lpmrhetor.com — Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (28/10/2026) dengan tajuk “Pemuda dan Rakyat Bersatu Melawan Rezim Anti Rakyat dan Anti Demokrasi”. Massa aksi melakukan long march dari Asrama Kamasan menuju Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan menyoroti berbagai persoalan sosial di Yogyakarta. Setelah itu, massa melanjutkan aksi ke kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Wahid, perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, menyampaikan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, persoalan kebakaran hutan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan. Kedua, persoalan upah buruh di Yogyakarta yang dinilai belum sesuai dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ketiga, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat maupun praktik premanisme terhadap gerakan masyarakat dan mahasiswa.
Wahid berharap Pemerintah DIY dapat mendengar dan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan massa aksi. Ia secara khusus mendesak pemerintah agar menetapkan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup layak serta mengambil sikap tegas dalam mengevaluasi tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa.
“Harapnya pemerintah DIY mendengar tuntutan dari kami dan terlebih agar segera menetapkan upah di Yogyakarta sesuai dengan standar kehidupan layak. Dan serta mengambil sikap tegas untuk mengevaluasi apa yang dialami oleh gerakan mahasiswa hari ini, terkhusus represivitas dari preman,” lanjut Wahid.
Dalam aksi tersebut juga melibatkan Wakanda, sebuah perkumpulan lintas aplikator yang terdiri atas pengemudi ojek online (ojol) dari Maxim, Grab, Shopee, dan Gojek.
Wuri, selaku Ketua Wakanda, menjelaskan bahwa keterlibatan mereka dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan sosial yang hingga kini belum menemukan penyelesaian. Salah satu persoalan yang disoroti berkaitan dengan kebijakan Maxim terhadap pengemudi ojek online, khususnya kebijakan yang mereka persoalkan dari pihak manajemen.
“Sampai hari ini kami belum menemukan titik temu. Jawaban dari manajemen hanya evaluasi. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan aksi. Tuntutan kita itu ada satu, penghapusan program berbayar,” lanjut Wuri.
Reporter: Abdul Kadir
Editor: Ferypahlavani
