Lpmrhetor.com– Aliansi UMY Bergerak (AUB) menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (20/10/2026) untuk merespons dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Aksi tersebut mengangkat seruan “Dua Tahun Kepemimpinan Rezim Fasis Prabowo–Gibran: Rakyat Tertindas dan Terhisap, Bersatulah Menuju Pembebasan Nasional”.
Satria, perwakilan Aliansi UMY Bergerak, menilai berbagai persoalan masyarakat belum terselesaikan selama dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Menurutnya, kebijakan efisiensi justru diikuti oleh bertambahnya persoalan di sejumlah sektor masyarakat.
“Hal yang kita lihat hari ini, banyak efisiensi dan berbagai problematika di masyarakat. Persoalan itu bukannya semakin berkurang, tetapi justru bertambah,” ujar Satria.
Satria juga mempertanyakan arah kebijakan efisiensi, termasuk efisiensi anggaran desa untuk proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan anggaran pendidikan. Ia mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan rakyat atau berkaitan dengan pemenuhan janji politik menjelang Pemilu 2029.
Ia menambahkan, tuntutan AUB mencakup pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Selain itu, aliansi tersebut membawa isu sektoral, antara lain upah rendah dan kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang layak.
Koordinator AUB, Arif, mengatakan aksi tersebut digelar untuk memperingati dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran. Ia menilai kebijakan pemerintah selama periode tersebut belum berpihak pada kepentingan rakyat dan menyebutnya sebagai ancaman bagi demokrasi.
Arif mengajak mahasiswa, pemuda, petani, buruh, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, serta kelompok masyarakat lainnya untuk mengorganisasikan diri dan bersatu memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dalam aksi tersebut, Aliansi UMY Bergerak menyampaikan sembilan tuntutan pokok:
- Memadamkan kebakaran dan menyelamatkan masyarakat korban asap, atau pejabat terkait turun dari jabatan.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KDMP), Batalyon Teritorial Pembangunan, serta Food and Energy State.
- Menghentikan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), mencabut dan menghentikan perjanjian US–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART), serta mengakhiri perjanjian kerja sama dengan Amerika Serikat, IMF, Bank Dunia, dan korporasi yang disebut dalam tuntutan aliansi.
- Menghentikan militerisasi, kekerasan, dan pembunuhan terhadap mahasiswa, petani, pemuda, nelayan, buruh, perempuan, serta masyarakat luas.
- Menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, memberikan perlindungan kerja bagi buruh, dan mewujudkan upah yang layak.
- Membubarkan Bank Dunia serta menghentikan dan menghapus program-program dan beban utang Indonesia tanpa syarat.
- Mewujudkan reforma agraria sejati dan industri nasional sebagai basis kemajuan bangsa, serta membangun ekonomi yang adil dan bebas dari penghisapan imperialisme dan feodalisme.
- Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada masyarakat.
Reporter: Abdul Kadir
Editor: Ferypahlavani
