Ketika Angka Kekerasan Seksual Meningkat, Perlukah RUU-PKS Disahkan?

Kekerasan seksual tidak pernah habis menjadi problematika sosial. Media semakin gencar memberitakan. Semua ahli membahas. Banyak yang turut prihatin. Apalagi alasan menunda pengesahan RUU PKS?

Ketika angka semakin memperjelas situasi, tapi nalar tidak kunjung diperbaiki.

lpmrhetor.com – Jum’at (08/03), Komnas Perempuan merilis Siaran Pers Catatan Tahunan (Catahu) 2019. Melalui laporan yang berjudul “Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara”, Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa pengaduan kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan sebanyak 14 persen dari tahun sebelumnya (tahun 2017: 348.466 kasus, tahun 2018 : 406.178 kasus).

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menyebutkan bahwa data tersebut merupakan hasil keberanian banyak pihak yang telah bersedia melaporkan kasus tersebut. Melihat angka kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan, Mariana kembali menegaskan tentang urgensi disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
“RUU itu (Red: Penghapusan Kekerasan Seksual) emang harus segera disahkan, karena ini sudah momentnya orang berempati, memikirkan tentang berbahayanya kekerasan seksual. RUU ini juga bicara soal bagaimana pelaku itu harus diperlakukan,” ungkapnya saat diwawancarai lpmrhetor.com (23/03).

Riset Officer Rifka Annisa, Triyantono juga menyatakan sikap yang sama. Menurutnya, saat ini Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih menjadi bola panas di tengah isu politik. Polemik pro dan kontra turut mewarnai perjalanan RUU ini. Hingga akhir masa jabatan DPR-RI pun kejelasan RUU PKS masih abu-abu.

“Makanya, penting untuk segera dibahas. Kalau nggak dibahas-bahas, kapan masuk ke pembahasan berikutnya? Ini masih jauh, belum dibahas. Baru kemarin itu ada RDP (Rapat Dengar Pendapat), ngomongin soal materi dan sebagainya, tapi itu bukan forum pembahasan subtansinya,” tandasnya.

Indonesia darurat kekerasan seksual

Data telah berbicara. Pengaduan kekerasan seksual dari tahun ke tahun tidak pernah ada habisnya. Kenyataan bahwa Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual memang tidak dapat dipungkiri lagi.

“Mengenai Indonesia yang mengalami darurat akan kekerasan seksual sebetulnya sih dari dulu, hanya sekarang media banyak membicarakan tentang itu secara serius. Sehingga itu menjadi perbincangan yang sangat serius juga,” jelas Mariana.

Laporan kekerasan seksual yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan merupakan bukti nyata daruratnya kekerasan seksual di Indonesia. Pada tahun 2014 tercatat 4.475 kasus, tahun 2015 sebanyak 6.499 kasus, tahun 2016 telah terjadi 5.786 kasus, dan tahun 2017 sendiri tercatat 7.937 kasus.

Sedangkan pada tahun 2018 laporan kasus kekerasan seksual tercatat sebanyak 7.874 kasus, dengan rincian 57 kasus kekerasan seksual pada diffabel, 2.988 kasus ranah privat, 2.521 kasus ranah publik, 2.292 kasus ranah komunitas, dan 16 kasus ranah negara.

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), satu dari tiga (33,4%) perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya. Temuan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pelaku rata-rata adalah laki-laki, baik dari unsur keluarga, orang terdekat maupun umum.

Triyantono juga menambahkan bahwa apabila laki-laki sebagai pelaku kekerasan seksual berakhir dipenjara, maka ia hanya kehilangan keberuntungan. Pasca pelaku keluar dari penjara, ia dapat hidup normal. Hal ini berbeda dengan perempuan, ketika perempuan menjadi korban kekerasan seksual, ia kehilangan masa depan sekaligus harapannya.

“Nah kalau perempuan menjadi korban pemerkosaan sampai hamil, apa yang akan terjadi? Itu bukan hanya kehilangan keberuntungan, tetapi juga harapannya hilang. Apalagi dia mengandung dan dipaksa menikah.”

Triyantono menilai bahwa kekerasan seksual merupakan sumber kekerasan dari segala kekerasan, terutama jika korbannya adalah perempuan. Korban akan mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga kekerasan ekonomi dalam satu waktu.

Mengapa kekerasan seksual terjadi?

Mariana Amiruddin kembali menegaskan bahwa faktor utama kekerasan seksual terletak pada budaya yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual. Berbagai penelitian di dunia juga menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual bukan karena syahwat atau nafsu, tetapi karena pelaku merasa dirinya lebih berkuasa daripada korban, sehingga ia mampu menguasai seseorang yang lebih lemah secara seksual dan mengalami kepuasan.

“Melihat berbagai penelitian di seluruh dunia, sebenernya bukan problem syahwat atau bukan problem nafsu semata, tetapi problem kekuasaan gitu. Dendam.”

