Sulitnya Warga Tamansari Bertahan di Rumahnya Sendiri

Gedung Baltos berdiri megah di belakang reruntuhan rumah warga RW 11 Tamansari yang dirusak pemkot untuk program Rumah Deret. Selasa (6/11/2018). Dok. Rhetor/Fahri.

Program Rumah Deret membawa beragam petaka. Warga RW 11 Kelurahan Tamansari, Bandung harus hidup dengan ketidaknyamanan di tanah kelahirannya sendiri.

lpmrhetor.com – Warga terdampak penggusuran Rumah Deret RW 11, Kelurahan Tamansari, Bandung menggelar konferensi pers di Masjid Al-Islam, Tamansari pada Rabu (7/11/2018).

Dalam konferensi pers tersebut, warga mengukuhkan bahwa lahan yang kini mereka tempati masih berstatus sengketa, setelah sebelumnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung menerbitkan Surat Jawaban Pemblokiran bernomor 1595/2.32.73/XI/2018 pada 1 November 2018.

Surat tersebut dikirimkan oleh BPN kepada warga RW 11 Tamansari setelah pada 3 Juli 2018 warga mengirimkan Surat Permohonan Pemblokiran Sertifikasi Tanah oleh Pemerintah Kota Bandung kepada BPN.

Surat yang diterbitkan BPN mengatakan bahwa lahan di kawasan RW 11 Kelurahan Tamansari, Bandung masih berstatus sengketa. Sehingga pihak manapun, termasuk Pemkot, tidak boleh melakukan kegiatan apapun, apalagi eksekusi, di lahan tersebut hingga ada kejelasan yuridis.

Hak memiliki yang direbut

Sebelumnya, Pemkot Bandung mengajukan sertifikasi tanah di kawasan RW 11 Tamansari kepada BPN. Tindakan tersebut dinilai semena-mena. Eva Aryani, warga terdampak yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut, mengatakan bahwa tindakan Pemkot tidak tepat.

Menurutnya, Pemkot seharusnya mengedepankan kepentingan warga perihal sertifikasi ketimbang kepentingannya sendiri.

“Harusnya warga dulu yang dikasih sertifikasi. Ini malah Pemkot sendiri yang ngurus buat mereka,” katanya (6/11/2018).

Padahal, menurut rilis yang diterbitkan Forum Juang Tamansari, bahwa pada November 2017 warga RW 11 juga telah mengajukan sertifikasi. Namun, salah satu syarat sertifikasi, yakni Letter C, ditahan oleh pihak kelurahan dengan alasan yang tidak transparan.

Selain itu, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditujukan bagi setiap daerah pun tidak pernah menyasar warga.

Hal itu memperlihatkan bahwa upaya sertifikasi tanah yang telah puluhan tahun ditinggali oleh warga dipersulit oleh Pemkot.

Padahal, menurut Eva, sudah sejak lama warga mendapatkan persil dan juga berhak mengajukan sertifikasi, yang menurutnya harus dikedepankan ketimbang pemkot.

“Ya kalau persil, kita juga punya dong. Persil itu kan bilang kalau ini tanah bebas. Kita konfirmasi ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) memang tanah bebas,” lanjut Eva.

Persil yang dimaksud Eva adalah persil yang diterbitkan oleh Dinas Perancangan dan Perencanaan Kotamadya Bandung pada tahun 1969.

Dalam persil tersebut dijelaskan bahwa status tanah RW 11 Kelurahan Tamansari adalah tanah negara bebas. Artinya, tanah tersebut bukan milik siapapun, termasuk Pemkot.

Namun, Pemkot memiliki dalil lain. Menurut Pemkot, tanah tersebut adalah tanah negara yang dihibahkan kepada Pemkot. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung, Arif Prasetya, seperti yang dilansir dari Tribun Jabar.

“Orang sana (warga RW 11) mengira tanah itu punya negara, padahal milik Pemerintah Kota Bandung,” katanya.

Melawan ketidaknyamanan

Perdebatan itulah yang membawa kawasan Tamansari ke dalam jurang konflik agraria. Di mana yang dirugikan dalam konflik tersebut adalah warga setempat. Hal itu seperti yang dialami oleh Aa Rohmana (64), warga setempat yang telah tinggal di sana sejak 1959.

