Dari Riau Hingga Kalimantan: Pembakaran dan Perampasan Ruang Hidup

dok.Rhetor/Halida Fitri

Terbakarnya lahan seluas 328.724 hektar, diduga akibat praktik land clearing

lpmrhetor.comKebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Riau, Jambi, Sumatra, dan Kalimantan, telah menimbulkan bencana asap yang berkepanjangan. Hal tersebut menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat yang terdampak.

Dilansir dari Tempo.co, Direktur Wahana Lingkungan Hidup, Riko Kurniawan, mengatakan bahwa masyarakat di Riau dan Kalimantan terserang gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), seperti batuk, suara berubah, dan mata memerah.

“Lebih dari 74.000 warga terkena ISPA,” tutur Riko kepada Tempo.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa terdapat 58 titik panas di Riau, 62 titik di Jambi, 115 titik di Sumatera Selatan, 384 di Kalimantan Barat, 514 di Kalimantan Tengah, dan 178 titik di Kalimantan Selatan. Bencana asap terparah akibat kebakaran juga pernah terjadi pada tahun 1997 dan 2015.

Penyebab Kebakaran Hutan

Menurut Desri Hunawan, dalam sebuah artikel jurnal Universitas Negeri Semarang (Unnes) berjudul Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia melalui “Jalan Pantas atau Jalan Pintas?” Desri mengungkapkan, bahwa selain faktor alam yang menjadi penyebab kebakaran hutan, ada kemungkinan manusia juga ikut berperan dalam memulai kebakaran di milenium terakhir ini, melakukan perburuan untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan.

Dilansir melalui Kompas.com (30/08/19), Kepala Sub Bidang Analisis Iklim dan Informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Adi Ripaldi, pernah mengatakan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus – September 2019. Bahkan dalam konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ripaldi juga menyatakan akan adanya titik panas di wilayah Riau.

“Pada Agustus, khusus Riau, hotspot 2019 sudah melampaui kondisi 2018. Jambi juga melampaui, padahal kemarau masih akan dihadapi 1-2 bulan lagi. Perlu kewaspadaan lebih untuk wilayah-wilayah yang sudah melampaui tahun 2018. Tahun ini kemaraunya memang lebih kering dari 2018,” pungkasnya saat konferensi.

Menurut ensiklopedia jurnalbumi.com, penyebab kebakaran hutan secara alami sangat sulit terjadi. Jika pun terjadi, ada durasi waktu yang cukup lama sehingga frekuensinya membesar.

Pemicu alamiah lainnya adalah gesekan antara cabang dan ranting pepohonan. Hal ini pun biasanya hanya terjadi di hutan-hutan yang kering. Hutan hujan tropis memiliki kelembaban tinggi sehingga kemungkinan gesekan antar pohon menyebabkan kebakaran sangat kecil.

Kebakaran atau Pembakaran?

Sebagai bentuk protes terhadap pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau, Jambi, Sumatra, dan Kalimantan. Seluruh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Yogyakarta melakukan penggalangan dana dan gerakan nasional bertema Lawan dan Hentikan Monopoli Tanah Sebagai Biang dari Kebakaran Hutan di Indonesia. Dimulai dari Asrama Kalimantan menuju Titik 0 Km Malioboro Yogyakarta, Rabu 18/9/19.

Reaksi dan perlawanan ini timbul akibat adanya praktik perampasan dan monopoli tanah. Kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini adalah bentuk pembakaran, bukan kebakaran. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Andre Wijaya, selaku koordinator lapangan (korlap).

“Meskipun kita tahu ini musim panas, dan  Kalimantan sebagai daerah khatulistiwa yang panas, nggak mungkin itu sebagai faktor alam dan tidak mungkin akan seluas ini,” paparnya ketika diwawancarai saat aksi masih berlangsung.

Andre juga melihat adanya keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Menurutnya kebakaran akibat faktor alam tidak akan terjadi seluas ini.

“[…] harusnya terjadi di satu tempat, bukan dua tempat. Kalimantan dan Sumatera. Dua-duanya merupakan basis kelapa sawit,” paparnya.

“Di dua daerah tersebut juga ada beberapa korporasi yang sama, Sinarmas dan Wilmar,” imbuhnya.

Andre pun menyayangkan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Ia beranggapan bahwa pemerintah turut bekerja sama terhadap korporasi.

“Jadi kalau peran pemerintah sendiri, malah sampai saat ini yang kami lihat malah pro terhadap korporasi,” tuturnya.

Dilansir dari Tirto.id, Panglima TNI Jenderal Tito Karnavian mengaku heran, ketika meninjau kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menaiki helikopter bersama Kepala BNPB dan Panglima TNI, Minggu (15/9/19). Berdasarkan pengamatannya, ia tidak melihat adanya lahan sawit dan tanaman industri yang ikut terbakar.

“Ini menunjukkan adanya praktik land clearing dengan [cara] mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau,” ujar Tito terkait dugaan kuat kebakaran akibat ulah manusia dalam siaran pers BNPB.

Perampasan Ruang Hidup

Koordinator Umum (Kordum) aksi terkait pembakaran hutan di Indonesia pada 18 September lalu, Towan Dwi Pratama, menuturkan bahwa hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk merampas ruang hidup masyarakat.

“Ini murni menurut saya ekspansi sawit atas nama kesejahteraan. Atas nama pembangunan pemerintah katanya, padahal nyatanya pengahancuran,” ujar Towan.

Towan juga melihat dampak langsung terhadap masyarakat adat di Kalimantan. Menurutnya hampir keseluruhan tanah adat sudah dikuasai oleh korporasi.

“Bisa dicek, nama tanah adatnya Kinipan di kabupaten Lamandau. Dari 100 persen lahan mereka sekarang, 70 persen sudah diekspansi oleh korporat yang bergabung dengan birokrat,” ujarnya.

Adanya intimidasi masyarakat dari pemerintah juga membuat penguasaan lahan menjadi lebih mudah.

“Sangat tajam intimidasi ke masyarakat, karena di sana yg melawan hanya masyarakat desa, masyarakat kabupaten tidak, karena intimidasinya sangat kuat,” pungkas Towan.

Di Kinipan, Kabupaten Lamandau ternyata memang telah terjadi pembabatan hutan adat oleh PT. SML sejak tahun 2012. Dilansir dari Betahita.id (31/1/19), Ketua Komunitas Masyarakat Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing, menuturkan berbagai upaya masyarakat Kinipan dalam melindungi wilayah adatnya.

Upaya ini dilaukan mulai dari pemetaan wilayah adat secara partisipatif dan memohon pengakuan wilayah adat dari pemerintah. Mereka menyatakan penolakan secara resmi dengan bersurat kepada pihak perusahaan, mengadu ke pemerintah pusat, hingga unjuk rasa damai.

“Hutan yang dibabat itu punya kami masyarakat adat Kinipan. Kita sudah melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat kami. Dan wilayah adat itu sudah diverifikasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Pada April 2017 lalu, BRWA juga telah mengeluarkan sertifikat dan wilayah kami dinyatakan layak untuk ditetapkan menjadi wilayah adat,” ujar Effendi.[]

Reporter: Kusharditya Albi

Editor: Siti Halida Fitriati

You may also like

Di Antara Penguasa dan Pengusaha

Semua pihak wajib menaati perjanjian yang telah disepakati.