Ini Sikap GNP Soal Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018

lpmrhetor.com – Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) Yogyakarta akhirnya bersikap soal terbitnya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018.

Dalam pernyataan sikapnya, GNP melihat ada model pengekangan baru yang terjadi dalam ruang gerak dan berpikir mahasiswa.

“Permenristekdikti 55 Tahun 2018 adalah bentuk pengekangan gaya baru yang disetting negara terhadap ruang gerak mahasiswa hari ini,” jelas Arsad, salah satu bagian dari aliansi GNP.

Arsad menyampaikan bahwa peraturan tersebut akan semakin merepresi ruang berpikir dan bergerak mahasiswa. Selain itu, misi dari adanya peraturan tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa dipaksa untuk mengamini ideologi tunggal versi negara yang nyatanya hanya untuk memuluskan kepentingan elit saja.

“Kita bisa tahu, bahwa negara hari ini menghadirkan wajah pendidikan yang penuh ilusi kepada masyarakat. Permenristek ini salah satunya. Bagaimana mungkin ruang berpikir mahasiswa dikekang untuk mengamini satu penafsiran ideologi secara tunggal dengan membentuk unit kemahasiswaan untuk mengawal status qou elit negara. Ini jelas pengekangan!” Tegas Arsad kepada lpmrhetor.com, Senin (19/11).

Senada dengan Arsad, Aruf salah satu anggota GNP juga menolak adanya peraturan tersebut. Menurutnya, GNP menolak tunduk kepada negara yang hari ini bertingkah seenaknya sendiri. Peraturantersebut hanya memaksakan kehendak elit negara untuk membuat berbagai organisasi mahasiswa tunduk terhadap ideologi dengan penafsiran tunggal versi negara.

“Ini jelas pengkerdilan bagi kawan-kawan organisasi mahasiswa yang tidak mencantumkan Pancasila [secara diksi: Red] dalam AD/ART- nya. Padahal dalam pejuangannya betul-betul memperjuangkan Pancasila secara esensi,” sesal Aruf dalam wawancara kepada lpmrhetor.com.

Selain itu, Aruf juga menganggap bahwa Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 adalah bentuk baru dari peraturan NKK/BKK rezim Orde Baru silam.
“Peraturan ini semacam neo NKK/BKK yang jelas akan mengebiri gerakan mahasiswa,” tandas Aruf.[]

Reporter: Ikhlas Alfarisi
Editor: Fiqih Rahmawati

You may also like

Permenristekdikti No. 55/2018, Organ Ekstra Jadi UKM Pengawal Ideologi?

Permenristekdikti No. 55/2018 menyerukan agar organ ekstra kembali