Permenristekdikti No. 55/2018, Organ Ekstra Jadi UKM Pengawal Ideologi?

Sumber Gambar: sangpencerah.id

Permenristekdikti No. 55/2018 menyerukan agar organ ekstra kembali masuk kampus untuk mengawal ideologi bangsa. Banyak pihak menilai itu sebagai upaya pengekangan jilid dua setelah NKK/BKK.

lpmrhetor.com – Disahkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa, pada Senin (20/10), dianggap bukan serta-merta angin segar bagi organisasi ekstra kampus.

Permen tersebut menjadikan organ ekstra, yang semula berada di luar hirarki administrasi kampus, nantinya akan ditarik lagi ke dalam kampus, dimonitori, dan diatur sedemikian rupa oleh pimpinan kampus. Selanjutnya, akan disusul dengan pembentukan sebuah lembaga dengan nama Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM PIB).

Sahnya Permenristekdikti No. 55/2018 sekaligus menggugurkan peraturan yang ada sebelumnya, yaitu Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No 25/DIKTI/KEP/2002 mengenai pelarangan organisasi ekstra kampus atau partai politik untuk menyelenggarakan aktivitas politik di kampus.

Banyak pihak menilai, adanya peraturan tersebut justru akan membuat organ ekstra berada di bawah bayang-bayang negara. Keputusan tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman yang membatasi ruang berpikir dan ruang diskusi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi tersebut.

Cara mengontrol mahasiswa?

Dilansir dari Tirto, Ketua Front Mahasiswa Nasional, Symphati Dimas Rafi menilai Permen tersebut adalah alat pemerintah untuk mengontrol organisasi mahasiswa melalui kampus-kampus. Seperti diketahui umum, organ ekstra sejauh ini selalu menjadi garda paling depan dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Ia juga menambahkan bahwa peraturan ini sama saja seperti mengembalikan represivitas kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) pada masa Orde Baru (Orba) silam.

Selain Dimas, Lukman Hakim, Ketua Jaringan Kampus (Jarkam), juga menyatakan hal serupa. Lukman mengatakan bahwa Permen ini berpotensi menciderai ruang demokrasi dan kebebasan mahasiswa yang selama ini dijaga dan ada di lingkungan kampus.

Ia menilai bahwa Permen ini lebih konsen kepada upaya kontrol pemerintah terhadap kehidupan mahasiswa-mahasiswa di kampus, dan bukan menyoal penangkalan paham radikalisme. Oleh karenanya, dia mengkhawatirkan bahwa nantinya ruang-ruang kebebasan mahasiswa akan semakin menyempit atau bahkan terenggut oleh kebijakan yang berlaku.

Lukman bahkan mengatakan Permen tersebut memiliki potensi besar untuk membawa organ ekstra dan mahasiswa ke dalam jurang konflik horizontal.

“Karena konflik yang muncul akibat Permen ini kemungkinan horizontal (mahasiswa dengan mahasiswa-Red.),” katanya kepada lpmrhetor.com.

Dalam ranah kehidupan politik kampus, Lukman mengaku sangat khawatir dengan adanya pemberian legitimasi terhadap suatu kelompok atau suatu organisasi. Ia berpendapat bahwa hal tersebut bisa mematikan eksistensi dari kelompok atau organisasi lainnya yang tidak memiliki pengesahan dari kampus terkait bisa saja direpresif dengan tuduhan makar atau melawan negara.

Yusron, salah satu aktivis Gerakan Nasional Pendidikan (GNP), menyatakan sikap yang yang sama. Yusron menganggap bahwa Permen ini justru merupakan upaya negara untuk menundukkan masyarakat, dalam hal ini mahasiswa.

Dalam beberapa segi, Yusron sebenarnya sepakat terhadap substansi yang terkandung dalam Permen tersebut, namun menurutnya, keadaan negara saat ini justru memperlihatkan maksud lain.

“Aku sepakat, kalau maksudnya untuk menolak adanya pengaruh ideologi asing. Tapi melihat kondisinya saat ini, sepertinya bukan itu maksudnya,” kata Yusron.

Senada dengan Lukman, Yusron pun mengkhawatirkan jika nantinya benar-benar terdapat jurang legitimasi antara organisasi yang memiliki pengesahan dan yang tidak memiliki pengesahan, hal itu akan menyebabkan gesekan pada organisasi-organisasi yang terlibat.

Ia takut nantinya organisasi yang tidak sah ini dilabeli dengan sebutan tidak Pancasilais atau bahkan anti-NKRI.

Hal tersebut bisa jadi berbuntut pada penghapusan dan penghilangan organisasi tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa kelak akan ada banyak persekusi terhadap beberapa organisasi tertentu.

Apabila hal itu benar terjadi, maka yang ada bukanlah upaya negara dalam memproteksi masyarakatnya terhadap ideologi asing, melainkan bentuk pengontrolan terhadap suatu massa agar nantinya tidak mengganggu jalannya kepentingan negara.

Mengontrol melalui pengetahuan

Yobi Afis, Kepala Jaringan Bidang Perguruan Tinggi dan Jaringan Kemasyarakatan (PTJK) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Wilayah Yogyakarta mengungkapkan bahwa HMI Jogja tidak benar-benar menyambut baik Permenristekdikti ini. Walau ia mengakui, pihaknya masih membicarakan persoalan ini di internal.

