Ketika Agama dan Ras Jadi Bahan Praktik Diskriminasi di Yogyakarta

Sumber: google.com

Masyarakat yang tidak toleran, pluralisme tidak dipahami, diskriminasi semakin langgeng.

lpmrhetor.com, Semua orang tahu, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sering disebut-sebut sebagai kota multikultural, kota budaya dan kota pelajar. Sebutan-sebutan tersebut tentu bukan tanpa makna. Bagi orang yang memahaminya, penyebutan yang penuh makna simbolik haruslah dimaknai dengan tepat.

Namun, dalam pelaksanaannya, seberapa jauhkah sebutan tersebut diterapkan?

Pluralitas, multikulturalisme, dan toleransi di Yogyakarta
Herry Zudianto (mantan Walikota Jogja 2001-2011) dalam bukunya yang berjudul “Kekuasaan Sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Sebagai Kota Multikultural” menyebutkan bahwa kemajemukan dalam Yogyakarta ini tidak hanya keragaman suku, etnis, budaya, agama dan afiliasi ideologi dan politik, tetapi juga menyangkut realitas kesenjangan sosial antarwarga yang berpotensi memicu kecemburuan sosial. Dalam konteks ini, kesenjangan sosial itu bermakna sebagai toleransi, solidaritas, dan bela rasa.

Berbicara soal multikultural, memang tidak dapat dipisahkan dengan toleransi. Dua istilah yang berbeda namun memiliki makna yang berkaitan. Dua makna yang harusnya saling mengisi ini masih sering dipertanyakan terkait seberapa jauh kualitas penerapannya. Berbagai kasus diskriminasi di negeri ini juga dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman akan toleransi terhadap sesama.

Herry juga menyebutkan bahwa pluralitas, multikulturalisme, dan toleransi adalah adanya pengakuan atas perbedaan-perbedaan warga masyarakat dalam tingkat kesejahteraan sosial dan penegasan kewajiban pemerintah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Diskriminasi masyarakat Tionghoa soal hak tanah
Rasa keadilan dalam masyarakat inilah yang kemudian melahirkan persoalan yang sebenarnya sudah mengakar di masyarakat, yakni soal diskriminasi rasial. Berdasarkan pengamatan lpmrhetor.com, kasus diskriminatif di wilayah Yogyakarta masih terhitung tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan Pemerintah Provinsi Yogyakarta yang membatasi hak-hak tanah, serta adanya intruksi kepala daerah 1975 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada WNI bukan pribumi.

Aturan tersebut membatasi orang-orang pendatang, khususnya Tionghoa, yang ingin memiliki tanah di Yogyakarta. Lihat saja dalam lintasan sejarah etnis keturunan Tionghoa di Yogyakarta hanya diberi hak guna bangunan, hak pakai, dan hak guna usaha.

Tak hanya pendatang dari Tionghoa saja yang mengalami diskriminasi ini, namun pendatang dari luar jawa, khususnya masyakarat Indonesia bagian timur, juga mengalami kejadian yang serupa di tanah “Istimewa”. Tak bisa dipungkiri, hal tersebut menunjukan lahirnya aturan berbau rasis dengan mendiskriminasikan penduduk lokal dan pendatang, dimana pihak yang dirugikan adalah pendatang.
Kasus tersebut membuat “keistimewaan” Yogyakarta yang telah ditetapkan dalam UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), patut dipertanyakan kembali. Keistimewaan yang digadang-gadang dapat memusnahkan kemiskinan, mengatasi krisis energi, dan menyejahterakan rakyat, malah terjadi sebaliknya.

Diskriminasi rasial dalam hunian indekos
Diskriminasi rasial memiliki alur yang komplek dalam sejarah bangsa Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, praktik diskriminasi rasial nampaknya memang sudah merata hampir di seluruh negara di belahan dunia.

Di ranah global, PBB sebenarnya telah mengeluarkan maklumat dalam Keputusan Sidang Umum No. 1904 pada 20 November 1963 tentang Penghapusan Diskriminasi Dalam Bentuk Apapun. Dalam maklumat tersebut, Pasal 2 menyatakan bahwa tidak boleh ada negara, kelompok, atau individu yang melakukan diskriminasi apapun dalam HAM dan kemerdekaan pasalnya dalam memperlakukan perorangan, kelompok, atau lembaga berdasarkan ras, warna kulit, atau asal etnik.

Meskipun telah dilindungi Undang-Undang, pada kenyataannya diskriminasi rasial masih saja terjadi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Tomy Baransano (25) Mahasiswa S2 Ilmu Lingkungan, Institut Teknologi Yogyakarta, yang merupakan salah seorang penghuni Asrama Papua di Jalan Kusumanegara.

