Perempuan Difabel Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual

Ilustrasi: vivanewsIlustrasi: vivanews

Pembulian terhadap penyandang disabilitas sering terjadi, terutama bagi perempuan disabilitas fisik. Namun, di tengah diskriminasi yang ada,  beberapa oknum memanfaatkan kondisi fisik sebagai objek seksualitas.

lpmrhetor.com – Laki-laki dan perempuan difabel sama-sama rentan mengalami kekerasan seksual. Tapi, kerentanan perempuan difabel lebih tinggi sebanyak 80 persen dibandingkan laki-laki difabel hanya 30 persen, menurut Washington Coalition of Sexual Assault Programs, yang dikutip tirto.id pada 2017 lalu.

Dalam hubungan suami istri, sebanyak 37,3 persen perempuan difabel mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dibandingkan perempuan pada umumnya sebanyak 20,6 persen. Sementara, perempuan difabel lebih banyak mengalami perilaku seks yang tidak diinginkan sebesar 19,7 persen, dibandingkan perempuan lain sebesar 8,2 persen.

Menurut Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), Nurul Sa’adah Andriyani, bahwa kerentanan pada perempuan difabel terjadi karena beberapa faktor, yaitu peran sosial, orientasi seksual, situasi pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, dan jenis kelamin. Tidak heran jika perempuan difabel di tengah masyarakat yang diskriminasi gender memiliki beban ganda. Mereka sebagai perempuan dan juga difabel. Hal ini juga menyebabkan mereka rentan mengalami pembulian.

Pembulian justru datang dari lingkungan keluarga, terutama bagi yang mengalami disabilitas fisik. Memasuki masa remaja, pembulian tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga tapi juga lingkungan masyarakat. Kendati demikian, perbedaan kondisi fisik tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai objek seksualitas. 

“[Ada yang] diminta untuk foto kaki-kaki nya yang kecil, kemudian ada yang memang menikmati itu dan menjadikan objek seksualitas,” ujar Nurul pada sesi diskusi “Perlindungan Perempuan Difabel”, di Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Rabu (26/02).

Namun, ketika kekerasan seksual sudah terjadi, sulit bagi perempuan disabilitas fisik untuk melapor ke pihak berwajib. Sebab, dalam proses hukum ia cenderung merasa malu dan takut ditolak saat melapor ke kantor polisi, atau pergi ke pengadilan. Akibat diskriminasi fisik dan pembulian yang terjadi.

“Dengan kondisi fisik yang seperti itu biasanya agak susah untuk dapat melawan dan ketika mereka lapor polisi, mereka sudah cukup malu dengan kondisi fisik yang berbeda,” kata Nurul sebagai seorang penyandang disabilitas fisik.

Nalar Hukum yang Masih Pincang

Hukum memang sudah berbicara. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini adalah UU No 19 tahun 2011, tentang pengesahan konversi penyandang disabilitas. Seperti yang tertera dalam pasal 12 (2) berbunyi:

Negara harus mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara dengan lainnya.

Namun, menurut Sukiratnasari, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Perdi), adanya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia belum akomodatif. Misalnya, kasus perempuan difabel yang sedang bercerai. Sulit untuk mereka mendapatkan hak asuh anak, karena dianggap tidak capable.

“Fakta bahwa adanya norma hukum yang belum akomodatif  bahkan implementasi hukumnya memang belum cukup baik, seringkali kemudian ada salah kaprah yang menyatakan bahwa disabilitas tidak cakap hukum, pada contoh kasus perceraian, mereka dianggap tidak mampu diberikan hak asuh karena disabilitasnya dinilai  sebagai hambatan,” ujarnya.

Bagaimana Solusinya?

Menurut Sukiratnasari, tentunya ialah melalui perundang-undangan. Selain itu, berjejaring, artinya bekerjasama dengan berbagai pihak membuat terobosan hukum baru, untuk bersama-sama menyuarakan hak-hak difabel.

“Perlu adanya peran dari aparat penegak hukum, teman-teman media dan jurnalis, juga untuk organisasi yang lain. Dengan membentuk jejaring yang kuat. Selain itu, pemerintah harus melaksanakan tugasnya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas,” tuturnya.

Nurul juga menambahkan, bahwa upaya khusus perlu dilakukan, salah satunya melalui tindakan afirmasi. Mulai dari segi perlindungan hukum, menerapkan kebijakan tentang aksesibilitas dan akomodasi yang layak, hingga memiliki perspektif difabel.

“Adanya perlindungan hukum. Kebijakan dengan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, untuk memastikan bahwa perempuan disabilitas sebagai individu yang bermartabat. Memunculkan pemahaman dan pengetahuan akan kesadaran terhadap otonomi tubuh bagi penyandang disabilitas. Sehingga, penyandang disabilitas perempuan atau difabel perempuan ini mempunyai akses yang sama dengan orang lain,” pungkasnya. []

Reporter : Lutfiana Rizqi S dan Indah Hikmatul F.

Editor : Siti Halida Fitriati

You may also like

Sekelumit Peristiwa dalam Aksi #JogjaMemanggil

lpmrhetor.com – Disahkannya RUU Omnibus Law menimbulkan berbagai