Kebijakan Rektor USU, Bukti Penindasan Ruang Berfikir Mahasiswa

Senin (1/4), Forum Konsolidasi bersama persma se-DIY melaksanakan aksi solidaritas untuk LPM Suara USU di Tugu Putih Yogyakarta (Dok. Rhetor/ Fajril Haq)

lpmrhetor.com – Pemecatan pengurus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara Unversitas Sumatera Utara (USU) menjadi bukti membatasan ruang berfikir mahasiswa. Polemik ini bermula ketika LPM Suara USU menerbitkan cerpen yang bertajuk “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya” melalui laman suarausu.co, Sabtu (12/03).

Rektor Universitas Sumatera Utara, Runtung Sitepu menilai isi tulisan itu mengandung unsur pornografi, tidak normal dan pro terhadap LGBT. Melalui SK Rektor No. 1319/UNS.1.R/SK/KMS 2019, sebanyak 18 anggota pengurus LPM Suara USU diberhentikan secara sepihak (25/03).

SK Rektorat ini ditindaklanjuti dengan pemaksaan pengosongan ruang sekretariat. Barang-barang dibabat habis. Ruangan kosong itu pun berubah menjadi titik kumpul aksi untuk menyuarakan keadilan bagi LPM Suara USU.

Penyalahgunaan Kekuasaan

Selasa (19/03), Pengurus Suara USU dipanggil oleh pihak rektorat untuk dimintai keterangan. Seraya mengancam, rektorat meminta LPM Suara USU menurunkan cerpen tersebut.

“Jika tidak, maka rektorat akan mencabut perizinan Suara USU,” tulis Suara USU dalam rilisnya.

Ketika memenuhi panggilan rektorat bersama Yael Stefany Sinaga, Pemimpin Redaksi, Widiya Hastuti juga memberikan klarifikasi. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada maksud untuk mengkampanyekan LGBT dalam tulisan tersebut. Cerpen itu hadir sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pers.

Runtung Sitepu selaku Rektor tetap tidak paham dan menganggap Suara USU bukan pers, melainkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang dalam kerjanya harus berada di bawah kontrol birokrat. Menurut Runtung, Suara USU tidak seharusnya mengkritik kampus dan hanya boleh memberitakan hal-hal yang berorientasi pada prestasi mahasiswa saja.

Merasa tidak sependapat dengan pernyataan rektor, seluruh awak redaksi pun sepakat tidak memenuhi permintaannya. Cerpen itu hadir lebih kepada pembelaan terhadap kaum minoritas, bukan cerpen pornografi maupun mengkampanyekan LGBT.

Rabu (20/03), laman web suarausu.co disuspensi alias dinonaktifkan secara sepihak oleh perusahaan penyedia layanan website, Sanger Production. Pihak Sanger berdalih tidak ingin memberikan layanan bagi website yang memposting dukungan terhadap LGBT dan pornografi.

Namun setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa pemilik Sanger Production memiliki kerjasama dengan USU Student Spouses Club. Dikutip dari kabarkampus.com, Rektorat akhirnya mengakui telah mensuspen website Suara USU. Meski pada awalnya mereka membantah hal tersebut, seperti yang diberitakan oleh persma.org.

Hal ini tentu mengundang kekecewaan bagi Suara USU. Pasalnya Suara USU telah melakukan pembayaran hingga September 2019. Jalinan kerjasama antara Sanger Production dengan Suara USU pun tak hanya sekali dua kali.

Pada Sabtu (23/03), akhirnya website suarausu.co bisa diakses kembali dengan syarat LPM Suara USU dilarang melakukan liputan dalam bentuk apapun.

Selang dua hari dari kejadian tersebut, Rektor USU mengeluarkan SK No. 1319/UNS.1.R/SK/KMS 2019. Surat Keterangan ini berisi pencabutan dan pemberhentian SK Kepengurusan LPM Suara USU. Pengosongan ruang pun terpaksa dilakukan.

Sekali lagi Runtung mengancam, “Saya akan gunakan pimpinan fakultas. Setelah itu saya akan panggil dekan,” dikutip dari pres rilis suarausu.co.

Seluruh anggota LPM Suara USU yang telah dicabut SK kepengurusannya dikawal ketat, tidak mendapatkan ruang gerak, dan kebebasan. Runtung melakukan diskriminasi dan pembungkaman hak berekspresi.

Benarkah Terindikasi Pornografi dan Pro LGBT?

Cerpen yang ditulis oleh Pimpinan Umum LPM Suara USU, Yael Stefany Sinaga dianggap mengandung unsur pornografi, karena terdapat kalimat “Kau dengar? Tidak akan ada laki-laki yang memasukkan barangnya ke tempatmu itu. Kau sungguh menjijikkan. Rahimmu akan tertutup. Percayalah sperma laki-laki manapun tidak tahan singgah terhadapmu.”

