#GejayanMemanggil, Mempertanyakan Loyalitas Pemerintah Terhadap Rakyat

doc: lpmrhetor

lpmrhetor.com – Senin (23/9), Aliansi Rakyat Bergerak yang merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi damai bertajuk #GejayanMemanggil dalam rangka merespon beberapa isu nasional. Dilansir dari rilis aksi damai #GejayanMemanggil, isu yang diangkat antara lain terkait tercerabutnya demokrasi melalui RKUHP, Pelemahan KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, lambatnya penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tak kunjung disepakati.

Aksi damai #GejayanMemanggil diisi dengan berbagai orasi dari perwakilan massa aksi. Di dalamnya memuat tuntutan dan pendapatnya mengenai isu tersebut.

“Bagaimana pemerintah itu bisa untuk rakyat, jika rakyat menolak RUU tapi masih disahkan?”  pertanyaan tersebut terlontar dalam orasi salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Debora.

Menurut Debora, terdapat banyak masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Masalah tersebut antara lain mengenai pelemahan KPK, penindasan rakyat Papua, serta rancangan KUHP yang justru melemahkan rakyat.

Ia mengungkapkan bahwa banyak pasal yang menimbulkan kontroversi. Contohnya pasal yang mengkriminalisasi geladangan. Menurutnya, pasal ini tidaklah relevan dengan konstitusi.

Dalam UUD 1945, Pasal 34 Ayat 1, berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak jalanan dipelihara oleh negara”. Namun, dalam RUU KUHP sendiri pada pasal 432 disebutkan bahwa setiap orang yang bergelandangan di jalan atau tempat umum yang menganggu ketertiban umum akan dipidana dan diancam denda Rp 1 juta.

“Berdasarkan konstitusi, gelandangan itu seharusnya disejahterakan oleh negara,” tegas Debora.

Pengesahan RUU KPK sendiri, menurut orator lain yang merupakan mahasiswa dari Universitas Atmajaya, akan membuat KPK kesulitan memberantas korupsi. Ia pun berharap DPR dapat merevisi kembali RUU KPK.

“Tolong DPR, dewan kami yang terhormat, revisi kembali apa yang telah kalian revisi!” serunya.

Menurut Debora, banyak peraturan yang dibuat pemerintah justru melemahkan rakyat. Debora pun kembali mempertanyakan loyalitas pemerintah kepada rakyat.

“Bagaimana pemerintah itu untuk rakyat jika UU itu malah melemahkan kita semua?”’ tutur Debora. []

Reporter: Khusnul Khotimah

Editor: Fiqih Rahmawati

You may also like

Di Antara Penguasa dan Pengusaha

Semua pihak wajib menaati perjanjian yang telah disepakati.