Sebelum konflik ini terjadi, Aa membuka usaha indekos di lantai atas rumahnya. Ada enam kamar indekos yang ia sewakan. Rata-Rata penyewa kamarnya berasal dari kalangan mahasiswa dan pegawai.

Untuk sekadar kebutuhan sehari-hari, pendapatan dari usaha tersebut sudah mampu menutupi. Sisanya ia gunakan untuk membiayai operasional keluarga, seperti biaya listrik dan pajak bangunan.

Belum lagi istrinya yang berjualan makanan di samping pusat perbelanjaan Balubur Town Square (Baltos) yang berada tepat di samping Masjid Al-Islam. Dagangannya laris karena para pegawai Baltos biasa membeli makan di tempatnya.

Aa tinggal bersama istri, dua orang anaknya yang masing-masing telah menikah, dan lima orang cucunya. Total tiga kepala keluarga yang tinggal di rumahnya.

“Ya jelas sudah nyaman, dong. Biar butut (jelek) gini, ya, juga saya kan buka usaha kos-kosan. Dulu waktu masih bagus, ya, waktu belum kaya gini, banyak mahasiswa yang tinggal di sini,” katanya kepada lpmrhetor.com saat mengunjungi kediamannya pada Selasa lalu (6/11/2018).

Sayang, setelah Pemkot masuk membawa ekskavator bersama program Rumah Deret, kenyamanan yang dimiliki Aa mesti hilang.

Mahasiswa dan pegawai yang tinggal di rumah indekosnya harus pergi karena takut. Bahkan, ada beberapa penyewa yang pergi sebelum melunasi tagihannya.

“Sekarang boro-boro. Jangankan rumah begini, rumah yang bagus saja pada gak mau. Gak ada yang tinggal di sini. Paling anak-anak sama cucu saja,” katanya.

Tidak sampai di situ, hubungan Aa dengan tetangga dekatnya pun harus merenggang. Program Rumah Deret justru membangun perpecahan antar warga RW 11, tepatnya antara warga yang menolak dengan mereka yang pro.

Tetangga dekat Aa, yang menurutnya sudah seperti saudara sendiri, kini bertindak seakan menjadi musuh.

“Kita kan dianggapnya musuh. Yang dulunya kita saling sapa, bahkan seperti keluarga sendiri, ya, karena tinggal dari tahun 60-an, sekarang putus tali silaturahmi, jadi musuh,” kata Aa dengan nada kesal.

Bahkan perseturuan tidak hanya terjadi antar tetangga. Menurut Aa, ada juga warga setempat yang harus berkonflik dengan saudara serumahnya.

“Ada keponakan dengan pamannya jadi musuh,” katanya.

Selain itu, pada 6 Maret 2018 lalu Aa harus menghadapi tekanan bahkan bentrokan fisik dengan ormas yang diduga bayaran kontraktor Rumah Deret.

“Ya kita siaga saja udah. Pokoknya di sini saya bertahan sampai mati saja, sudah. Alhamdulillah pendamping-pendaming ini dan dari banyak aliansi kita dibantu. Kalau tidak ada mereka ya kita udah gak ada di sini,” katanya.

Namun, di tengah situasi tidak mengenakan itu, Aa tetap komitmen mempertahankan haknya. Ia mengatakan akan tetap solid bertahan bersama keluarganya.

“Insya Allah kita akan bertahan aja sampai menang. Terus berjuang aja,” katanya.

Sampai saat ini ada 17 rumah dan 32 Kepala Keluarga yang masih bertahan di sana. Rilis yang diterbitkan oleh Forum Juang Tamansari pada 7 November 2018, menyebutkan bahwa warga akan terus berjuang dan mempertahankan lahan yang seharusnya menjadi hak mereka.[]

Reporter: Fahri Hilmi

Editor: Fiqih Rahmawati

You may also like

Permenristekdikti No. 55/2018, Organ Ekstra Jadi UKM Pengawal Ideologi?

Permenristekdikti No. 55/2018 menyerukan agar organ ekstra kembali