Menjadikan Pendidikan Sebagai Alat Juang Keberagaman

Ilustrasi: Kompas
I NDONESIA merupakan negara dengan kultur budaya dan sosial yang sangat beragam, mulai dari suku, ras, agama dan bahasa. Dari berbagai macam latar belakang tiap individu masyarakat Indonesia ini, tiap kelompok sosial memiliki ciri khas tersendiri. Masyarakat terbagi-bagi ke dalam banyak patahan. Mereka terbagi karena kebutuhan, ada pula yang mengelompokkan dirinya sendiri.

Orang cenderung merasa memiliki ikatan persaudaraan yang tinggi dengan kelompok in-groupnya. Baik itu sama dalam kelompok suku, ras, agama mau pun bahasa. Sebagai contohnya, bayangkan saja anda sedang merantau di luar pulau dan anda sama sekali tak memahami bahasa orang-orang di pulau tersebut. Kemudian anda bertemu satu orang yang berasal dari satu daerah dengan anda dan dia mengajak anda ngobrol dengan bahasa daerah kalian, bukankah menyenangkan?

Anda jadi memiliki teman satu daerah yang sama, yang juga menggunakan bahasa yang sama dan budaya yang sama juga membuat anda merasa memiliki ikatan persaudaraan erat dengan orang tersebut. Anda merasa memiliki teman satu perjuangan dan tidak merasa terasing di pulau orang.

Hal ini juga berlaku pada agama dan ras. Orang akan cenderung nyaman berinteraksi dengan orang yang memiliki latar belakang yang sama dengannya. Kemudian mereka akan membuat sebuah kelompok in-group yang hubungan antar anggotanya memiliki sikap solidaritas yang tinggi satu sama lain karena merasa senasib sepenanggungan.

Namun persamaan-persamaan ini akan menjadi salah kaprah apabila dijadikan dalih pembenaran atas perilaku intoleran terhadap kelompok lain. Karena biasanya orang yang memiliki rasa fanatisme terhadap kelompok in-group nya akan menolak dengan keras apa-apa yang tidak sesuai dengan pemahamannya. Mereka akan menganggap semua pemahaman selain pemahaman mereka adalah salah dan hanya pemahaman mereka satu-satunya yang benar.

Jika mau diteliti banyak sekali kasus pelanggaran HAM dan sikap intoleransi yang terjadi di Indonesia yang akhirnya berujung konflik berkepanjangan antar kelompok. Seperti mewariskan dendam pada keturunan-keturunan selanjutnya.

Pada 1998 lalu, etnis tionghoa menjadi korban pada masa revolusi orde baru. Krisis moneter berkepanjangan di tahun tersebut berujung dengan kerusuhan hebat pada masa penghujung rezim Soeharto. Kemudian kerusuhan ini menyulut konflik antar etnis pribumi dan Tionghoa. Banyak perempuan diperkosa dan banyak pula toko mereka yang dijarah dan dibakar oleh massa yang kalap dan sentimen terhadap etnis Tionghoa ini.

Kemudian konflik berbasis agama di Ambon pada 1999 silam. Kerusuhan tak dapat dihindari, banyak nyawa meregang akibat peperangan atas nama agama ini. Kedua kubu antara umat Islam dan Kristen ini saling serang dan bakar bangunan serta sarana ibadah masing-masing. Walau kerusuhan sudah berakhir, namun hingga kini isu tentang umat beragama di Ambon masih sensitif hingga hari ini.

Ada lagi tragedi perang sampit di Kalimantan pada tahun 2001 lalu. Konflik ini melibatkan suku Dayak (suku asli Kalimantan) dan orang Madura (pendatang, program migrasi pemerintah) yang dipicu oleh banyak faktor. Akibat bentrok dari kedua suku ini dikabarkan ratusan orang meninggal dunia.

