lpmrhetor.com – Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax pada 1 April 2022 lalu memicu amarah masyarakat. Buntutnya Forum BEM DIY mengadakan aksi menuntut pemerintah membuat kebijakan untuk menyelesaikan hal tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Abdullah Hariyansyah, selaku Koordinator Umum dalam aksi Jogja Berdering, Sabtu (09/04/2022) di Titik 0 km, Yogyakarta.
Tercatat di press release, untuk daerah dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5%, kenaikan harga disesuaikan menjadi Rp. 12.500/liter. Dalam hal ini BPS memperkirakan bahwa melonjaknya harga BBM jenis Pertamax akan mengerek tingkat inflasi Indonesia pada April 2022.
Menurut Abdullah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harusnya mampu menekan laju kenaikan harga BBM. Karena itu ia menuntut pemerintah merealokasikan APBN agar harga jual beli BBM tidak mengalami kenaikan dan kembali dalam kondisi stabil. Sehingga, tidak ada ketimpangan pangan di tengah-tengah ekonomi yang lagi krisis.
“Kami menuntut pemerintah untuk merealokasikan anggaran APBN untuk mensubsidi agar BBM tidak naik. Kembali lagi normal,” ujar Abdullah.
Ketua BEM UGM, Moh Khalid menambahkan bahwa pemerintah tidak melihat situasi masyarakat yang masih berjuang untuk mengatasi krisis ekonomi. Kebijakan yang diambil menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam membaca solusi sebagai upaya penstabilan harga BBM yang sedang melambung naik.
“Antisipasi ini [realokasi APBN] tidak bisa dibaca oleh pemerintah dan pemerintah justru melepas tangan dan melibatkan kepada masyarakat,” ungkap Khalid.
Permasalahan kenaikan BBM khususnya Pertamax, menurut Khalid dapat mengubah haluan masyarakat berpindah menggunakan Pertalite. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kelangkaan persediaan stok Pertalite serta dikhawatirkan juga ikut naik di kemudian hari. Kegagalan mengelola tekanan harga ini, bisa mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang negatif.
“Persoalan ini yang semakin menyengsarakan rakyat [sehingga] sulitlah untuk kami bisa menyesuaikan kualitas ekonomi apalagi setelah pandemi,” lanjutnya.
Pada aksi kali ini, tercatat lebih dari 30 kampus negeri maupun swasta di DI Yogyakarta yang tergabung dalam Forum BEM se-DIY turut berpartisipasi. Aksi diawali dengan orasi politik dari setiap perwakilan kampus dan ditutup dengan pembacaan press release.
Selaku Kordum, Abdullah berharap agar pemerintah dapat membuat regulasi yang mampu mengatasi permasalahan kenaikan BBM. Sehingga, kebijakan yang dihadirkan tidak menambah beban krisis yang lagi dihadapi masyarakat.
“Pemerintah hari ini harus benar-benar membuat regulasi ataupun ketetapan bagaimana kebijakan dari pemerintah nanti keberpihakan terhadap masyarakat,” pungkasnya. []
Reporter : Hairul Amin
Editor : Muhammad Rizki Yusrial