Tomi menjelaskan bahwa ia pernah mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan. Ia mengaku sempat mendapat perlakuan yang berbeda dan sangat sulit untuk mendapatkan kos.
“Saya pernah bantu teman cari kos, tapi memang benar susah sekali. Padahal ditulis di situ masih ada kamar kosong. Pada saat masuk ke sana, tanya, karena mereka melihat dari timur dari Papua, bilangnya sudah ada yang pesan,” ujarnya.

Tomi juga menambahkan bahwa ia sampai meminta bantuan temannya yang dari Jawa untuk mencarikannya kamar kos.

“Tapi saya beberapa kali coba teman dari Jawa, teman-teman dari Jogja. Aku suruh masuk duluan, terus aku lihat dari jauh, suruh mereka yang datang, katanya ‘Oh iya kamarnya masih ada,” tambahnya.

Pengakuan pemilik indekos
Selain ras dan suku, agama juga sering menjadi topik yang melatarbelakangi sikap intoleran. Syarifudin Mahfudz, salah seorang pemilik rumah sewa atau kontrakan membenarkan bahwa ia pernah menolak warga Papua dengan alasan perbedaan agama.

Saat ditemui oleh lpmrhetor.com, Mahfudz mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada kriteria tertentu untuk menentukan siapa penyewanya. Namun, ia mengatakan lebih mengedepankan yang satu keyakinan dengannya, Jum’at (10/08).

“Nggak si, kalau kriteria itu menurut penilaian kita ya siapa yang mau ngontrak kita kan perlu tahu juga. Mungkin kita lihat aja dulu, orangnya kaya apa, agamanya apa. Yang penting kalau saya seagama sih.”

Mahfudz juga mengaku bahwa pernah menolak mahasiswa asal Papua yang beragama Kristen sebagai penyewa rumahnya meski rumah tersebut belum ada yang memesan rumah tersebut.

“Saya pernah menolak orang Papua. Dia mahasiswa UAD, dua orang datang ke rumah saya waktu belum ada yang ngontrak. Dia beragama kristen. Waduh, orang Papua yang beragama Islam aja saya pernah tahu dari temen saya saja kadang juga kurang bisa menjaga kenyamanan dengan lingkungan. Nah apalagi itu beragama beda dengan saya,” jelasnya.

Sependapat dengan Mahfudz, Sri Pemilik Kost Muslimah di daerah Gowok juga menuturkan bahwa tidak lagi menerima Mahasiswa yang berbeda keyakinan dengannya.

“Nggak, masalahnya dulu kan ada yang non muslim, mbak. Terus akhirnya dia memilih pindah. Jadi kalau sekarang mau menerima mahasiswa lagi saya kasih itu (tulisan “menerima kost muslimah”) udah caranya (menolak) itu,” ujarnya, Kamis (9/8).

Perangkat desa belum paham soal diskriminasi
Adanya Undang-undang soal Hak Asasi Manusia tidak membuat kasus diskriminasi rasial berkurang, kenyataannya masih sedikit masyarakat yang menyadari itu. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan seolah lepas tangan dan berdalih bahwa hal tersebut adalah hak dari sang pemilik rumah sewa.
Beni Susanto, Ketua RT 13/05, Komplek POLRI Gowok, menjelaskan bahwa praktek diskriminasi rasial tersebut secara tidak langsung memang sudah menjadi bagian dari konstruk masyarakat. Seolah-olah terdapat kesepatan tidak formal di masyarakat dalam mengamini praktek diskriminasi tersebut.

“Secara tidak langsung ya, memang ada kesepakatan tapi tidak secara musyawarah mufakat. Cuma secara ya bukan peraturan, seperti ada kesepakatan tapi tidak formal. Tapi secara formal memang tidak boleh. Karena sejak jadi warga negara itu dimana pun boleh, dan tidak boleh menolak,” ujarnya saat ditemui lpmrhetor.com, Jumat (10/8).
Meski demikian, Beni juga sepakat bahwa hal tersebut merupakan tindak diskrimikasi. Ia berdalih bahwa ia tidak memiliki hak untuk turut andil menanggulangi kasus tersebut.

“Diskriminasi, iya. Memang nggak boleh. Tapi, saya sebagai ketua RT juga tidak bisa melarang atau gimana dari warga. Yang punya hak itu kan dari warga yang punya rumah. Saya nggak bisa menolak, kalau saya melarang itu saya juga salah. Sebenernya warga negara itu bebas mau dimana saja tergantung yang punya rumah itu mengizinkan atau tidak.”

Berbeda dengan Beni, Ketua RT 25/08, Sapen, Hariyanto mengatakan bahwa hal tersebut memang sudah menjadi kesepakatan warga. Ia beralasan bahwa hal itu dilatarbelakangi oleh pengalaman dan lebih baik menyarankan si calon penyewa tersebut ke tempat lain.

