Ramai-Ramai Hilangkan Pertanian

Bercocok tanam sudah dianggap primitif. Mesin dan industrialisasi dianggap kemajuan. Cukupkah?

lpmrhetor.com – Senin (24/09/2017). Krisis pangan dan kesenjangan sosial setiap tahunnya terus melanda masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh lahan pertanian yang semakin sempit karena pembangunan infrastruktur yang sangat cepat.

Pengalihan fungsi lahan pertanian, termasuk penggusuran, tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan warga, yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian. Terutama petani.

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPD) pada 2013 masih terdapat 7,75 juta hektar lahan sawah yang berada di Indonesia. Namun, setiap tahun terjadi peyusutan antara 150.000 hingga 200.000 hektar lahan akibat pengalihan fungsi.

Dengan begitu, area persawahan di Indonesia berpotensi habis dan punah dalam kurun waktu 38 tahun ke depan. Itu baru pertanian sawah. Belum sektor lainnya.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada 2014 dalam penelitiannya menyebutkan, bahwa terdapat lebih dari 50 juta orang yang berkerja di sektor pertanian.

Angka tersebut setara dengan 34% dari keseluruhan jumlah pekerja yang ada di Indonesia. Namun, sebagian besar dari mereka justru hidup di bawah garis kemiskinan.

Angka-angka di atas tentu bukan omong kosong. Pada Agustus 2017 lalu, lpmrhetor.com mendengarkan cerita dari masyarakat sekitar kampus, bahwa semenjak tahun 1985-an sudah terjadi penggusuran pemukiman warga dan lahan pertanian khusus di sekitar kampus untuk kepentingan pembangunan.

Pengalihfungsian tersebut juga dikenang warga sebagai salah satu penyebab hilangnya penghasilan utama mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kampus juga merampas

Mirisnya, pengalihan fungsi lahan tersebut dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga, sebuah universitas Islam yang kini sedang ngotot menjadi universitas kelas dunia (World Class University).

Wagiran, warga Sapen, mengatakan bahwa sebelum ada bangunan kampus UIN, mayoritas warga di lingkungannya memelihara sapi perah maupun sapi gerobak dan juga lahan pertanian.

“Niku, semenjak wonten pembaruan niki, dulu kan lahan pohon kayu-kayu (Itu, semenjak ada pembaharuan UIN, banyak pohon dan kayu-kayu di sini-red),” katanya.

Wagiran bercerita bagaimana perbedaan antara tempo dulu dan sekarang. Saat masyarakat di sekitarnya getol dan mendapatkan penghasilan menjanjikan dari sektor pertanian. Hingga saat ini harus mengalami penyusutan penghasilan akibat dipaksa alih profesi.

“Enakan dulu mbak, bisa nanem segala macem tumbuhan, sekarang udah jadi gedung-gedung itu. Karena orang dulu kebanyakan masih bodoh, ya mau aja, suruh pindah terus dikasih pesangon,” tuturnya.

Pada tahun 2004, pergantian IAIN menjadi UIN memakan rumah warga setempat. Berlanjut pada tahun 2006, berakibat pada penggusuran pemukiman warga dan juga lahan pertanian yang ada di belakang Student Center serta tempat pemakaman.

Sayangnya, dengan masifnya pembangunan tersebut, nasib pendidikan anak-anak warga yang mayoritas petani itu tidak bisa tertolong. Salah satunya Yun, penduduk asli Yogyakarta yang tinggal tepat di pinggiran sungai Gajah Wong.

Yun menuturkan, bahwa warga di sekitaran tempatnya jarang yang mampu kuliah di UIN karena faktor biaya yang tidak mencukupi. Bahkan, anaknya pun hanya mampu mengenyam pendidikan hingga bangku SMA.

“Anakku ono telu mbak, tapi lulusan SMA kabeh. Gimana mau kuliah, penghasilan suami saja nggak menetap, serabutan. Yang penting cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Aku Cuma orang biasa mbak. Nggak punya biaya,” katanya.

Kriminalisasi petani

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian bukan seatu-satunya penyebab hilangnya kultur bertani. Hal lain, yang tidak kalah menyeramkan, yang menyebabkan terkikisnya dunia pertanian, adalah maraknya praktik kriminalisasi petani.

Ketika mereka berusaha untuk mempertahankan tanahnya, lahannya, sumber kehidupannya, mereka diserang aparat dan ditangkapi tanpa sebab, demi mulusnya maksud dan tujuan para kapital.

