KPUM dan Parpol saling menyalahkan. Tapi seperti biasa, pemilwa tetap berjalan.
lpmrhetor.com – Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemilwa), yang akan dilaksanakan pada 17 Desember 2018 mendatang, memasuki tahap kampanye monologis pada Selasa (11/12). Partai politik mahasiswa yang sejak Minggu telah lolos verifikasi difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) untuk menyelenggarakan kampanye monologis di masing-masing fakultas. Salah satunya di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijga Yogyakarta.
Pada kampanye yang sifatnya monologis ini, visi dan misi masing-masing calon yang berasal dari 4 partai saling menyampaikan visi dan misi mereka.
Kasmoro Wijoyo, Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), menyampaikan secara umum visi dan misi semua calon yang PKR usung adalah mewujudkan sistem birokrasi yang baik.
“Kita nggak muluk-muluk, untuk visi misi kita melihat kondisi di kampus yang ada. Pengennya di kampus itu memiliki sistem birokrasi yang baik. Artinya apa, demokratis, transparan, kemudian keterbukaan,” ungkapnya.
Hal tersebut ia ungkapkan karena kekecewaannya terhadap keadaan sistem birokrasi yang ia lihat saat ini. Menurutnya, birokrasi terlihat tertutup dan hanya didominasi oleh satu golongan saja.
“Semua yang terjadi selama ini, itu semuanya tertutup, gitu lho, dan mohon maaf ya, itu memang sudah menjadi rahasia umum. Bahwa hanya dari satu golongan, dan teman-teman mahasiswa itu sudah tau siapa itu satu golongan itu,” imbuhnya.
Ramai-Ramai kritik KPUM
Ditengah-tengah ramainya kampanye monologis, masing-masing partai mengkritisi kinerja KPUM yang dinilai kerap lalai dan tidak maksimal.
Salah satu kasusnya adalah keterlambatan, serta molornya jadwal kampanye dari rundown yang sudah ditetapkan.
Namun hal itu ditampik oleh Fikri Himawan, Ketua KPUM-FSH. Ia justru mengklarifikasi kinerja KPUM yg lamban lantaran tidak konsistennya salah satu partai dalam menepati jadwal.
“Ini nunggu dari partainya (Parkiba-red), jadi nanti efek negatif dari partainya akan kurangnya publikasi. Rugi dari partainya sendiri,” sanggahnya saat ditemui di Taman FSH.
Pihak Parkiba pun tak menampik soal keterlambatannya. Di sisi lain, Parkiba sekaligus menyalahkan pihak KPUM yang seakan lamban dalam mempersiapkan segala hal terkait keperluan kampanye.
“Dari partai Parkiba sendiri lambat, Mbak. Tapi, pas kandidat ke sana, KPUM juga tidak menunjukkan kesiapannya,” ungkap Nofan, salah satu calon ketua Dema-F dari Parkiba.
Nofan menilai, pihak KPUM juga minim persiapan dalam mengkoordinasikan semua hal menyangkut persiapan Pemilwa. Salah satunya terlihat dari sosialisasi dan informasi yang bersifat dadakan.
“Saya hanya melihat adanya ketidaksiapan dari pelaksanaan Pemilwa dari pihak KPU. Salah satunya dengan adanya sosialisasi dan informasi yang dadakan. KPU sendiri tidak membuat peraturan teknis, hanya UU yang bersifat umum,” jelas Nofan.
Tak sampai di situ, KPUM juga mendapat kritik dari PKR. Kasmoro Wijoyo, Ketua Umum, merasa kewalahan dalam melengkapi segala persyaratan yang ada. Hal tersebut menurutnya berdampak pada persiapan pencalonan yang dilakukan oleh PKR.
“Ada juga hal yang menurut saya konyol. Jadi, sosialisasi yang diberikan oleh KPU terlalu mepet sekali. Sehingga kita kewalahan untuk melengkapi dari syarat-syarat itu. Kita untuk calon Dema memang tidak maju, kita memang prioritas kepada HMJ. Dan itu dia, Sosialisasinya terlalu mepet,” kritiknya.
Selain itu, Kasmoro juga mengeluh akibat tidak profesionalnya KPU dalam melakukan sosialisasi.
“Sosialisasi seharusnya ada formalnya gitu. Dikumpulkan semuanya. Ini kalo sekedar WA (Whatsapp-red), itu bukan sosialisasi, itu chat ke temen, itu. Kalau kumpul secara formal itu juga nggak pernah, palingan ngopi-ngopi, sosialisasinya lewat sana,” tambahnya.
Mahasiswa pun turut mengkritisi
Lambatnya kinerja KPUM tidak hanya dirasakan oleh pihak partai saja. Akan tetapi, mahasiswa sebagai calon pemilih juga merasakan hal tersebut. Muhammad Nuryasin, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Angakatan 2015, mengeluhkan ketidakjelasan teknis pemilihan calon dan pasangan calon.
“Jadi, KPUM sosialisasinya kurang, sistem dan pemilihannya kayak gimana. Sosialisasi yang disampaikan lewat pamflet dan sosial media masih kurang. Seharusnya ada forum dari KPU. Kalau pamflet kurang dibaca apalagi sama mahasiswa yang kurang peduli dengan politik,” katanya.
Tak berhenti di situ, Nuryasin juga mengkritisi kampanye yang diselenggarakan di tiap-tiap fakultas. Bahwa hal tersebut dapat mengganggu proses pembelajaran.
“Sebenarnya kampanye seperti ini dikurangi karena mangganggu aktivitas akademik, dan kampanye kayak gini, kan, kampanye-kampanye lama. Sekarang itu kampanye media digital yang menyampaikan program kerja. Kalau ini kan cuma visi misi, belum wujud nyata. Apa yang akan dikerjakan nantinya itu malah belum disampaikan oleh para calon,” katanya.
Walau begitu, KPUM tetap menggelar rangkaian pemilwa sebagaimana terjadwal. Selanjutnya akan digelar kampanye dialogis di tiap-tiap fakultas.[]
Reporter: Itsna Rahma & Khusnul Khotimah
Editor: Siti Halida Fitriati