“Oh, itu tergantung kesepakatannya warga mbak. Jadi, kan memang ada himbauan untuk para penghuni kos, mungkin itu berdasarkan pengalaman. Semuanya diperbolehkan. Monggo untuk penghuni kos. Cuma kan mereka kepentingannya kan berdasarkan yang dulu-dulu. Kejadian yang dulu-dulu. Kita kan dari pada ada mending jaga-jaga,” katanya.

Hariyanto juga menambahkan bahwa hal tersebut bukan bagian dari praktek diskriminasi. Ia mengatakan bahwa pihaknya hanya memberikan himbauan kepada warganya berdasarkan pengalaman buruk yang pernah terjadi.

“Oh, kalau diskriminasi kita enggak, mbak. Soalnya kita kan, kalau diskriminasi kita terang-terangan menolak. Kita kan enggak. Kita kan cuma memberikan himbauan kepada warga,” pungkasnya.

Dapat sebabkan disintegrasi sosial
“Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.” Kalimat tersebut merupakan isi dari pasal 4G, UU No.8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini tentu berbeda dengan Peraturan daerah DIY No. 4 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemondokan, yang justru hanya memuat tentang hak dan kewajiban penyelenggara pemondokan. Perda ini sama sekali tidak menyinggung mengenai hak dan kewajiban penghuni pemondokan secara tegas.

Tulus Abadi, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) seolah membenarkan tindakan para pemilik kost yang menolaki calon penyewanya. Ia menuturkan bahwa fenomena yang terjadi saat ini sebenarnya tidak menyalahi aturan karena menurutnya pendatang tersebut masih berstatus sebagai calon penyewa, maka secara ekstrim belum ada pelanggaran hak-hak konsumen.
“Seseorang bisa disebut sebagai konsumen jika sudah ada transaksi. Baik untuk barang dan atau jasa.” paparnya kepada wartawan lpmrhetor.com via WhatsApp (12/08).

Tulus juga sependapat dengan para perangkat desa bahwa pihak penyewa memang bisa membuat self regulation terkait produk yang akan dijual, dalam hal ini kos-kosan. Kecuali memang ada aspek regulasi yang dilarang atau dilanggar baru dapat dipermasalahkan.
Meskipun demikian, Tulus secara sadar mengatakan bahwa tindakan tersebut memanglah tidak sehat dan perlu adanya advokasi.

“Memang apa yang dilakukan penyewa kos-kosan secara psikologi sosial sangat tidak sehat sebab bisa memicu disintegrasi sosial, yang harus dilakukan adalah melakukan advokasi agar pemerintah Yogyakarta mengatur soal keberadaan kost-kostan. Jadi ada cantolan regulasinya.”

Sistem kebijakan yang belum cukup memadai
Tri Gunturnawayan, Staff Program Bagian Riset, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, mengatakan bahwa rumah sewa atau tempat singgah yang mengkhususkan golongan tertentu memang sudah menjadi konsen sejak beberapa tahun belakangan.

“Di dalam pengalaman kami dalam mendorong seperti itu (diskriminasi-Red) ada beberapa hal ya. Yang pertama kebijakan daerah itu sebenarnya tidak mempunyai (kuasa-Red), meskipun peraturannya ada tentang ijin-ijin perumahan karena itu bagian dari usaha tapi menyikapi problem seperti ini itu tidak memiliki perangkat khusus. Tidak punya perangat khusus itu memang menunjukan bahwa tidak punya atau tidak ada sistem khusus untuk mengatasi situasi seperti ini bahkan tingkatan perumahan kan nggak punya.”

Tri melanjutkan bahwa wacana nalar pikiran yang ada memang masih mengacu pada paradigma lama yang masih normatif dan lebih formalitas, birokratis kewenangan atau otoritas. Menurutnya peran pemerintah juga ditentukan oleh masing-masing agen kepemimpinan daerah masing-masing.

“Tindakan baik atau tidaknya kan berasal dari kepemimpinan, bahwa ada sosialisasi itu ada dilakukan tapi (untuk) model perubahan besar. Apalagi dengan kontek bahwa ada banyak masyarakat luar atau mahasiswa luar datang ke Jogja kan itu uda fenomena lama. Apalagi Yogyakarta tidak disikapi, tapi kekhawatiran kita, sistem kebijakan yang belum cukup memadai ini bisa menjadi potensi atau menjadi pemicu (konflik-Red).” []

Reporter: Isti Yuliana, Indra Gunawan, dan Fahri Hilmi
Editor: Fiqih Rahmawati

You may also like

Sulitnya Warga Tamansari Bertahan di Rumahnya Sendiri

Program Rumah Deret membawa beragam petaka. Warga RW