Hal itu seperti diungkapkan Arsiko Daniwidho A, dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

Dalam sebuah seminar terbuka di Teatrikal Perpustakaan UIN Sabtu lalu (22/09/2017), Arsiko mengatakan bahwa kriminalisasi petani merupakan siasat pemerintah agar melemahkan pertahanan rakyat.

“Namanya saja kriminalisasi petani, yang merupakan cara pemerintah dalam melemahkan pertahanan rakyat dan untuk memperlancar maksud dan tujuan para kapital,” katanya.

Di lain kesempatan, Widodo, dari Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) mengatakan hal sama. Menurut Widodo, keberadaan hukum justru tidak melindungi para petani.

Pria yang sudah puluhan tahun berprofesi sebagai petani itu juga mengatakan, bahwa hukum lah yang justru selama ini melanggengkan kriminalisasi terhadap petani dan malah memuluskan para pengusaha untuk menghilangkan lahan pertanian.

“Karena dengan adanya hukum formal itu, adalah produk-produk mereka [kapital] untuk melemahkan segala kegiatan yang ada di masyarakat, apalagi kegiatan untuk mempertahankan ruang hidup,” katanya kepada lpmrhetor.com (22/09/2017).

Bahkan, kriminalisasi tersebut bukan hanya dialami para petani penyintas, namun juga menyerang dan menghabisi siapapun yang mendukungnya.

Seperti halnya di Kulon Progo, masyarakat dan para aktivis yang berusaha membela ikut menjadi bulan-bulanan. Diserang tanpa ampunan, karena membela lahan warga yang akan dijadikan proyek pembangunan bandara. Bahkan, para warga ditekan terus agar meyerahkan lahan yang mereka pertahankan.

“Jadi, apa yang kami alami di Kulon Progo, ya ditekan terus. Dan memang pada awalnya kita selalu diintimidasi dengan hukum,” lanjut Widodo.

Andi Robiansah, aktivis Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga, mengatakan, padahal memperjuangkan lingkungan itu tidak bisa digugat. Baik oleh pasal perdata, bahkan pidana.

“Menurut pasal 66 ini (UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-red), akhirnya kita menemukan payung hukum bagi aktivis ataupun pembela lingkungan, itu tidak dapat digugat kembali ataupun dituntut pidana,” kata Andi (22/09/2017).

Bertani dikira tertinggal

Kebanyakan orang tua tidak mengingkan anak-anak mereka berprofesi sebagai petani, apalagi buruh tani. Karena, bertani dianggap merupakan pekerjaan yang tidak layak dan tidak menguntungkan dalam segi ekonomi.

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Nasriah, seorang buruh tani asal Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Bekerja sebagai buruh ya layak-layak saja, karena kemampuan saya hanya di situ. Tetapi saya harapkan anak-anak saya memiliki profesi yang jauh lebih layak dibandingkan saya,” tuturnya pada lpmrhetor.com.

Konstruk pemikiran tersebut muncul akibat maraknya praktik alih fungsi lahan yang dilakukan para pengusaha, yang tentu saja dibantu pemerintah.

Hal itu seperti diungkapkan Aziz Purwantoro, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Adanya alih fungsi dari lahan pertanian menjadi non-pertanian. Misal, perumahan,” kata Aziz pada lpmrhetor.com.

Kedua persoalan tersebut saling berkaitan. Konstruk pemikiran yang mengatakan bahwa pertanian adalah profesi yang tertinggal, diakibatkan oleh maraknya alih fungsi lahan.

Begitu pula dengan alih fungsi lahan, yang marak akibat konstruk pemikiran yang disebutkan.

“Karena pertanian selalu hanya dibayangkan sebagai petani ndeso, nandur dan panen saja, sehingga tidak mempunyai bayangan yang lebih modern,” kata Aziz lagi.

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pegetahuan Indonesia (LIPI), Haning Romdiati di Media Center LIPI, mengatakan bahwa Indonesia terancam krisis petani.

Menurutnya, hal itu diakibatkan oleh regenerasi petani yang cenderung stagnan. Maka dari itu, LIPI berpendapat bahwa salah satu yang dapat diakukan untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan meninjau kembali kurikulum pendidikan dari tingkat sekolah dasar.

Hak itu mesti dilakukan agar anak-anak, remaja, dan pemuda desa, tidak terasingkan dari lingkungan tempat hidupnya, yakni lingkungan yang agraris.[]

Reporter: Halida, Darmawan, Itsna

Editor: Fahri Hilmi

You may also like

Sulitnya Warga Tamansari Bertahan di Rumahnya Sendiri

Program Rumah Deret membawa beragam petaka. Warga RW