“Permen tersebut menjadi sebuah diskursus akhir-akhir ini. Di kalangan kami, masih banyak yang mendukung, tak sedikit pula yang menentang. Masih menjadi sebuah diskursus,” ujar Yobi.

Yobi juga mewanti-wanti untuk lebih mendalami maksud adanya Permen ini. Apakah hanya sebagai kemasan baru dari NKK/BKK atau benar-benar upaya proteksi terhadap radikalisme. Hal itu mengingat, bahwa pengetahuan, kata Yobi, bisa dijadikan sebagai alat kekuasaan.

Yogi juga mengatakan, bahwa sejak zaman Orde Baru, relasi pendidikan ini selalu bertaut dengan adanya relasi kekuasaan, yaitu pendidikan sebagai alat kekuasaan itu sendiri.

“Organisasi eksternal ini memiliki posisi unik, dia bisa berkembang dan progresif ketika bisa menjaga independensinya. Dia akan bersifat subjektif ketika dekat dengan relasi kekuasaan. Harapan kami sendiri, organisasi ekternal dapat menjaga jarak dan mempertahankan independensinya,” tegas Yobi.

Pendapat lain

Berbeda dengan tanggapan-tanggapan di atas, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Yogyakarya, Muhammad Shofiyullah, justru menyambut baik Permenritekdikti ini. Ia menganggap bahwa dengan adanya Permen ini, peran mahasiswa dapat dikolaborasikan dengan berbagai kebijakan yang diupayakan negara atas dasar nilai-nilai kebangsaan.

“[Kami] mendukung, karena peran pemuda harus kolaboratif termasuk dengan kebijakan yang mengupayakan nilai-nilai kebangsaan. Jadi, Permen ini adalah upaya agar mahasiswa nanti lebih aktif dalam urusan sosial kebangsaan,” katanya.

Ia juga tak segan menyanggah banyak pendapat yang mengatakan bahwa Permenristekdikti ini nantinya akan membatasi dan mengekang ruang berpikir serta diskusi mahasiswa, lebih-lebih anggota PMII.

Menurutnya, hal yang nantinya diatur oleh kampus sesuai pasal 3 yang tertera pada Permeristekdikti Nomor 55 tahun 2018 adalah organisasi UKM-PIB yang merupakan turunan dari Permen tersebut.

“Yang diatur kan UKM-PIB-nya, mas. Bukan organisasi ekstra langsung. Kita punya AD/ART masing-masing,” tambahnya.

Selain PMII, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) juga menyambut baik. Nasaruddin Ali, Ketua GMNI UIN mengatakan bahwa Permen ini seakan mengembalikan marwah organ ekstra yang dulunya pernah diusir oleh rezim dari kampus.

Namun, ia berharap, jika Permen ini benar-benar diterapkan di kampus, terlebih UIN, jangan sampai diatur secara sepihak saja. Harus secara adil, jujur, transparan, dan tersosialisasi dengan baik. Selain itu, harus dibangun secara gotong royong.

Menurutnya, kampus harus mulai menyadari keberagaman dinamika sosial di kampus.

“Jangan sampai organ ekstra di UIN itu hanya segolongan trem pemikiran orang-orang tertentu di dalam oknum UIN saja. Karena di UIN organisasi ekstra tidak hanya GMNI, HMI, PMII, dan IMM saja. Padahal organisasi yang berada di luar kampus ini banyak. Sebut saja KAM, Sekolah Bersama (Sekber), dan KMPD yang juga ikut mewarnai pergerakan di kampus UIN Sunan Kalijaga secara eksternal,” jelasnya.

Sementara itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesi (KAMMI) Wilayah Yogyakarta belum bisa memberikan tanggapan saat ditemui lpmrhetor.com, Senin (19/11).

Nashih Ulwan, Ketua KAMMI Yogyakarta, menyampaikan bahwa KAMMI belum menuntaskan diskusi dalam internal organisasinya sehingga belum bisa berkomentar.

UIN belum melakukan apapun

Beberapa waktu lalu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang menginstruksikan kepada organ ekstra yang membawa nama UIN dalam organisasinya untuk menyerahkan profil organisasinya.

Namun, ternyata SK tersebut bukan tindak lanjut terhadap permen di atas. Seperti dilansir dari Arena, hal itu dilakukan dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan nama institusi UIN.

Terkait Permenristekdikti No. 55/2018, UIN justru belum melakukan apa-apa. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Waryono Abdul Ghafur menyampaikan bahwa di UIN sendiri belum ada tindak lanjut dari peraturan tersebut.

Waryono mengatakan bahwa untuk kejelasan informasi belum ada, sebab file resmi yang harusnya dikeluarkan Kemenristekdikti belum tersedia di laman webnya. Ditakutkan akan ada miskomunikasi dalam penyampaian yang diberitakan oleh media.

“Saya belum bisa komentar. Karena kalau saya komentar sekarang sementara saya belum baca, nanti ada yang kurang pas,” tegasnya saat ditemui di kantornya, Senin, (19/11).[]

Reporter: Darmawan Julianto

Editor: Fiqih Rahmawati

You may also like

Membedah Visi Misi Calon Perwakilan Mahasiswa Lewat Kampanye Monologis

lpmrhetor.com – Kampanye Monologis untuk pemilihan ketua DEMA