Resensi Buku Perlawanan Pers Mahasiswa: Tapak Jejak Pasca Kebijakan NKK/BKK

sumber: goodreads.com

Tapak Jejak Pers Mahasiswa Pasca Kebijakan NKK/BKK

 

Judul Buku    : Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes sepanjang NKK/BKK

Penulis            : Didik Supriyanto

Penerbit          : Yayasan Sinyal

Tahun Terbit : Cetakan I, 1998

Tebal              : 266 halaman

 

Pers mahasiswa (persma) bukan hanya menjadi tempat belajar menulis. Dalam sejarahnya, persma selalu mengawal berbagai isu internal kampus hingga isu nasional. Di masa Orde Baru, peran persma memiliki andil besar untuk memantik gerakan-gerakan mahasiswa. Hal ini terlihat saat beberapa persma mengangkat isu NKK/BKK dalam terbitannya dan hal itu direspons oleh gerakan mahasiswa.

Hal inilah yang dikupas Didik Supriyanto dalam bukunya, Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes sepanjang NKK/BKK. Didik menjelaskan, setelah kebijakan NKK/BKK ditetapkan, persma secara aktif menerbitkan tulisan yang mengkritisi kebijakan tersebut. Tulisan tersebut turut memantik gerakan protes mahasiswa sepanjang tahun 1977-1978. Dampak yang ditimbulkan dari tulisan itu, akhirnya persma pun dihadapkan dengan pembredelan. (hlm, 79)

Beberapa persma dilarang terbit seperti, Gelora Mahasiswa (UGM), Alma Mater (IPB), Media (ITS), Kampus (ITB). Sementara itu, persma yang masih hidup berada di bawah kendali kampus. Hal ini membuat persma pada kurun waktu akhir 70-an sempat mengalami kelesuan.

Namun, pada akhir 1985, persma kembali menunjukkan eksistensinya. Krisis ekonomi dan merenggangnya hubungan pemerintah dengan ABRI membuat kontrol birokrasi terhadap masyarakat melemah. Kebijakan NKK/BKK pun mengalami pengendoran. Momen ini pun dimanfaatkan para aktivis persma untuk menghidupkan kembali organisasinya. (hlm, 56)

Pengendoran kebijakan NKK/BKK juga mendapat dukungan dari Fuad Hasan, selaku Mendikbud pada waktu itu. Menteri yang dilantik pada tanggal 2 agustus 1985 ini menetapkan kebijakan pola pengembangan mahasiswa (Polbangmawa). Seperti yang Didik jelaskan, dalam kebijakan Polbangmawa, pejabat universitas ditekankan agar membebaskan mahasiswa untuk menjalankan aktivitas di kampus. (hlm, 88-90)

Namun, keberadaan persma tidak selalu berjalan mulus. Keberadaan persma masih dipersulit dengan persyaratan administratif berupa Surat Tanda Terbit (STT) dari Departemen Penerangan. Pers yang tidak memiliki surat izin akan dibredel oleh pemerintah. Pembredelan ini dirasakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Nasional (LPM Unas), koran Solidaritas. Persma tersebut tidak mengantongi surat izin dan selama setahun lebih tidak melakukan aktivitas penerbitan. (hlm, 96)

Selain masalah perizinan, dana juga menjadi kendala keberlangsungan persma. Sebagai organisasi yang berada di bawah lingkungan kampus, persma membutuhkan uluran dana dari institut yang menaunginya. Pendanaan menjadi masalah yang bermuara pada profesionalisme penerbitan. Dalam hal ini independensi pers sering kali diuji.

Persma yang hanya mengandalkan pendanaan kampus sering kali mendapatkan kesulitan. Persma kerap mendapatkan perilaku keras, bila ada pejabat kampus yang tidak berkenan dengan pemberitaan. Hal inilah yang melatarbelakangi pembekuan tujuh penerbitan fakultas di UKSW, Salatiga. Begitu pula yang dialami oleh Arena IAIN Sunan Kalijaga ketika diperintahkan untuk mem-blockout tulisan Arief Budiman oleh rektor. (hlm, 117)

Sementara itu, agar tidak bergantung pada kampus, beberapa persma mencoba untuk mencari dana tambahan sendiri. Salah satunya, Unit Pers Mahasiswa (UPM) Balairung di UGM mematok harga bagi majalah yang diterbitkannya, mencari donator, dan pemasangan iklan. Selain itu, UPM ini juga mendapatkan bantuan dari Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) untuk turut menunjang penerbitan majalah Balairung. (hlm, 114-115)

Keterbatasan-keterbatasan di dunia penerbitan kemudian mendorong persma semakin gencar menjalankan kegiatan nonpenerbitan. Jika Balairung memiliki diskusi Dua Mingguan Balairung (DMB), LPM Unas juga melakukan kegiatan nonpenerbitan dengan diskusi, seminar, dan latihan jurnalistik. Kegiatan tersebut tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi juga nasional. (hlm, 120-121)

