lpmrhetor.com – Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Yogyakarta menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2027 sebesar Rp2.725.000. Penetapan tersebut dinilai masih mempertahankan kebijakan upah murah karena nominalnya jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja di DIY.
Dalam pernyataan sikapnya, FPPI menyebutkan bahwa KHL di DIY mencapai Rp4.839.842 per bulan. Dengan demikian, UMP yang ditetapkan hanya mampu memenuhi sekitar 56,30 persen dari kebutuhan hidup layak. Terdapat kesenjangan sebesar Rp2.114.842 setiap bulannya antara upah minimum dan kebutuhan hidup pekerja.
FPPI menilai penetapan UMP tersebut menunjukkan kurangnya keberpihakan Pemerintah DIY terhadap kesejahteraan masyarakat pekerja serta mengkritik sikap Gubernur DIY yang dianggap tidak memanfaatkan ruang kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 138 dan Pasal 139, untuk mendorong penetapan upah berdasarkan standar KHL.
Menurut FPPI, ketentuan Pasal 139 ayat (4) memberikan ruang bagi penentuan upah minimum berdasarkan nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum atau KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah. Ketentuan tersebut dinilai seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kesenjangan upah yang selama ini dialami pekerja.
Selain itu, FPPI membandingkan kebijakan pengupahan DIY dengan sejumlah daerah lain. Dalam pernyataan sikapnya, menyebutkan bahwa DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, sedangkan Bali menetapkan UMP sebesar Rp4.559.287 dengan kenaikan mencapai 42,15 persen.
FPPI menilai bahwa persoalan pengupahan bukan sekadar persoalan teknis penghitungan, melainkan menyangkut pilihan politik dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat pekerja. Predikat Daerah Istimewa seharusnya tidak hanya tercermin melalui sejarah, kebudayaan, dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga melalui jaminan kesejahteraan masyarakatnya.
Atas dasar tersebut, FPPI Pimpinan Kota Yogyakarta menyatakan menolak kebijakan penetapan UMP DIY 2027 yang masih menyisakan kesenjangan besar dengan KHL. Mereka juga mengecam sikap Gubernur DIY yang dinilai tidak memaksimalkan ruang kebijakan dalam regulasi ketenagakerjaan untuk mendorong standar upah yang lebih layak.
FPPI turut menuntut Pemerintah DIY agar menghadirkan mekanisme koreksi kesenjangan antara UMP dan KHL secara progresif, terukur, dan berkelanjutan. Mereka menegaskan bahwa pencapaian 100 persen KHL harus menjadi arah utama kebijakan pengupahan di DIY.
Melalui pernyataan tersebut, FPPI mengajak seluruh elemen buruh, pemuda, mahasiswa, dan gerakan rakyat untuk memperkuat konsolidasi serta perjuangan bersama dalam melawan politik upah murah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Reporter: Ferypahlavani
Editor: Abdul Kadir