Riset Officer Rifka Annisa pun sependapat dengan Mariana. Ia menyebutkan bahwa faktor kekerasan seksual adalah perspektif pelaku mengenai korban. Pelaku akan menilai korban lebih lemah dari dirinya dan pelaku sudah melakukan under estimate terhadap korban.

“Tanpa ada proses untuk mengembalikan perspektif, keluar dari penjara pelaku akan lebih ganas, juga akan lebih ekstrem, karena ia sudah dikekang sekian tahun, sehingga keluar itu dia akan merasa lebih haus, dendam.”

Tindak pidana tidak cukup untuk membuat pelaku jera. Tanpa adanya rehabilitasi terhadap sikap dan perspektif, maka pelaku akan cenderung destruktif. Beberapa waktu lalu pemerintah menyebut adanya peraturan kebiri untuk pelaku kekerasan seksual. Namun, itu hanya menyelesaikan hulu masalah, tanpa menyelesaikan hilirnya. Kelaminnya selesai, diputus, tetapi otaknya tidak diselesaikan.

“Dia akan berangkat dari alat lain, tidak menggunakan alat kelaminnya, malah lebih destruktif,” ungkap Riset Officer Rifka Annisa tersebut.

Di sinilah RUU PKS menjadi penting

Mengutip draf resmi RUU-PKS, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan UUD-RI tahun 1945. Setiap bentuk kekerasan seksual adalah kejahatan dan melanggar hak asasi manusia, oleh karenanya korban harus mendapat perlindungan.

Kuantitas kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat dan berkembang, namun sistem hukum belum secara menyeluruh dapat mencegah, melindungi, memulihkan, memperdayakan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama menghapuskan kekerasan seksual. RUU PKS juga tidak hanya berbicara tentang penanganan tetapi juga pencegahan-pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual.

Perspektif politik dan hukum

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan satu gebrakan baru atas hukum kekerasan seksual yang tidak memadai di Indonesia. Berdasarkan identifikasi Komnas Perempuan, kekerasan seksual terbagi menjadi sembilan bentuk. Sebelumnya, masyarakat baru mengenal istilah perkosaan dan percabulan dengan definisi yang sangat terbatas.

RUU PKS hadir untuk melengkapi aturan kekerasan seksual yang sudah ada pada Perundang-undangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Perundang-undangan Perlindungan Anak (PPA), Perundang-undangan Tindak Perdagangan Orang (PTPO), dan KUHP. Berbagai perundang-undangan tersebut menjadikan lingkup dan pengertian kekerasan seksual sangat bervariatif.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian pemerkosaan adalah penetrasi antara penis ke vagina yang disertai dengan keluarnya sperma di dalam vagina dan harus ada unsur perlawanan. Apabila pelaku tidak mengeluarkan sperma di dalam vagina dan korban tidak mampu/bisa melawan, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai perkosaan.

Lingkup kekerasan seksual dalam KDRT juga sebatas pada rumah tangga. Dalam hal ini, lingkup rumah tangga adalah istri, suami, anak, dan orang yang menetap di rumah tersebut. Sebuah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh adik dari suami korban, namun ia tidak tinggal serumah dengan korban, maka kasus tersebut tidak dapat ditindak dengan PKDRT.

Batasan PPA adalah anak. Kasus kekerasan seksual pada perempuan usia diatas 18 tahun, tetapi belum menikah juga tidak bisa dikenakan PPA dan PKDRT.

Pada akhirnya, kedua kasus tersebut akan ditindak menggunakan KUHP. Sementara definisi kekerasan seksual dalam KUHP harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi tadi, sehingga korban tidak mendapat keadilan secara benar.

“Korban sangat jarang mendapat keadilan, justru sebaliknya. Karena tadi persoalan hukum yang tidak ada, juga persoalan perspektif aparat penegak hukum yang tidak responsi,” kata Triyantono lagi.

Saat ini, Indonesia memerlukan satu undang-undang yang komprehensif untuk mengatur kasus-kasus tersebut.

“Jadi, perlu satu undang-undang yang komprehensif mengatur itu. Semacam undang-undang pokok yang khusus mengatur soal apa itu tindak pidana kekerasan seksual,” pungkasnya.

Kekerasan seksual dalam perspektif masyarakat

Dewasa ini korban kekerasan seksual cenderung disalahkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak menjadi support system dari korban. Keluarga sebagai lembaga terdekat korban juga rentan menyalahkan, tidak setuju dan tidak memberikan dukungan kepada korban. Hal tersebut justru memperburuk kondisi korban.

“Ada proses revictimisasi, menyalahkan atau victim blaming dari masyarakat dan keluarga. Ketika korban pemerkosaan mampu untuk melaporkan ke Kepolisian itu merupakan suatu tahap yang dalam konteks itu sangat kuat.”