Momen diskusi inilah yang kemudian menjadi wadah bagi aktivis-aktivis dari berbagai tempat untuk berdialektika. Dari kegiatan nonpenerbitan tersebut lahir pula kader-kader baru yang akan merintis pendirian persma di tempat mereka berasal. Dari sinilah mulai terbangun kembali jaringan persma dengan skala nasional. (hlm, 122)

Selain itu, keterbatasan di penerbitan mulai dianggap tidak efektif untuk melakukan kontrol sosial. Oleh karenanya, aktivis persma sampai pada pemaknaan baru terhadap idealisme persma. Pada kondisi inilah berkembang konsep jurnalisme struktural. (hlm, 227)

Didik menuturkan, pada tahun 1988, konsep jurnalisme struktural dimaknai sebagai jurnalisme pembebasan yang menyerukan agar aktivis persma membebaskan diri dari kaidah-kaidah pers. Akhirnya, pada masa ini banyak aktivis persma yang turun ke jalan untuk demonstrasi. (hlm, 227)

Keputusan untuk ikut bergerak didasari kenyataan bahwa persma mulai memiliki hubungan yang baik dengan aktivis LSM, organisasi ekstra, dan aktivis lainnya. Hubungan ini terbentuk melalui diksusi yang rutin diselenggarakan persma sebagai kegiatan nonpenerbitan. Kegiatan ini ternyata mampu mengembangkan nalar kritis mahasiswa dan memunculkan aksi protes terhadap beberapa isu internal kampus hingga nasional.

Pertemuan Parangtritis pada tanggal 31 desember 1987 pun diadakan untuk merintis usaha-usaha untuk bersama-sama mengadakan protes. Pada tanggal 28 Mei 1988 terjadi peristiwa penganiayaan terhadap dua mahasiswa Indonesia (tugas belajar) di kota Brest Perancis oleh kelompok rasialis Skin Head. Kasus ini pun dijadikan uji coba demonstrasi karena terbilang aman. Setelah uji coba protes ini berhasil, protes-protes mahasiswa lainnya muncul ke permukaan di berbagai tempat dengan berbagai isu, salah satunya isu otonomi kampus dan pencabutan NKK/BKK. (hlm, 128-134)

Setelah mengalami masa puncak pada aksi anti kekerasan tanggal 25 Februari 1989, gerakan mahasiswa kembali mereda. Koalisi besar para aktivis dari berbagai kelompok yang dibangun sejak pertemuan Parangtritis pun kandas. Hal ini dipicu klaim pengaruh dari anggota aktivis kelompok studi di Jakarta, yakni Denny J. Klaim tersebut akhirnya menimbulkan perselisihan antara kelompok studi yang diwakili Denny dengan kelompok aksi. (hlm, 162) Perselisihan inilah yang medorong aktivis persma, khususnya Balairung memilih untuk menarik diri dari gelanggang protes mahasiswa. (hlm, 179)

Perpecahan para aktivis, menurut Didik, juga disebabkan karena aksi protes pada 1987-1990 muncul tanpa kesamaan ideologi. Hal ini membuat aksi tersebut bergerak tanpa arah. Selain itu, represi negara pun kembali menguat setelah rezim berhasil mengatasi krisis politik yang berlangsung semenjak pemilihan wakil presiden pada sidang umum MPR tahun 1988. (hlm, 230)

Sementara itu, setelah menjaga jarak dari kelompok aksi, Balairung pun mulai meninggalkan konsep jurnalisme struktural. “Apalah arti menjadi aktivis pers mahasiswa, jika kita tidak percaya lagi pada ketajaman pena kita,” kata Agung Suprihanto, pemimpin Balairung. (hlm, 179-180) Balairung pun kembali memuat kritikan yang mempersoalkan kebijakan NKK/BKK karena dianggap sebagai penyebab utama kerusakan kehidupan kemahasiswaan. (hlm, 203)

Rezim Orde Baru berusaha menghilangkan aktivitas politik dari dunia mahasiswa lewat kebijakan NKK/BKK. Tak heran bila persma sebagai organisasi yang kerap mengkritik pemerintah sering kali dihadapkan dengan pembredelan. Persma pada periode ini pun belum mampu mendorong pemerintah untuk menghapus kebijakan NKK/BKK yang menjadi pokok permasalahan. Berbagai kebijakan yang ditetapkan membuat persma harus memutar otak untuk bertahan. Walaupun begitu, konsep jurnalisme struktural yang diterapkan persma pada masa ini membuat aktivis mahasiswa yang tergabung dalam persma lebih luluasa menyuarakan aktivitas politiknya untuk turun jalan. Meski hanya seumur jagung, jurnaslisme struktural seperti itu, terus digunakan oleh beberapa aktivis persma hingga saat ini.

Khusnul Khotimah, Jurnalis LPM Rhetor, Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

You may also like

The Lobster: Tentang Kebebasan dan Ruang Privat

Sebelum fiksi ilmiah yang bercerita tentang tema distopia