Wajah Perempuan di Ruang Publik

Stigma masyarakat yang mengatakan perempuan itu emosional, kerjanya cuma di dapur, sumur, dan kasur, jadi nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Pemikiran kolot semacam ini membuat posisi perempuan termarjinalkan.

lpmrhetor.com – Perempuan adalah makhluk yang memiliki intelektual dan spiritualitas. Seperti yang dipaparkan Kalis Mardiasih, penulis buku Muslimah yang Diperdebatkan dalam sebuah talkshow bertajuk Wajah Perempuan dalam Organisasi

Talkshow yang berlangsung di Universitas Gajah Mada (UGM) ini juga dihadiri oleh seorang musisi sekaligus anak kandung dari Emha Ainun Najib, Sabrang Mowo Damar Panuluh, Jumat (06/03/2020).

Selama diskusi berlangsung, Kalis menyayangkan anggapan masyarakat yang melihat perempuan sebagai objek belaka. Perempuan sering dicap sebagai sumber fitnah. Padahal, menurut Kalis, apa yang dilakukan perempuan bukan semata-mata untuk menarik perhatian belaka.

”Yang kita keluar juga nggak niat kok goda-godain elu gitu ya, gitu loh. Ya kita mikir gitu. Kita memenuhi hajat setiap hari, kita kerja, kita cari makan gitu,” tuturnya.

Di sisi lain, perempuan tidak selalu harus digambarkan sebagai sosok nerima ing pandum, kata Kalis. Menurutnya, perempuan harus bisa memperjuangkan hak-haknya sendiri.

Namun, dalam ranah organisasi saat ini, perempuan seringkali mendapat diskriminasi. Perempuan diletakkan di posisi yang kurang strategis dibanding laki-laki. Perempuan hanya bisa  menjadi pemimpin bagi sesama perempuan. Hal ini seperti yang ditulis Kalis dalam artikelnya berjudul Memuliakan Perempuan Secara Ngeblur, dipublikasikan detik.com pada 14 Februari lalu.

Ketimpangan gender dalam organisasi

Dalam jurnal yang berjudul Subordinasi Perempuan dalam Organisasi Mahasiswa IAIN Tulungagung Tahun 2015, Ni’matun Nahirin menemukan bahwa persentase laki-laki yang menjadi ketua pelaksana kegiatan organisasi di kampus IAIN Tulungagung mencapai 75,2%, sementara perempuan hanya sekitar 24,7%. 

Sedangkan persentase perempuan yang menjabat sebagai sekretaris sangat tinggi sebesar 77,7%, dibandingkan laki-laki hanya mencapai angka 22,3%. 

Oleh karena itu, menurut Ni’matun, perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki. Kepercayaan publik pun masih sangat rendah terhadap perempuan. Kesenjangan dari data-data ini secara tidak langsung menunjukkan fakta, bahwa perempuan telah tersubordinasi atau dinomorduakan.

Ni’matun juga memaparkan bahwa peran penting perempuan di ruang publik kadang kala sulit diperoleh. Apalagi dengan adanya stigma perempuan yang cenderung mementingkan emosional. Perempuan pun menjadi manusia yang tidak memiliki keahlian, sebab mereka ditempatkan pada ruang-ruang domestik. 

Begitupun Ahmad Suhendra, dalam jurnalnya berjudul Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam, mengatakan bahwa banyak kebijakan dalam keluarga maupun masyarakat tertentu yang dibuat tanpa menganggap penting perempuan. Kerap kali muncul  perspektif diskriminatif misalnya, perempuan hanya mengurusui dapur, sumur dan kasur, sehingga tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. 

Ni’matun menambahkan, posisi perempuaun semakin dilemahkan karena diri perempuan pun tidak menyadari bahwa sedang dimarjinalkan. Di sisi lain, Hendra juga menuturkan ideologi familisme telah menyebabkan perempuan hanya ingin menjadi istri dan ibu yang baik.

Padahal, seperti yang dipaparkan Hendra,  hampir setiap Organisasi Masyarakat Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis) memiliki badan otonom khusus perempuan. Akan tetapi, setelah ditelisik secara sepintas tidak banyak dari Organisasi Masyarakat Islam ini menerapkan kesetaraan dan keadilan gender dalam visi dan misi organisasi.

Sehingga, menurut Sabrang Mowo Damar Panuluh, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, populasi perempuan di ranah politik perlu diperbanyak.

Perempuan di Kancah Politik

Namun, di kancah politik pun persentase perempuan masih minim. Berdasarkan data yang diambil dari Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1 Juli 2017. Persentase perempuan dalam parlemen di Indoesia hanya sebesar 19,80% dari persentase dunia sebesar 23,60%. 

Padahal dalam UU No. 10 Tahun 2008 bab III pasal 8 ayat 1, dijelaskan bahwa  partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Data ini menunjukkan proporsi perempuan dalam parlemen di Indonesia mengalami ketimpangan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ade Muslimat, berjudul Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan yaitu terkait kondisi sosial budaya  dan psikologis. Hari ini masyarakat masih sangat kuat menganggap wanita hanya sebagai ibu rumah tangga dengan ideologi pembagian peran publik dan domestik. Selain  itu karena faktor  internal perempuan itu sendiri terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengetahuan, kecakapan berorganisasi, pendidikan, sikap mental, dan pemahaman
tentang hak-hak politik yang masih rendah.

Sehingga, solusi yang dapat ditawarkan oleh Rizki Priandi dan Kholis Roisah dalam jurnal berjudul Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia, ialah dengan mempersiapkan anak perempuan sejak dini untuk mengenal politik. []

Reporter: Khusnul Khatimah

Editor: Siti Halida Fitriati

 

You may also like

Kemenag Tidak Konsisten, Diskon UKT Dibatalkan

Mahasiswa kecewa dan dirugikan atas kebijakan pembatalan diskon