Perlu digarisbawahi bahwa korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung tidak berani untuk mengadu, melaporkan, ataupun membela diri, karena takut mengalami stigma dan prasangka yang buruk terhadap dirinya. Oleh karenanya perempuan mengalami berulang kali kekerasan (reproduksi kekerasan) dari berbagai aspek kehidupan. Tidak sedikit dari korban yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri atau dibunuh.

Keadaan ini diperparah oleh hukum yang hanya berkonsentrasi untuk menindak dan menghukum pelaku seberat-beratnya, tanpa ada tindakan proses pemulihan yang secara resmi dilakukan kepada korban.

“Penindakan terhadap pelaku tanpa pemulihan terhadap korban itu juga sama saja bohong, karena yang justru paling dirugikan dalam konteks ini adalah korban,” tambah Triyantoro.

Lalu, bagaimana kondisi psikologis korban kekerasan seksual?

KUHP dianggap kurang mampu menindak kasus kekerasan seksual secara adil, karena definisinya sangat terbatas dan klasifikasi-kasifikasinya cenderung merumitkan perkara. Pada kasus kekerasan seksual, korban sering menyatakan bahwa ia tidak bisa/mampu bergerak saat kejadian. Hal ini tentu bertentangan dengan pengertian pemerkosaan dalam KUHP.

Medical Doctor sekaligus Psychiatric Resident, dr. Jiemi Ardian mengungkapkan bahwa ketika seseorang mengalami ketakutan yang esktrim, maka tubuh mempunyai mekanisme pertahanan diri yang disebut tonnic immobility (ketidakmampuan tubuh untuk bergerak sampai bahaya itu berlalu). Reaksi ini merupakan reaksi biologis tubuh, sehingga kita tidak dapat memilih untuk tidak berbuat demikian.

Ketika rasa takut itu begitu memuncak, amygdala (salah satu bagian otak) membajak bagian otak yang lain, sehingga tubuh tidak dapat bergerak, namun tetap dalam keadaan sadar sepenuhnya. Korban akan mengingat detail kekerasan seksual dan disimpan dalam alam bawah sadar, namun tidak dapat bergerak atau melakukan perlawanan.

Triyantono juga menambahkan bahwa trauma pada korban tidak dapat sembuh dalam kurun waktu tertentu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bangkit, bahkan trauma ini bisa sewaktu-waktu datang kembali.

“Jadi, trauma atau setetes kenangan soal itu tuh akan sulit dihilangkan, prosesnya sangat lama. Yang dibangun adalah seberapa kuat dia bisa menahan itu,” tuturnya.

Hasil riset Rifka Annisa telah membuktikan bahwa korban yang tidak pulih dalam kurun waktu tertentu ada kecenderungan akan mengalami hal serupa di kemudian hari. Apalagi ketika secara psikis korban memiliki sikap pasrah. Dalam artian, korban berfikir bahwa itu mungkin sudah menjadi nasibnya.
Selain itu, faktor kemungkinan kejadian kekerasan seksual yang berulang-ulang ini disebabkan oleh korban yang tidak mendapat proses pemulihan dan korban tidak melapor. Konteks pemulihan yang dimaksud oleh Rifka Annisa adalah pemberdayaan.

“Pemberdayaan artinya bahwa di dalam dirinya dibangun sikap berdaya dan dia mampu pertama menangani dirinya sendiri, dan mampu keluar dari situasi itu. Nah tanpa ada pemulihan tidak bisa,” ujar Triyantono lagi.

RUU PKS tidak hanya untuk perempuan

Tidak dipungkiri bahwa latar belakang penyusunan RUU PKS ini, karena data telah menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan jauh lebih tinggi dibanding korban laki-laki. Namun bukan berarti RUU PKS hanya melindungi perempuan tanpa memperhatikan korban laki-laki.

Sebab definisi korban dalam RUU PKS adalah “Setiap orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual”, definisi tersebut tidak menutup kemungkinan apabila korbannya merupakan laki-laki.
Saat ini tren kasus kekerasan seksual secara global justru membidik anak laki-laki. Resiko anak laki laki yang menjadi korban secara seksual adalah memiliki kecenderungan 80% menjadi pelaku.

“RUU ini sangat diperlukan, tentu tidak hanya bagi perempuan tetapi juga untuk laki-laki dengan melihat bahwa kalau ada laki-laki menjadi korban, kecenderungannya adalah 80% menjadi pelaku. Maka korban ini harus dipulihkan,” ucap Triyantono mengakhiri.[]

Draf resmi RUU-PKS dapat di akses dengan mudah dan di unduh secara bebas dalam laman http://dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf.

Reporter : Isti Yuliana dan Itsna Rahmah N.
Editor: Fiqih Rahmawati

You may also like

Disertasi Kontroversial Berakhir Direvisi

lpmrhetor.com – Penulis disertasi yang berjudul “Konsep Milk