Apabila mau ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus konflik antar kelompok yang tidak terekspos karena skalanya yang kecil. Beberapa contoh di atas hanyalah sedikit dari bukti bahwa banyak masyarakat Indonesia yang tidak mau menerima perbedaan-perbedaan di lingkungannya.

Masyarakat juga tak bisa disalahkan sepenuhnya. Pemerintah daerah juga harusnya dapat bersikap tegas pada kelompok intoleran walau pun kelompok ini termasuk mayoritas dan korban adalah minoritas. Pemerintah daerah harusnya memiliki kesadaran dan pemahaman yang mumpuni terkait dengan HAM dan jaminan perlindungan bagi warga sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Bukannya malah permisif terhadap perilaku intoleransi kelompok mayoritas. Seperti pelarangan dan pembatalan izin mendirikan bangunan dan membubarkan langsung atau memfasilitasi dan mengizinkan pembubaran rumah ibadah. Sekali lagi, pemerintah daerah harus dapat bersikap tegas dan bukannya justru ditekan/tertekan oleh kelompok intoleran yang mengadu kepadanya.

Ada beberapa upaya yang mesti pemerintah dan masyarakat lakukan untuk menghentikan sikap intoleransi yang sudah terlanjur menjamur di masyarakat luas. Dalam melawan sikap intoleransi ini diperlukan hukum yang jelas, adil tidak berpihak pada sebagian kelompok dan sesuai dengan HAM. Tegas dalam melarang dan menolak perilaku yang mengandung unsur intoleran atau kebencian, akses yang mudah dijangkau oleh korban kasus intoleran serta pendampingan dalam proses hukum. Sehingga masyarakat tidak akan berani main hakim sendiri seperti konflik yang sudah-sudah.

Kemudian akses akan informasi juga sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak mudah diadu domba dan  justru menjadi alat kepentingan politik untuk melanggengkan kekuasaan. Di sini media dan pers berperan penting dalam menyampaikan informasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah kejurnalistikan yang berlaku karena output akan jadi pemahaman masyarakat luas dan juga menggiring opini publik.

Pendidikan juga termasuk upaya prefentif dalam menolak sikap intoleransi pada generasi penerus di kemudian hari. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, serta akhlak yang mulia.

Dari penjelasan di atas dapat kita artikan pendidikan adalah usaha untuk membentuk karakter siswanya menjadi insan yang toleran dengan tetap memegang teguh kepercayaannya disertai dengan akhlak yang mulia. Dalam proses pendidikan ini siswa diajarkan untuk memiliki sikap toleransi dengan cara menghargai dan menghormati terhadap pebedaan dan menerima keanekaragaman. Siswa diberi pemahaman bahwasanya perbedaan bukanlah suatu hal buruk yang menjadi masalah.

Selain dari tiga upaya di atas upaya dari masing-masing individu juga sangat diperlukan. Karena jika dipikir-pikir kembali perilaku intoleran akan menjadi bibit baru dari perilaku intoleran yang lain di kemudian hari. Jadi sebelum bertindak atau berperilaku alangkah baiknya dipikirkan ulang, “apakah tindakan yang aku lakukan ini intoleran atau tidak?”

Karena hal besar bermula dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Untuk menerapkan semboyan Bhineka Tunggal Ika pada kelompok besar masyarakat dimulai dari kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu, baik itu di sekolah, lingkungan rumah maupun keluarga. Utamanya, sebelum dimulai kelompok kecil juga diperlukan penyadaran dari diri sendiri terlebih dahulu. Pastikan diri sendiri sudah mempunyai sikap toleran sehingga bisa mengajak orang lain di lingkup yang lebih luas.

Perlu juga kita ingat kembali kodrat kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk sosial. Yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Oleh karenanya manusia sangat perlu untuk memiliki sikap toleransi agar dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa ada perpecahan di dalamnya.[]

Nadia Nur Hasanah. Jurnalis LPM Rhetor dan Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga.

You may also like

Alienasi dan Peradaban Modern

Masyarakat modern dikelilingi oleh barang-barang yang mempermudah hidupnya