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Siti Zuma mengatakan dengan tegas bahwa kata sperma dan rahim merupakan ungkapan yang biasa dalam pelajaran biologi.

“Kalaupun penyebutan-penyebutan seperti itu dianggap porno, lalu pihak kampus maunya cerpen ditulis dengan bahasa apa? Itukan bahasa biologi,” paparnya ketika diwawancarai lpmrhetor.com via WhatssApp.

Dikutip dari sumberpost.com, menurut Divisi Advokasi LBH Pers, Gading Yonggar Ditya cerpen tersebut tidak mengandung unsur pornografi. Ditilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi.

“Erotisnya dan membangkitkan nafsu berahinya di mana?” tandasnya.

Kalimat lain yang juga menuai kontroversi terdapat pada paragraf keempat, “Apa yang salah? Bedanya aku tidak menyukai laki-laki tapi aku menyukai perempuan walau diriku sebenarnya juga perempuan.”

Kalimat tersebut dianggap secara vulgar membela eksistensi LGBT sebagai sesuatu yang normal dan tidak salah. Menjawab persoalan itu, Pemimpin umum LPM Suara USU, Yael Stefany Sinaga membantahnya. Ia menyebut karya sastra yang ditulisnya merupakan bentuk pembelaan terhadap kaum minoritas.

“Aku hanya ingin menyampaikan, ya jangan ada diskriminasi. Rektor tetap kukuh LGBT itu dilarang. Apalagi cerpen-cerpen seperti ini dipublikasikan diranah akademis, katanya itu tidak pantas. Rektor memang tidak terima tentang LGBT. Mereka anggap di mana pun LGBT itu seperti hina,” jelasnya, dikutip  melalui voa.indonesia.com.

Pakar komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Ressi Dwiana juga menyebutkan di dalam pasal pertama Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), manusia lahir merdeka dan setara. Kaum minoritas dari manapun ia berasal haruslah dihargai, bukan didiskriminasi.

Sebagai media LPM Suara USU telah memberi ruang bagi kelompok minoritas. Yael membuka pikiran pembaca untuk memahami dan mengerti posisi kaum minoritas yang seharusnya diperlakukan selayaknya manusia.

“Kami berpendapat tidak ada yang salah dalam cerpen tersebut. Kami bukan pro-LGBT tapi kami ingin menyampaikan pesan bahwa jangan pernah ada diskriminasi,” Kata Yael, mahasiswi jurusan Antropologi Sosial ini sekali lagi.

Dukungan untuk LPM Suara USU

Dipecatnya 18 staff pengurus LPM Suara USU menuai kemarahan dari berbagai pihak. Keputusan rektor USU dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang.

“Kami menolak tindakan pencabutan sepihak yang dilakukan pihak rektorat USU terhadap sebuah karya fiksi yang terbit di media kampus. Kami menilai tindakan tersebut sewenang-wenang dan inkonstitusional,” ujar Asnil selaku ketua AJI Jakarta.

LBH Apik pun mengatakan bahwa kampus seharusnya menjadi tempat yang intelektual, mengasah akademisi, tempat berekspresi, dan berdiskusi. Tindakan Rektor USU justru terlalu diktator dan mengekang kebebasan mahasiswa.

“Sangat disayangkan, pihak kampus harusnya memberi ruang untuk berekspresi, bukan malah memecat secara sepihak,” ungkap Siti Zuma.

AJI Jakarta meminta pihak rektorat USU berpedoman pada UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang mengatur penyelenggaraan Universitas dilaksanakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.

Tak hanya itu, AJI Jakarta juga meminta Rektor USU tidak mengintervensi setiap kegiatan jurnalistik pers mahasiswa, dan mengembalikan supremasi mahasiswa. AJI Jakarta pun siap memberi dukungan nyata kepada LPM Suara USU.

“Kami bantu advokasi, jika butuh pengacara kami sediakan,” tutur Asnil.

Zuma juga beranggapan bahwa seharusnya kemenristekdikti memberikan teguran kepada rektorat USU, karena masalah mahasiswa berada di bawah naungan kemenristekdikti. Selain itu Zuma berharapan semua pihak terus menggalang dukungan untuk LPM Suara USU agar kasus ini ditangani secara serius.

“Strategi menggalang dukungan sangat dibutuhkan. Apalagi yang kita lawan sudah setingkat Rektor. Supaya yang kita perjuangkan tidak hanya di kalangan USU saja, tetapi juga orang-orang yang mau berekspresi dan menunjukkan kebebasan,” pungkasnya.

Reporter: Siti Halida Fitriati dan Halimatus Sakdiyah EM

Editor : Isti Yuliana

You may also like

Konflik Agraria Yang Tak Pernah Usai

T anah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan, tak