan hak hidupnya, mengalami penganiayayaan, dan kehilangan mata pencaharian.

Kasus masyarakat adat di Tapanuli, yakni Pandumaan – Sipituhuta yang bersengketa dengan Perusahaan Toba Plup Lestari adalah salah satu contohnya. Meski kasus itu telah usai pada akhir tahun 2016, tetapi PT Toba Pulp Lestari kembali menimbulkan konflik agraria baru dengan Masyarakat Adat Batak di Tano Batak. Hingga kini, konflik tersebut tak kunjung usai, karena belum adanya peta penyelesaian masalah yang memungkinkan bagi terpenuhinya keadilan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Masyarakat Adat Semede di Bengkulu juga mengalami konflik serupa. Mereka yang bergantung pada tanah, kopi, dan wilayah adat sebagai substansinya harus bersengketa dengan pemerintah. Jika tanahnya dirampas, maka tidak ada lagi usaha untuk menyambung hidup.

Trauma yang sangat dalam juga dialami oleh masyarakat adat Semede yang rumahnya dibakar, kopinya dirampas, tidak mendapatkan akses pelayanan publik, dan program pembangunan dari pemerintah. Hal ini diperparah dengan datangnya diskriminasi secara sistematik oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kaur, Pengadilan Bintuhan, dan Pemerintah Daerah Kaur.

Warga setempat bahkan dijatuhi vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas II Bintuhan kurungan penjara 3 tahun dan denda Rp1,5 Milyar dengan tuduhan melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa seizin Menteri Kehutanan.

Pemerintah berdalih bahwa lokasi yang ditempati masyarakat adat adalah bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Padahal dalam SK Kemenhut RI, tidak menyebutkan secara tertulis bahwa kawasan itu termasuk TNBBS. Hanya dirumuskan dalam kawasan konservasi milik negara atau suaka alam yang terdiri atas taman nasional. Secara hukum, status TNBBS sudah defenitif, penyebutan itu hanya nomenklatur.

Reforma agraria memberi harapan?

Lebih dari setengah abad sejak Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 disahkan (24/09/1960), namun penegakan masalah agraria belum berjalan sebagaimana yang diidam-idamkan. Misalnya saja, masih banyak kasus penguasaan tanah secara berlebihan, melampaui batas maksimal, dan pembangunan yang tidak menyeimbangkan lingkungan.

Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) pun telah tertulis bahwa, “Bumi, air dan luarangkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ayat ini mengandung makna bahwa bumi dan air serta kekayaan yang ada adalah milik negara dan dipergunakan untuk mensejahtrakan rakyat Indonesia. Namun, rakyat Indonesia yang mana?

Pada tanggal 24 september 2018, presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden RI No. 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Perpres ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan penguasaan kepemilikan tanah, memperbaiki struktur ketimpangan lahan, mengembalikan tanah pada esensinya yakni sebagai alat produksi pertanian yang berdampak pada produktifitas dan menaikan taraf hidup petani, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan kemakmuran dan kesejahtraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki, serta menjaga kualitas lingkungan hidup.

Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria, Dewi Kartika mengatakan bahwa konsep ideal dari reforma agraria adalah penataan struktur, penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan tanah menjadi lebih berkeadilan. Sejak awal, landasan dasar reforma agraria ini sangat penting, karena ketimpangan struktur agraria di Indonesia memang sudah sangat kronis.

Meski pemerintah sudah membuat kebijakan yang sangat epik, tetapi, harapan itu masih dalam awang-awang. Indonesia masih dihantui oleh banyaknya konflik agraria, penguasaan tanah yang berlebihan, dan ketimpangan yang tidak mensejahtrakan rakyat. Harapkan semakin meninggi, realita semakin menjatuhkan.

Mengutip dari laman kpa.or.id, Dewi Kartika juga menyayangkan program reforma agraria ini belum dijalankan secara maksimal. Menurutnya, pemerintah mengulang kesalahan yang sama dari rezim sebelumnya. Reforma agraria juga hanya sebatas legalisasi aset yang seharusnya memperbaiki ketimpangan yang terjadi.

Masalah pertanahan memang memerlukan penanganan yang amat serius, karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakarat, apalagi masyarakat menggantungkan kehidupannya dari tanah. Pada posisi ini pemerintah harus dapat bertanggung jawab untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, sesuai dari isi UUD 1945.

 

M. Jia Ulhaq. Jurnalis LPM Rhetor dan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

You may also like

Darurat Kekeringan, Krisis Air di Ambang Mata

Lihatkah? Aku pucat pasi Sembilu hisapi jemari Setiap